Sumatera Butuh Jalan Tol

NERACA

Palembang—Kementerian Badan Usaha Milik Negara menilai pembangunan jalan Tol Sumatera mendesak untuk dibangun supaya percepatan perekonomian daerah semakin baik.

Sumatera sekarang ini telah memiliki listrik cukup baik dan bila ada jalan Tol maka perekonomian daerah akan semakin baik lagi, kata menteri pada acara rapat koordinasi percepatan pembangunan jalan Tol Sumatera di Palembang, Senin.

Oleh karena itu, melalui rapat koordinasi tersebut akan diketahui permasalahan yang dihadapi, kata dia pula. Selain itu, rapat koordinasi ini untuk menyelaraskan jalur jalan bebas hambatan tersebut disetiap provinsi, ujar dia lagi.

Dikatakannya, memang secara umum pembangunan jalan tersebut belum begitu ekonomis. Namun, lanjut dia, setelah dibangunnya jalan bebas hambatan tersebut sangat menguntungkan daerah. "Jadi kapan lagi dibangun bila tidak mulai dari sekarang," kata dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan jalan tol memerlukan dana cukup besar. Pemerintah sekarang ini masih kesulitan untuk menyediakan anggaran pembangunan jalan tol itu, kata dia.

Terkait Master Plan BUMN, kata Dahlan, rencana revisi Masterplan Kementerian BUMN 2010-2014, diantaranya termasuk program restrukturisasi dan privatisasi BUMN yang berdiri sendiri di luar rencana strategis BUMN. "Kita juga ingin Kementerian BUMN untuk menyatukan Renstra dan Masterplan dalam satu dokumen yang tak terpisah," tegasnya

Mantan Dirut PT PLN ini menambahkan, Kementerian BUMN saat ini sedang dilakukan "capacity building" pada masing-masing BUMN untuk melihat kapasitas BUMN yang sebenarnya. Malah rencana strategis tersebut akan diselesaikan pada 1 Juli 2012.

Menaggapi hal itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, pembangunan jalan bebas hambatan tersebut menggunakan dana pihak ketiga. Pemerintah hanya akan membebaskan lahan jalan yang dilalui tersebut, kata dia.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan perizinan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut dipercepat, kata dia. Hal ini, karena semua provinsi sudah siap bahkan ada yang telah melaksanakan pembebasan lahan, tambah dia.

Ditempat terpisah, kata mantan Sesmen BUMN, Said Didu mengatakan revisi "Master Plan BUMN" dinilai bagus sejalan dengan perkembangan dan tujuan pembangunan ekonomi nasional. "Revisi Master Plan BUMN perlu ditetapkan melalui Peraturan Presiden, karena dalam pelaksanaan melibatkan berbagai Kementerian," ujarnya

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini menambahkan, setidaknya lima alasan perlunya revisi Master Plan BUMN tersebut yaitu, pertama telah berubahnya bbrp UU sektoral, kedua, sebagai persiapan untuk pelaksanaan revisi UU BUMN dan UU Keuangan Negara yg tercantum dlm prolegnas.Selanjutnya percepatan program rightsizing, percepatan pembentukan superholdinga, dan kelima percepatan "pemurnian" pengelolaan BUMN berbasis UU korporasi. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah akan Libatkan Swasta di Bisnis Jalan Tol

  NERACA   Jakarta - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) kembali dihidupkan setelah berhenti selama 20 tahun untuk melibatkan sektor…

Bangun Jalan Tambang di Kalteng - Ascort Asia Rilis Surat Utang Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta –Mendanai ekspansi bisnisnya, Ascort Asia menerbitkan Surat Berharga Investasi Jangka Pendek (SBI JP) senilai Rp1 triliun. Rencana dana…

Pondasi Jalan Miring di Bekasi Timur

Bila melintas di jalan baru Underpass, persisnya di samping Perumahan Irigasi Danita RW 14, Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Menggenjot Pembangunan Tetapi Defisit Insinyur

      NERACA   Padang – Indonesia sedang gencar mengejar ketertinggalan dalam hal pembangunan infrastruktur, maka dari itu pemerintah…

Apartemen Green Pramuka City Selalu Perbarui Sistem Proteksi Kebakaran

  NERACA   Jakarta - Apartemen Green Pramuka City selalu membarui sistem proteksi dan antisipasi kebakaran sejalan Peraturan Gubernur Nomor…

Jurnalis Afsel Pelajari Potensi Kerjasama Ekonomi dengan Indonesia

    NERACA   Jakarta - Dalam rangka memperingati 25 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan, Kedutaan Besar RI (KBRI) di…