Belum Ada K/L Penuhi Reformasi Birokrasi

NERACA

Jakarta--- Pemerintah mengakui banyak kementerian dan lembaga (K/L) belum memenuhi prosedur akan penerimaan remunerasi yang akan dilakukan pada tahun ini. Padahal pada 2012 ini pemerintah menargetkan seluruh K/L dapat melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing instansinya. “Yang sudah siap tahun ini saya rasa belum ada, 2012 belum ada," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herry Purnomo kepada wartawan di Jakarta,20/2

Menurut Herry, terkait hal tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai dilakukan review terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di badan tersebut. Dengan kata lain, BPK siap menerima remunerasi untuk tahun ini. "Kemarin yang sudah di-review itu BPK, yang lain belum masih dalam proses," tambahnya

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan bahwa proses pemberian remunerasi ini akan dilakukan setelah Kemenkeu melakukan review terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L, lalu review tersebut dimasukkan kepada tim pengarah untuk diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres). "Perkembangannya tergantung kementerian lembaga masing-masing dan persiapan K/L masing-masing, tapi itu kan bukan persoalan anggarannya, tapi seberapa jauh sudah dilakukan reformasi birokrasinya dari sisi institusi, SDM, persiapan SOP, beban kerja, analisis risiko dan sebagainya itu yang beratnya, kalau menghitung remunerasinya sih selama itu sudah settle semuanya tinggal dilihat grading-nya," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Tidak Ada Alasan untuk Tidak Lapor SPT Tahunan

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtyas, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Memasuki minggu ketiga bulan Februari Tahun 2018. Masyarakat Indonesia yang…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

Penuhi Modal, SNP Finance Rencanakan IPO

Perusahaan pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), melalui mekanisme Initial Public…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…