NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini 171 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan secara serentak, akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi triwulan II-2018. Masa kampanye pilkada yang berlangsung empat bulan lebih akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, kata Darmin ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/6).

Namun, mantan gubernur Bank Indonesia tersebut belum bisa menerka seberapa besar pengaruh masa kampanye dan pelaksanaan pilkada pada pertumbuhan ekonomi. "Kami belum tahu kalau pilkada itu seberapa besar (pengaruhnya). Tentu ditentukan banyak kabupaten dan juga provinsinya," kata dia.

Selain itu, Darmin juga menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2018 dipengaruhi oleh panen yang bergerak dari Maret ketika tahun lalu menjadi April dan Mei untuk tahun ini. "Panen itu tahun lalu Maret, tahun ini April dan Mei. Walaupun biasanya tidak besar, tapi pasti ada pengaruhnya," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2018 bisa mendekati 5,2 persen atau lebih baik dari triwulan I-2018 yang tercatat sebesar 5,06 persen. Sri Mulyani menjelaskan konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah maupun ekspor masih dominan menjadi pendukung kinerja perekonomian pada triwulan II 2018. Konsumsi rumah tangga, kata dia, akan terbantu oleh peningkatan aktivitas belanja masyarakat yang meningkat pada periode puasa dan peayaan Idul Fitri.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya mengungkapkan, dampak jangka pendek adalah pada peningkatan belanja yang dilakukan oleh tim sukses para pasangan calon kepala daerah ketika melakukan kampanye seperti pembelian atribut partai seperti kaos dan spanduk kampanye.

“Pada jangka pendek, pengaruh ekonominya pada peningkatan belanja tim para calon kepala daerah ketika melakukan kampanye dan sosialisasi. Dari segi sektor, yang banyak terpengaruh adalah yang terkait mobilisasi dan kampanye seperti industri makanan minuman, cetak baju atau spanduk dan pergudangan," ujarnya.

Dia memperkirakan, dampak ekonomi akan besar tahun ini. Pasalnya, daerah peserta pilkada lebih banyak ketimbang 2017 lalu yang hanya 101 daerah. "Pada tahun 2017 ada 101 daerah yang jalani pilkada , pada tingkat provinsi ada 7 termasuk banten dan Jakarta. Tapi pada tahun ini ada 171 daerah yang jalani pilkada dengan 17 pada tingkat provinsi termasuk provinsi berpenduduk besar seperti Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, dan Sulsel. Jadi lebih banyak daerah dan penduduk yg terlibat sehingga dampaknya tahun ini akan lebih besar," kata Berly.

Sedangkan kontribusi pilkada pada ekonomi jangka panjang adalah kebijakan kepala daerah terpilih untuk mendorong kesejahteraan masyarakatnya. "Kebijakan dari kepala daerah terpilih, bila yang terpilih sosok yg bersih, kompeten dan kuat leadershipnya, maka akan perkuat competitiveness daerah dan sejahterakan warganya. Sebaliknya, bila yang terpilih memiliki kompetensi, kepemimpinan lemah dan KKN, sulit berharap ada perbaikan lima tahun ke depan," katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, sektor UMKM yang mendapatkan mendapatkan keuntungan dari ajang pesta demokrasi ini antara lain yang terkait dengan atribut kampanye dan kuliner. “Besar dampaknya (bagi UMKM), percetakan, kaos, atribut, kuliner dan cendera mata," katanya.

Selain kepada UMKM, lanjut Ikhsan, pilkada juga secara tidak langsung berdampak pada perekonomian di daerah. Namun besaran dampaknya pada masing-masing daerah akan berbeda-beda, tergantung kondisi daerah tersebut. “Pasti naik, terutama ada PDB (Produk Domestik Bruto) daerah tersebut,” ujar dia.