Belum Ada K/L Penuhi Reformasi Birokrasi

NERACA

Jakarta--- Pemerintah mengakui banyak kementerian dan lembaga (K/L) belum memenuhi prosedur akan penerimaan remunerasi yang akan dilakukan pada tahun ini. Padahal pada 2012 ini pemerintah menargetkan seluruh K/L dapat melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing instansinya. “Yang sudah siap tahun ini saya rasa belum ada, 2012 belum ada," kata  Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herry Purnomo kepada wartawan di Jakarta,20/2

Menurut Herry, terkait hal tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai dilakukan review terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di badan tersebut. Dengan kata lain, BPK siap menerima remunerasi untuk tahun ini. "Kemarin yang sudah di-review itu BPK, yang lain belum masih dalam proses," tambahnya

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan bahwa proses pemberian remunerasi ini akan dilakukan setelah Kemenkeu melakukan review terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L, lalu review tersebut dimasukkan kepada tim pengarah untuk diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).  "Perkembangannya tergantung kementerian lembaga masing-masing dan persiapan K/L masing-masing, tapi itu kan bukan persoalan anggarannya, tapi seberapa jauh sudah dilakukan reformasi birokrasinya dari sisi institusi, SDM, persiapan SOP, beban kerja, analisis risiko dan sebagainya itu yang beratnya, kalau menghitung remunerasinya sih selama itu sudah settle semuanya tinggal dilihat grading-nya," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…