Belum Ada K/L Penuhi Reformasi Birokrasi

NERACA

Jakarta--- Pemerintah mengakui banyak kementerian dan lembaga (K/L) belum memenuhi prosedur akan penerimaan remunerasi yang akan dilakukan pada tahun ini. Padahal pada 2012 ini pemerintah menargetkan seluruh K/L dapat melaksanakan reformasi birokrasi di masing-masing instansinya. “Yang sudah siap tahun ini saya rasa belum ada, 2012 belum ada," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herry Purnomo kepada wartawan di Jakarta,20/2

Menurut Herry, terkait hal tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah selesai dilakukan review terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di badan tersebut. Dengan kata lain, BPK siap menerima remunerasi untuk tahun ini. "Kemarin yang sudah di-review itu BPK, yang lain belum masih dalam proses," tambahnya

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menjelaskan bahwa proses pemberian remunerasi ini akan dilakukan setelah Kemenkeu melakukan review terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di K/L, lalu review tersebut dimasukkan kepada tim pengarah untuk diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres). "Perkembangannya tergantung kementerian lembaga masing-masing dan persiapan K/L masing-masing, tapi itu kan bukan persoalan anggarannya, tapi seberapa jauh sudah dilakukan reformasi birokrasinya dari sisi institusi, SDM, persiapan SOP, beban kerja, analisis risiko dan sebagainya itu yang beratnya, kalau menghitung remunerasinya sih selama itu sudah settle semuanya tinggal dilihat grading-nya," imbuhnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kinerja Saham PGN Belum Masih Tertekan - Holding BUMN Migas Dibentuk

NERACA Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan holding BUMN migas terwujud pada triwulan-I tahun 2018.”Setelah holding BUMN industri…

Pemkot Sukabumi Harus Cepat Ambil Langkah Antisipasi - Meski Masyarakat Belum Sulit Dapatkan Gas LPG 3 Kg

Pemkot Sukabumi Harus Cepat Ambil Langkah Antisipasi Meski Masyarakat Belum Sulit Dapatkan Gas LPG 3 Kg NERACA Sukabumi - Meskipun…

Menteri Dalam Negeri - Jangan Ada Lobi-Lobiu Anggaran Dengan DPRD

Tjahjo Kumolo  Menteri Dalam Negeri Jangan Ada Lobi-Lobiu Anggaran Dengan DPRD Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperingatkan seluruh…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Dorong Pemda Manfaatkan Skema KPBU

  NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan…

IIF Dapat Kucuran Rp1 triliun dari JICA - Untuk Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani perjanjian pinjaman sebesar ¥ 8.000.000.000 atau sekitar Rp…

Pasar Tekstil Tanah Abang Melesu

  NERACA   Jakarta - Penjualan tekstil di Pasar Tanah Abang masih lesu, sehingga beberapa pedagang pakaian jadi pun terpaksa…