Mewujudkan masyarakat yang sehat dan hidup berkualitas, khususnya dalam prilaku hajat atau membuang air besar yang layak, PT Jasa Raharja Cabang Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta membangun fasilitas mandi, cuci dan kakus (MCK) yang bisa digunakan oleh warga desa Bagik Polak, Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Jasa Raharja Cabang NTB, Amiruddin Zein mengatakan, pembangunan MCK bagi warga desa Bagik Polak dibiayai menggunakan dana program Bina Lingkungan sebesar Rp100 juta,”Dana tersebut kami hibahkan kepada 24 mahasiswa UGM yang melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) 2018 di Desa Bagik Polak,”ujarnya di Lombok, kemarin.

Penyaluran bantuan tersebut, kata dia, berdasarkan proposal yang diajukan oleh mahasiswa UGM. Proposal tersebut sudah melalui proses verifikasi dan persetujuan dari Jasa Raharja Pusat di Jakarta. Lebih lanjut, Amiruddin menambahkan pelaksanaan pembangunan MCK akan dilakukan oleh para mahasiswa. Namun, laporan penggunaan dana hibah akan diserahkan ke Jasa Raharja sebagai bentuk pertanggungjawaban,”MCK sangat diperlukan karena ada beberapa titik di Desa Bagik Polak yang belum punya sarana kesehatan tersebut. Kami berharap bantuan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga," ujarnya.

Sementara Koordinator Mahasiswa Unit KKN-PPM UGM, Aby Nadiem mengaku, memprogramkan pembangunan MCK dalam rangka mendukung upaya pemerintah menyediakan sanitasi yang layak, sehingga warga tidak lagi buang air besar sembarangan. Seluruh dana hibah yang diberikan PT Jasa Raharja difokuskan untuk membangun MCK di beberapa dusun yang masih kekurangan sarana sanitasi tersebut.

Pembangunan MCK, lanjut dia, akan dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama warga Desa Bagik Polak. Sebab, waktu untuk menyelesaikan program KKN-PPM hanya 50 hari.”Kami sudah merencanakan program pembangunannya dalam tiga tahap. Semua dusun akan kami observasi untuk menentukan titik-titik mana yang sangat membutuhkan MCK," katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Bagik Polak Amir Amraen Putra, sangat mengapresiasi kepedulian PT Jasa Raharja Cabang NTB yang telah memberikan dana hibah sebesar Rp100 juta untuk pembangunan fasilitas sanitasi bagi warganya. Menurut dia, kepedulian perusahaan sangat dibutuhkan oleh Desa Bagik Polak. Pasalnya, dana yang dikelola sebesar Rp1,7 miliar pada 2018 yang bersumber dari alokasi dana desa (APBD), dan dana desa (APBN), tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan setiap tahun.”Uang Rp100 juta dari Jasa Raharja tidak seberapa, tapi itu sangat luar biasa, saya sangat terharu. Alhamdulillah berkat kehadiran adik-adik dari UGM, warga Desa Bagik Polak kebagian rezeki dari Jasa Raharja," tuturnya.

Minim Sanitasi Layak

Asal tahu saja, meski dalam beberapa hal Indonesia sudah mencapai target kesehatan dalam penilaian Millenium Development Goals (MDGs), namun hampir setengah penduduk Indonesia belum memiliki sanitasi yang baik khususnya memiliki jamban yang layak. Hal ini diungkapkan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani.

Disampaikannya, ada 20 kementerian dan lembaga terlibat untuk melakukan penanganan sanitasi yang layak, agar semua rakyat Indonesia hidup sehat. Melalui Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), lanjut dia, pemerintah Indonesia menargetkan ditahun 2019 semua warga sudah memiliki sanitasi yang layak, terutama jamban. “Saat ini ada 120 juta atau setara 47% penduduk kita yang belum memiliki sanitasi terutama jamban yang layak di kediaman mereka, dan kondisi ini tentunya rentan menimbulkan penyakit dan masalah lainnya dalam kehidupan terutama di rumah tangga,”kata Puan Maharani.

Persoalan lain yang masih dihadapi bangsa Indonesia, lanjut Puan, adalah akses air bersih. Saat ini, terdapat 95 juta warga atau setara dengan 37% penduduk Indonesia kesulitan akses air bersih. Untuk itu, Puan juga meminta kepada kepala daerah seluruh Indonesia agar selaras dan berkomitmen membangun sanitasi dan air bersih yang layak sehingga target pemerintah agar semua rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses sanitasi dan air bersih yang layak di tahun 2019 mendatang bisa tercapai. "Jangan sampai nanti ganti kepala daerah, juga bisa hilang komitmen ini. Ini jangan sampai terjadi, karena Bapak Presiden sangat serius soal akses sanitasi dan air bersih," pintanya.

Pembangunan akses sanitasi dan air bersih yang layak, tambah dia, tidak selalu menunggu APBN atau anggaran daerah. Akan tetapi anggaran yang diplotkan ke desa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) bisa dipergunakan, untuk memperbaiki sanitasi dan air bersih. "Bisa dipergunakan anggaran desa dan juga bergotong royong dalam membuat sanitasi yang layak dan akses air bersih yang layak," ungkapnya. (bani)