NERACA

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengangkat tiga pejabat Deputi (eselon I) baru. Beberapa jabatan yang terkena rotasi adalah Deputi Menteri Bidang Industri Strategis, Deputi Bidang Industri Manufaktur, dan Sekretaris Kementerian BUMN.

Wakil Menteri BUMN, Mahmuddin Yasin mengangkat Wahyu Hidayat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN serta menggeser posisi Deputi Menteri BUMN bidang Industri Strategis dan Manufaktur, Irnanda Laksanawan. Kini, Irnanda menjadi Staf Ahli Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi mengisi posisi yang ditinggalkan Wahyu Hidayat.

Selain mengangkat Sekretaris Kementerian BUMN, pemerintah juga mengangkat Muhammad Zamkhani sebagai Deputi Menteri BUMN bidang Industri Primer menggantikan Megananda Daryono yang sudah pensiun. Sebelumnya, Zamkhani menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Industri Primer III.

Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Strategis dan Manufaktur yang semula dijabat oleh Irnanda Laksanawan, kini ditempatkan oleh Dwijanti Tjahjaningsih, yang semula Asisten Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha. Mahmuddin Yasin mengatakan, rotasi pejabat ini dilakukan karena ada deputi yang memasuki masa pensiun.

"Rotasi ini biasa jangan memaknai lain. Ingatkan, berjanji tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk bangsa dan negara," ujar Yasin di kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (20/2). Di tempat terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai jika perusahaan BUMN sering dijadikan 'ATM' atau mesin uang bagi kepentingan elit, terutama pemilihan umum (pemilu).

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar lebih aktif melakukan penyelidikan, dengan mengumpulkan keterangan dari BUMN-BUMN yang telah disebut tersangka Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

"BUMN sering menjadi ATM atas  pemilihan legislatif atau pemilihan presiden. Mereka dipaksa untuk menjadi donatur kampanye. Setelah itu dikasih proyek," kata Firdaus, kemarin. Dia juga menjelaskan, modus yang dijalankan bisa melalui penunjukan langsung atau berpartner dengan swasta, seperti yang dilakukan Nazaruddin di grup Permai. Modus semacam ini, lanjut Firdaus, diduga telah dilakukan BUMN bidang karya atau konstruksi. Penyelidikan BUMN Karya juga sudah dilakukan. Namun, tidak hanya melibatkan WIKA (Wijaya Karya), tetapi PT PP (Persero) juga telah diminta keterangan.

Firdaus menegaskan bahwa praktik-praktik semacam ini sangat merugikan negara. Pasalnya, mekanisme tender atas proyek dihilangkan, demi tercapainya tujuan dari masing-masing pihak. "Dengan cara semacam ini maka proyek di dapat dengan cara yang tidak fair. Kerugian negara jelas, dengan apakah nilai proyek yang digelembungkan dengan sebagain untuk komisi atau nilai proyek di-markdown," tegas dia.