NERACA

Jakarta - PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) berencana untuk menjual asetnya yaitu empat kapal tongkang dan tunda. Penjualan aset tersebut, kata Direktur Utama BBRM, Peter Kusuma, lantaran umur kapal tersebut sudah relatif tua dan tidak efisien. “Di tahun ini, kita akan menjual 4 kapal tongkang dan tunda,” ungkap Peter usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BBRM di Jakarta, Kamis (28/6).

Dalam bisnisnya, BBRM memiliki dua segmen bisnis yaitu kapal tunda dan tongkang serta kapal penunjang lepas pantai atau offshore yang biasanya dipakai untuk gas dan minyak. Untuk segmen kapal penunjang lepas pantai, perusahaan mengoperasikan lima unit kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) dan satu unit kapal Platform Supply Vessel (PSV). Namun begitu, Peter menyebut utilitas kapal penunjang lepas pantai masih dibawah 50 persen lantaran harga minyak yang belum membaik.

Perseroan pun berencana untuk menaikkan harga sewa kapal. Adapun kenaikannya melihat dari harga batubara yang sudah semakin membaik belakangan ini. Menurut Peter, harga minyak dunia yang terus menunjukkan peningkatan sebagai dampak dari berkurangnya pasokan akibat dari krisis politik di Venezuela dan Iran, penyederhanaan aturan pemerintah Indonesia untuk menarik investasi yang besar pada sektor ini, dan tarif sewa di tahun 2018 yang diperkirakan akan tetap rendah karena kelebihan pasokan kapal OSV menjadi tantangan dan peluang di divisi offshore.

BBRM mengoperasikan 27 kapal tongkang dengan berbagai ukuran mulai dari 240 kaki hingga 310 kaki, serta didukung oleh 27 kapal tunda. Selain itu, perseroan juga memiliki satu unit kapal self propelled barge dengan berat 5.02 gross tonnage, untuk pelanggan perseroan sebagian besar adalah perusahaan tambang. Hingga kuartal I 2018, BBRM pendapatan sebesar US$ 5,07 juta, turun 28% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 7,06 juta.

Pada tahun ini perseroan juga melakukan restrukturisasi utang senilai US$54 juta dengan jangka waktu selama lima tahun. Menurut Peter, Perseroan sampai waktu 2023 tidak harus membayar utang pokok sesuai dengan waktunya. “Jadi sampai 2023 kita tidak diwajibkan membayar utang pokok,” tegas dia. Peter menjelaskan sebelum merestrukturisasi utang Perseroan yang berjumlah US$54 juta, Perseroan harus menyicil membayar utang US$2–3 juta setiap bulan.

Namun, merujuk pada kondisi keuangan yang kurang kondusif membuat Perseroan mengalami kesulitan dalam membayar utang. Dari situ pihaknya bernegosiasi dengan perbankan dan mendapat keputusan hingga 2023 tidak perlu membayar utang dan bunga terlebih dahulu. Perseroan berharap harga minyak dan gas membaik. Sebab, sebagus apa pun Perseoran tetapi jika pasarnya tidak mendukung maka tetap akan menyulitkan. Oleh karenanya uang yang dihasilkan tidak akan cukup memenuhinya kewaniban membayar utang.

“Jadi ada dua hal, kalau dari sisi eksternal kondisi market sudah bagus, tinggal dari internal perusahaan,” kata dia. Ia pun berharap pendapatan dari sewa kapal mampu untuk menyicil pinjaman Perseroan pada perbankan. Perseroan pun tidak mengalokasikan belanja modal (capital expendicture/ capex) di tahun ini. “Tahun sebelumnya kita kesulitan keuangan sampai kita gagal bayar bank,” pungkasnya.