Oleh:Fauzi Aziz

Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri

Sebagai doa dan harapan, semoga kita masih punya energi dan kekuatan sebagai benteng pertahanan dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal untuk meredam gejolak pasar,dan dampak externalitas negatif yang ditimbulkan.

Liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas adalah fakta. Arus uang dan modal bebas masuk dan keluar. Begitu pula perdagangan arus barang dan jasa asal impor harus dimudahkan dan tidak boleh dihambat, termasuk dalam hal ini adalah paket teknologi, dan tenaga kerja.

Begitu deras arusnya, negara berkembang yang pasarnya sedang tumbuh menghadapi tekanan eksternal yang kuat sehingga bisa mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. Sebab itu, sistem pengendalian internal harus dijalankan yang berfungsi sebagai anti body untuk mengendalikan pergerakan uang, modal, barang dan jasa, teknologi dan tenaga kerja, utamanya yang masuk ke Indonesia dan/atau yang akan di bawa keluar dari Indonesia.

Indonesia menarik perhatian pelaku pasar global karena sistem ekonominya liberal. Masuk ke teritori negeri ini untuk doing business, dan sekedar untuk making money, making income dan making profit mudah sekali dilakukan. Tapi ketika bicara tentang making value added dan mengatur kontribusi kepada pemangku kepentingan nanti dulu.

Karena pelaku pasar memilki kebebasan untuk membawa money, income dan profitnya ke negara asalnya akibat Indonesia menganut rezim devisa bebas. Bahkan sekalipun cadangan devisa kita lumayan besar untuk bisa membiayai impor 6-7 bulan ke depan dan untuk membayar utang, cadangan devisa tersebut tercatat di Bank Sentral, tapi valasnya sebagian masih parkir di luar negeri. Sayangnya kita tidak tahu persis apakah seluruhnya ada di dalam negeri atau sebagian berada di luar negeri. Kalau tidak salah cadangan devisa kita saat ini adalah sekitar USD 124 miliar.

Kita tidak perlu ragu menerapkan sistem pengendalian internal demi pengamanan dan penyelematan perekonomian nasional. Ini bukan urusan proteksi, tapi merupakan urusan manajemen kebijakan ekonomi yang karena ada faktor externalitas negatif muncul, maka memang harus ada mekanisme kontrol oleh pihak otoritas pengendali kebijakan di setiap negara, termasuk di Indonesia.

Dalam urusan moneter dan fiskal menjadi tanggung jawab Bank Sentral, dan Pemerintah. Di luar urusan moneter dan fiskal, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Dampak externalitas negatif harus dimitigasi agar publik tidak dirugikan kepentingannya, seperti lapangan pekerjaannya maupun nilai tukarnya, apakah nilai tukar petani, nelayan, maupun nilai tukar masyarakat berpenghasilan tetap, seperti karyawan perusahaan, guru, dosen maupun ASN.

Sepertinya sekarang ini ketika nilai tukar rupiah melemah, posisi mereka dirugikan karena tereduksi oleh selisih kurs dan termakan inflasi, sehingga rugi dua kali dan karena itu, daya belinya tergerus.