Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus bekerja sama dalam rangka melakukan stabilisasi rupiah. BI telah melakukan berbagai kebijakan moneter. Sementara itu, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS kemarin (28/6) menyentuh kisaran Rp 14.250 dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut terperosok hingga 2,07% ke level 5.667 pada penutupan Kamis.

NERACA

"Kebijakan moneter Pak Gubernur (BI) sudah menyampaikan beberapa kali dan kita akan terus bekerja sama dan dari sisi eksternal balance akan terus diperbaiki meskipun dampaknya jangka menengah panjang," ujar Sri Mulyani di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, faktor internal dan eksternal menjadi pemicu tersungkurnya nilai rupiah. Untuk kedua hal ini, pemerintah akan terus melakukan kontrol, agar pergerakan rupiah tidak terlalu jauh. "Dari hal yang bisa kita kontrol akan dikontrol, terutama yang berhubungan dengan framework kerangka kebijakan makro. Apakah itu dari sisi fiskal, moneter, dan neraca pembayaran agar yang disebut furnerabilitas atau kerawanan itu tetap bisa ditekan," ujarnya seperti dikutip Liputan6.com.

Dari sisi fiskal, menurut Sri Mulyani, defisit tetap dijaga. Dan apa yang disebut jadwal penerbitan surat utang dan pelaksanaan dari sisi penerimaan dan belanja akan terus disampaikan agar ada yang namanya kepercayaan meskipun terjadi perubahan yang cukup besar.  

Menkeu menambahkan, ke depan pemerintah akan memitigasi pergerakan baik sentimen pasar maupun fundamental seperti perubahan karena kebijakan AS atau penguatan dolar AS dan arus modal. "Saya rasa kalau dari sisi instrumen itu kan salah satu pergerakan baik sentimen market maupun fundamental. Kalau yang sifatnya relatif, seperti perubahan karena kebijakan AS atau penguatan dolar dan arus modal maka kita perlu mitigasi," ujarnya. 

Anjloknya nilai tukar rupiah yang hampir menyentuh Rp14.300 per US$ juga menjadi sentimen negatif utama bagi kemerosotan IHSG sepanjang kondisi Kamis (28/6).
IHSG pun turut terperosok hingga 2,07% ke level 5.667.

Menurut Ibrahim, analis sekaligus Direktur Utama PT Garuda Berjangka, pelemahan rupiah yang cukup dalam pada hari ini terjadi karena besarnya tekanan konflik global. Mulai dari perang dagang AS-China hingga konflik Iran dengan Arab Saudi.

"Iran mengancam akan meluncurkan 1.000 rudal ke Riyadh, Ibu Kota Arab Saudi. Konflik geopolitik ini berpengaruh sekali kepada rupiah, yang dari sisi internal sudah kehabisan sentimen positif," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com. Sedangkan dari sisi internal, sentimen dari penyelenggaraan Pilkada yang relatif damai dan tertib rupanya tak lagi mempengaruhi pelaku pasar. Begitu pula dengan rencana kenaikan bunga acuan BI yang akan diumumkan Jumat (29/6).

"Mungkin besok pagi (hari ini-Red.)masih akan melemah pada pembukaan, tapi setelah BI mengumumkan hasil rapatnya, baru bisa terangkat sedikit rupiah," ujarnya.

Di sisi lain, dengan jebloknya rupiah, Ibrahim melihat bahwa ini pertanda bahwa bank sentral nasional juga tak melakukan intervensi dengan menggelontorkan cadangan devisa. Pasalnya, kondisi rupiah ini merupakan yang terburuk sejak awal tahun. Sebelumnya, ketika rupiah terperosok cukup dalam, biasanya BI langsung buru-buru intervensi. Walhasil, cadangan devisa pada bulan lalu menyusut hingga US$122,9 miliar.

Selain karena rupiah, penantian keputusan Bank Indonesia terhadap peluang kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin juga menambah beban bagi indeks hari ini. "Peluang kenaikan suku bunga acuan menjadi lima persen dari 4,75 persen membuat IHSG terkoreksi," ujar Lucky, pengamat bursa.

