Masyarakat umumnya sudah mengenal istilah “Tri TA” yaitu Tahta, Harta dan Wanita, yang bermakna kekuasaan, kekayaan, kehormatan dan wanita dapat mempengaruhi sikap pemimpin terkait dengan tanggung jawab dan moral. Lantas, apa kaitannya dengan kemiskinan, khususnya bagi Indonesia, yang saat ini masih ada warga miskin sekitar 31,02 juta orang atau sekitar 13,33%?

Sejatinya seorang pemimpin yang baik dipersepsikan memiliki semangat tinggi, integritas tinggi dengan kekuasaannya mengabdikan hidupnya untuk kebenaran dan kejujuran. Hal itu sangat bertolak belakang dengan semangat feodal yang justeru memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas demi kemegahan dirinya dan membuat orang lain tidak berdaya. Kemiskinan adalah bentuk ketidakberdayaan itu, dan ia juga produk dari sistem yang menindas. Pemimpin berjiwa feodal umumnya berperilaku mengejar “Tri TA”.

Dalam praksis, feodalisme sering terjadi karena personifikasi lembaga. Eksistensi lembaga sering diidentikkan dengan diri orang yang memimpin lembaga tersebut. Kadang dianggap suatu kewajaran jika segala fasilitas yang melekat pada jabatan itu, yang seharusnya merupakan bentuk kepemilikan publik, diidentikkan sebagai kepemilikan privat.

Lebih aneh lagi, banyak orang yang justeru bangga dengan perilaku, yang secara sadar atau tidak, menyatukan kepemilikan publik dengan kepemilikan dirinya. Contoh paling sederhana dan banyak kita temui misalnya penggunaan mobil dinas di luar acara kedinasan, atau untuk keperluan keluarga yang tidak ada kaitannya dengan keperluan dinas.

Apakah contoh itu merupakan perilaku koruptif? Jawabnya: benar.  Bukan hanya secara moral, melainkan juga secara administratif dan ekonomis. Secara ekonomis, bisa diilustrasikan pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi itu menggunaan BBM yang dibiayai kantor. Kalau biaya itu bersumber dari APBN/ APBD maka biaya itu akan dibebankan pada belanja operasional, yang seharusnya bisa dihemat. Seandainya BBM ditanggung sendiri, hal ini harus diperhitungkan sebagai sewa yang harus masuk ke kas negara.  

Kita juga melihat perilaku feodalistik yang koruptif juga sering terjadi pada  pengalokasian anggaran, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Lantas apakah  benar korupsi memis­kinkan? Hati-hati dengan pertanyaan ini, karena seringkali ditunjukkan fakta-fakta yang yang seolah-olah korupsi tak akan menyebabkan proses pemiskinan. Pada zaman Soeharto berkuasa, pertumbuhan ekonomi selalu tinggi, sementara korupsi dan sistem yang tidak legal juga tinggi. Tentu yang jauh lebih berbahaya adalah cara pandang  yang melihat bahwa korupsi justeru menjadikan biaya untuk berbagai aktivitas lebih murah.

Studi yang dilakukan UNDP menunjukkan fakta-fakta berikut. Korupsi berkorelasi positif  dengan tingginya kesenjangan ekonomi, administrasi publik yang tidak legal, ketidakpercayaan publik, dan buruknya kinerja pemerintah. Tetapi, bagaimana dapat dibuktikan bahwa korupsi menjadi penyebab kemiskinan?

Pembuktian harus dilakukan secara tidak langsung, karena pengaruh korupsi terhadap kemiskinan memang tidak selalu langsung, yakni melalui proses pemiskinan. Apabila korupsi bisa dihapuskan dan dana yang dikorupsi bisa diselamatkan, maka berapa kemiskinan yang bisa diatasi dengan mengalokasikan dana yang bisa diselamatkan itu. Saat ini adalah memang ada anggaran untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga sangat banyak dana tersebut justeru dikorupsi.

Bagaimanapun, korupsi adalah proses pembusukan sistem. Ketika kita me­lakukan tindakan koruptif, dan kita tidak menyadarinya, atau bahkan menganggap hal itu sebagai kewajaran maka sesungguhnya pembusukan sistem sedang terjadi. Jangan lupa, proses itu saat ini sedang berlangsung, bersifat masif, dan hampir di semua bidang.