Pemkot Bogor Siapkan Anggaran Pembangunan Masjid Agung 

NERACA

Bogor - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat menyiapkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan ulang Masjid Agung di Jalan Dewi Sartika yang sempat tertunda.

"Tahun 2019 akan dianggarkan lagi sebesar Rp16 miliar untuk pembangunan lantai atas masjid," Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dikutip dari Antara, kemarin.

Bima bersama Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Herry Cahyono, perwakilan MUI KH Fuad, dan tokoh agama Habib Novel Alaydrus meninjau Masjid Agung untuk melihat progress pembangunannya. Menurut Bima, keterlambatan pembangunan ulang Masjid Agung diawali karena faktor teknis dan desain sehingga pengerjaannya tidak terserap maksimal."Itu persoalan yang paling utama, yang menyebabkan keterlambatan," ujar dia.

Pada tahun 2017, lanjut dia, Pemkot Bogor telah menganggarkan untuk melanjutkan pembangunan, tetapi terjadi gagal lelang sebanyak dua. Kegagalan tersebut dikarenakan tidak ada perubahan dan rancangan yang memenuhi kualifikasi.

Di tahun 2018 ini, Pemkot Bogor kembali menganggarkan dana pembangunan ulang Masjid Agung sesuai kemampuan APBD yakni sekitar Rp10 miliar. Ia mengatakan, dana tersebut digunakan untuk melanjutkan pengerjaan lantai dasar. Pemenang lelang pembangunan ini akan diumumkan pada tanggal 29 Juni mendatang."Juli mulai dibangun dan Desember diharapkan sudah selesai sehingga Januari 2019 lantai dasar sudah bisa digunakan," kata dia.

Bima menyebutkan, Pemkot Bogor setiap tahun akan menganggarkan untuk melanjutkan pembangunan Masjid Raya. Setelah 2019, tahun 2020 akan dianggarkan lagi."Ini merupakan komitmen Pemkot Bogor untuk melanjutkan pembangunan Masjid Agung agar bisa digunakan segera," kata dia.

Ia mengatakan, selain menggunakan dana APBD, Pemkot Bogor juga akan melakukan upaya untuk meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemkot Bogor juga memastikan pembangunan Masjid Agung jangan sampai gagal lelang, dan semua proses bejalan dengan baik, tidak ada masalah hukum.

"Prosesnya akan didampingi Tim Pengawal, dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Namun paling tidak kita siapkan dulu alokasi dari APBD. Tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran hanya dari provinsi saja," kata Bima. Ant