NERACA

Palembang—Kementerian Badan Usaha Milik Negara  menilai pembangunan jalan Tol Sumatera mendesak untuk dibangun supaya percepatan perekonomian daerah semakin baik.

Sumatera sekarang ini telah memiliki listrik cukup baik dan bila ada jalan Tol maka perekonomian daerah akan semakin baik lagi, kata menteri pada acara rapat koordinasi percepatan pembangunan jalan Tol Sumatera di Palembang, Senin.

Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi tersebut akan diketahui permasalahan yang dihadapi, kata dia pula.  Selain itu, rapat koordinasi ini untuk menyelaraskan jalur jalan bebas hambatan tersebut disetiap provinsi, ujar dia lagi.

Dikatakannya, memang secara umum pembangunan jalan tersebut belum begitu ekonomis.  Namun, lanjut dia, setelah dibangunnya jalan bebas hambatan tersebut sangat menguntungkan daerah.  "Jadi kapan lagi dibangun bila tidak mulai dari sekarang," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan jalan tol memerlukan dana cukup besar.  Pemerintah sekarang ini masih kesulitan untuk menyediakan anggaran pembangunan jalan tol itu, kata dia.

Terkait Master Plan BUMN, kata Dahlan, rencana revisi Masterplan Kementerian BUMN 2010-2014, diantaranya termasuk program restrukturisasi dan privatisasi BUMN yang  berdiri sendiri di luar rencana strategis BUMN.  "Kita juga ingin Kementerian BUMN untuk menyatukan Renstra dan Masterplan dalam satu dokumen yang tak terpisah," tegasnya

Mantan Dirut PT PLN ini menambahkan, Kementerian BUMN saat ini sedang dilakukan "capacity building" pada masing-masing BUMN untuk melihat kapasitas BUMN yang sebenarnya. Malah rencana strategis tersebut akan diselesaikan pada 1 Juli 2012.

 Menaggapi hal itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, pembangunan jalan bebas hambatan tersebut menggunakan dana pihak ketiga.   Pemerintah hanya akan membebaskan lahan jalan yang dilalui tersebut, kata dia.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan perizinan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut dipercepat, kata dia.  Hal ini, karena semua provinsi sudah siap bahkan ada yang telah melaksanakan pembebasan lahan, tambah dia.

Ditempat terpisah, kata mantan Sesmen BUMN, Said Didu mengatakan  revisi "Master Plan BUMN" dinilai bagus sejalan dengan perkembangan dan tujuan pembangunan ekonomi nasional.  "Revisi Master Plan BUMN perlu ditetapkan melalui Peraturan Presiden, karena dalam pelaksanaan melibatkan berbagai Kementerian," ujarnya

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini menambahkan, setidaknya lima alasan perlunya revisi Master Plan BUMN tersebut yaitu, pertama telah berubahnya bbrp UU sektoral, kedua, sebagai persiapan untuk pelaksanaan revisi UU BUMN dan UU Keuangan Negara yg tercantum dlm prolegnas. Selanjutnya percepatan program rightsizing, percepatan pembentukan superholdinga, dan kelima percepatan "pemurnian" pengelolaan BUMN berbasis UU korporasi. **cahyo