Belum Ada K/L Penuhi Reformasi Birokrasi

NERACA

Jakarta--- Pemerintah mengakui banyak kementerian dan lembaga (K/L) belum memenuhi prosedur akan penerimaan remunerasi yang akan dilakukan pada tahun ini. Padahal pada 2012 ini pemerintah menargetkan seluruh K/L dapat melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing instansinya. “Yang sudah siap tahun ini saya rasa belum ada, 2012 belum ada," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herry Purnomo kepada wartawan di Jakarta,20/2

Menurut Herry, terkait hal tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai dilakukan review terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di badan tersebut. Dengan kata lain, BPK siap menerima remunerasi untuk tahun ini. "Kemarin yang sudah di-review itu BPK, yang lain belum masih dalam proses," tambahnya

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan bahwa proses pemberian remunerasi ini akan dilakukan setelah Kemenkeu melakukan review terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L, lalu review tersebut dimasukkan kepada tim pengarah untuk diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres). "Perkembangannya tergantung kementerian lembaga masing-masing dan persiapan K/L masing-masing, tapi itu kan bukan persoalan anggarannya, tapi seberapa jauh sudah dilakukan reformasi birokrasinya dari sisi institusi, SDM, persiapan SOP, beban kerja, analisis risiko dan sebagainya itu yang beratnya, kalau menghitung remunerasinya sih selama itu sudah settle semuanya tinggal dilihat grading-nya," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani

Bulog Sumsel-Babel Belum Maksimal Serap Beras Petani NERACA Palembang - Perum Bulog Divisi Regional Sumatera Selatan dan Bangka Belitung belum…

Laju IHSG Belum Beranjak dari Zona Merah

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan Selasa (11/12), indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih tertahan di…

Reformasi Regulasi untuk Mitigasi Krisis Ekonomi

    NERACA   Bali - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi regulasi penting untuk dilakukan sebagai upaya mitigasi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…