Makanya, dia berpendapat sebaiknya Bank Sentral Indonesia itu tak mengubah suku bunga acuan saat ini untuk menenangkan pelaku pasar modal yang sedang panik. "Tidak mengubah artinya tidak menaikkan dan menurunkan. Sebaiknya ya sudah di 4,75% saja karena pasar sudah dibayangi sentimen negatif sejak satu bulan lalu," ujarnya. Menurut dia, pelemahan IHSG ini juga kelanjutan dari respons pelaku pasar terhadap penurunan indeks Dow Jones di bursa saham Wall Street, di mana salah satu penyebabnya dari perang dagang antara AS dengan China dan Eropa.

Kemarin sore, tiga indeks utama di bursa saham Wall Street terlihat bertengger di zona merah. Dow Jones turun 0,68%, S&P500 turun 0,86%, dan Nasdaq Composite turun 1,54%.

Menariknya lagi, jumlah dana asing yang keluar dari pasar saham kemarin tidak mencapai Rp1 triliun meski IHSG terjungkal hingga 2%. Berdasarkan data RTI Infokom, pelaku pasar tercatat jual bersih (net sell) sebesar Rp691,87 miliar, sedangkan jumlah net sell di pasar reguler sebesar Rp654,06 miliar.

Tidak Berpengaruh

Sebelumnya Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pelemahan rupiah dari awal tahun hingga hari ini mencapai 2,3% secara year-to-date (ytd). "Saya kira cukup tolerable dibandingkan negara lain," ujarnya usai acara Halal Bihalal BI, Jumat (22/6). Selain itu, pelemahan rupiah dinilai tidak berpengaruh terhadap inflasi. Menurut Perry, inflasi masih cukup rendah.

BI juga memandang suku bunga acuan di kisaran 4,75% dan tingkat inflasi sekitar 3,5%-3,6% cukup kompetitif dan menarik bagi investor. Dengan angka di atas, suku bunga riil berarti masih di kisaran 1,2%-1,3%.

Di sisi lain, perbedaan suku bunga obligasi pemerintah untuk tenor 10 tahun adalah 7,5% sedangkan obligasi US Treasury untuk tenor 10 tahun adalah 2,9%. Perbedaannya mencapai hampir 4,5%.

Dengan demikian, BI menilai selisih tersebut masih menarik bagi investor asing untuk membeli obligasi pemerintah (Surat Berharga Negara/SBN) untuk pembiayaan fiskal. Perry berkeyakinan kondisi tersebut cukup untuk mengompensasi premi risiko yang ada.

"Maka langkah preemptive lain di Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang akan datang bisa berupa kenaikan suku bunga yang akan memperbaiki pasar keuangan Indonesia menjadi semakin menarik," ujarnya.

Selain itu, Perry menegaskan BI akan mengumumkan langkah relaksasi sektor perumahan, terutama bagi pembelian rumah tapak dan rumah susun pertama. Detailnya akan dipaparkan dalam RDG  pada 27-28 Juni 2018.

"Di samping itu, akan dorong investment buyer yang punya tabungan yang selama ini disimpan di bank, relaksasi ini akan memungkinkan mereka investasi di sektor perumahan. Detailnya sabar," ujarnya.

Sebelumnya Menkeu mengatakan, kenaikan imbal hasil (yield) obligasi negara bertenor 10 tahun yang mencapai 7,8% tidak akan berdampak rencana penerbitan surat utang. Menurut dia, penerbitan akan tetap berjalan sesuai dengan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kebutuhan pembiayaan kan sudah disampaikan. Kita kan mengelola APBN kan tidak seperti anda semua yang setiap hari menanyakan berubah enggak berubah enggak. Kalau berubah-berubah terus kan malah tidak memberikan guidance," ujarnya.

Dengan kenaikan imbal hasil, maka beban pemerintah nantinya untuk membayar utang juga lebih tinggi. "Jadi pembiayaan tidak akan kita lakukan yang kemudian berubah ketika yield berubah terus kita semua kita takut. Jadi kita lakukan saja pengadaan SBN sesuai schedule yang kita sudah jadwalkan. Kita selalu berkomunikasi dan mencari strategi bagaimana mendapatkan pembiayaan yang paling kecil. Termasuk alternatif pembiayaan," ujarnya.

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan terus memberikan perhatian terkait dengan risiko yang berasal dari eksternal maupun internal. "Dari hal yang bisa kita kontrol akan dikontrol terutama yang berhubungan dengan framework kerangka kebijakan makro. Apakah itu dari sisi fiskal, moneter dan neraca pembayaran agar yg disebut furnerabilitas atau kerawanan itu tetap bisa ditekan," ujarnya. bari/mohar/fba