NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 4000 industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri akan bergabung dalam program e-Smart IKM pada tahun 2018. Sasaran tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang pesertanya sudah mencapai 2.730 IKM.

“Kami terus memacu IKM kita agar mampu memasarkan produknya di marketplace melalui program e-Smart IKM, yang merupakan sistem basis data dengan menyajikan berupa profil, sentra, dan produk IKM,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, disalin dari siaran resmi.

Menurut Gati, pemanfaatan e-Smart IKM juga dapat memberikan jaminan terhadap produk, keamanan dan standarisasi. Sejak diluncurkan e-Smart IKM pada Januari 2017 lalu, Kemenperin telah menggandeng sejumlah marketplace dalam negeri seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Blanja.com.

Dalam mendukung implementasi program tersebut, dilaksanakan pula workshop e-Smart IKM. Peserta yang mengikuti dibekali pelatihan selama dua hari mengenai pengetahuan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas usahanya serta mendapatkan sosialisai terkait pemberian fasilitas dari Kemenperin.

“Beberapa materi yang mereka terima, misalnya informasi tentang kredit usaha rakyat (KUR), program restrukturisasi mesin dan peralatan, hak kekayaan intelektual, SNI wajib, kemasan produk, serta strategi penetapan harga,” sebutnya.

Pada hari kedua, lanjut Gati, peserta lokakarya e-Smart diberikan pelatihan untuk cara foto produk, mengunggah foto dan cara berjualan di marketplace. Kepada IKM yang hasil produksinya tidak laku dipasarkan di marketplace, akan dilakukan pembinaan lanjutan agar produk mereka bisa bersaing dengan produk impor yang dipasarkan melalui e-commerce.

“Konsep pembinaan yang kami lakukan di dalam program e-Smart IKM, yaitu kita balik dari hilir ke hulu, karena kita ingin mengetahui dahulu pasarnya, baru kita mengetahui apa yang diproduksi,” paparnya.

Gati berharap, program e-Smart IKM pun bertujuan agar marketplace dalam negeri tidak didominasi dengan produk impor. “Semoga produk IKM dalam negeri dapat memperluas pasarnya serta dikenal oleh masyarakat nasional maupun internasional,” imbuhnya.

Hingga saat ini, nilai transaksi di e-Smart IKM tercatat lebih dari Rp601 juta, dengan komoditas logam, fesyen, makanan dan minuman yang mendominasi nilai transaksi penjualan online tersebut. “Komoditas logam menguasai 48,26 persen penjualan dengan nilai transakasi sebesar Rp290 juta, kemudian fesyen 30,72 persen atau Rp184 juta, serta makanan dan minuman 14,01 persen atau Rp84 juta,” ungkap Gati.

Sebelumnya, Kemenperin menyambut baik diterbitkannya kebijakan mengenai insentif fiskal berupa pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Pengurangan pajak ini akan meringankan beban UKM termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta memberikan dampak yang besar dalam kesempatan berusaha.

Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, kebijakan ini telah dinanti lama oleh para pelaku IKM dalam negeri. Pasalnya, pemotongan setengah dari beban pajak penghasilan itu akan menambah ruang mereka untuk semakin mengembangkan bisnis. “Sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan operasional,” tuturnya di Jakarta, Minggu (24/6).

Pemangkasan PPh bagi UKM ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan PPh final sebesar 0,5 persen berlaku bagi usaha dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam setahun. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2018 sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Gati berharap, implementasi kebijakan ini dapat berdampak pada peningkatan kontribusi IKM dalam perekonomian nasional yang berperan juga terhadap pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja. “Selain itu mampu mewujudkan IKM yang berdaya saing dan berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional,” jelasnya.

Gati juga menilai kebijakan pengurangan PPh ini diperlukan di tengah gejolak perekonomian beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, saat ini pemerintah tengah gencar meluncurkan beragam kemudahan untuk menggenjot IKM, seperti diperluasnya akses permodalan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Tahun ini pemerintah juga telah mengubah ketentuan penyaluran suku bunga KUR menjadi 7 persen per tahun dari sebelumnya 9 persen per tahun,” ungkapnya.

Di samping itu, Kemenperin tengah mendorong pembuatan material center bagi pelaku IKM agar mudah mendapatkan bahan baku. “Dengan begitu, kami berharap IKM dapat mencapai target pertumbuhan hingga 11 persen pada tahun ini,” ujarnya.