Jakarta-Menko Polhukam Wiranto mengklaim penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah se-Indonesia dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 387.586  berlangsung cukup baik. Meski demikian, Wiranto mengakui ada masalah terjadi di tidak lebih dari 10 TPS dan penundaan juga hanya terjadi di dua kabupaten yaitu di Papua dan satu TPS di Sulawesi Tengah.

NERACA

Pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 sudah dimulai sejak jam 07.00 pagi  kemarin (27/6) merupakan sebuah pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Menurut data pemilih tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, terdapat hampir 153 juta orang memberikan suaranya di berbagai daerah.

Dalam pesta Pilkada 2018, KPU menyelenggarakan proses pemungutan suara secara serentak di 171 daerah yang mencakup 17 provinsi, 39 kota serta 115 kabupaten. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai  daerah dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni lebih dari 31 juta orang. Disusul Jawa Timur dengan 30 juta lebih pemilih.

Data KPU juga mencatat 520 pasangan berkompetisi sehat untuk tampil menjadi pemimpin daerah. Di antaranya 55 pasangan untuk pilkada tingkat provinsi, 344 pasangan di tingkat pilkada kabupaten, dan 121 pasangan bertarung di pilkada tingkat kotamadya. Pilkada serentak 2018 ini disebut-sebut menghabiskan anggaran negara lebih dari Rp 12 triliun termasuk untuk biaya pengamanan.

Dalam konferensi pers kemarin, Wiranto menjelaskan Kendala di Paniai (Sulteng) disebabkan oleh perbedaan pendapat antara KPUD Kabupaten dan KPUD Provinsi. Sementara di Nduga, Papua,  tertunda karena penembakan terhadap pesawat pesawat Twin Otter yang membawa bahan logistik.

Selain itu, situasi juga belum memungkinkan untuk pengiriman logistik. “Di Paniai masih ada perbedaan pendapat antara KPUD Kabupaten dan KPUD Provinsi di mana KPUD Provinsi menghendaki dua calon sedangkan KPUD Kabupaten dan masyarakat setempat menghendaki satu calon tunggal. Ini masih diperbincangkan oleh para penyelenggara pemilu dan hasil kordinasi satu wilayah ini ditunda sampai kondusif," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta.

Sementara di Sulawesi Tengah tepatnya satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Morowali, penundaan dilakukan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. "Kabupaten Manowali satu TPS tertunda karena banjir sehingga tidak bisa menyeberang dan bahan logistik tidak bisa dikirim, jadi menunggu suasana cukup baik," ujar Wiranto.

Kejahatan Demokrasi

Sebelumnya Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan menekankan bahwa politik uang merupakan kejahatan dalam demokrasi, sehingga sudah sepatutnya masyarakat menolak segala praktik pemberian uang yang dimaksudkan untuk mendongkrak suara dalam pemilu.

 “Politik uang adalah kejahatan yang mencederai demokrasi, sedangkan masyarakat merupakan salah satu elemen yang menyukseskan proses demokrasi. Harapan kami, masyarakat ini berpartisipasi (menyukseskan pemilu) dan tidak tergoda, harus berani menolak politik uang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/6).

Tidak hanya menolak uangnya, masyarakat yang menemukan indikasi tindakan tidak jujur tersebut juga diharapkan segera melapor kepada pengawas pemilu. “Untuk pengawas, laporan soal pelanggaran itu harus segera ditindaklanjuti, mengingat hanya ada lima hari kerja untuk memeriksanya,” ujarnya.

Menurut dia, menjelang dilakukannya pemungutan suara pada Rabu, pihaknya terus menggelar patroli di daerah yang akan dilaksanakan pilkada, guna menyisir dan meminimalisir munculnya pelanggaran. “Tentu juga mencegah ‘serangan fajar’. Potensi munculnya pelanggaran itu tinggi pada hari pemungutan suara,” ujar Abhan.

Selain itu, Bawaslu menyebut ada 2.400 surat suara hilang tepat di hari pemungutan suara dalam Pilkada Serentak 2018, kemarin. Menurut Abhan, kejadian ini berlangsung di empat tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Cirebon. "Jabar hilang surat suara di empat TPS di Cirebon kurang lebih 2.400. Saya sudah komunikasi dengan KPU RI untuk melakukan langkah-langkah antisipasi," ujarnya di Semarang.

Abhan mengatakan sudah merekomendasikan aparat setempat mengusut kejadian ini. Seharusnya surat suara itu telah ada di TPS setidaknya pagi tadi.Saat ini Bawaslu belum menentukan tindak lanjut dari temuan itu. Namun ada kemungkinan untuk merekomendasikan penundaan pemungutan suara.

Peristiwa lainnya terjadi di Kota Bekasi. Seorang warga berinisial AA merobek surat undangan pencoblosan miliknya saat hendak mencoblos di TPS 76, Kelurahan Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi.  AA diduga kesal lantaran tak kunjung dipanggil petugas KPPS untuk mencoblos di TPS tempat cawagub Jabar Ahmad Syaikhu mencoblos tersebut.

Berdasarkan kesaksian petugas keamanan TPS 76, Sutowo membeberkan kejadian itu bersamaan saat Syaikhu dan istrinya hendak mencoblos. AA yang berada di lokasi, kata Sutowo, tiba-tiba emosi dan langsung merobek surat undangan. Dia pun bergegas meninggalkan lokasi.

"Dia (AA) keluar langsung nyobek undangan," ujar Sutowo di TPS 76 Kelurahan Jati Makmur, Kota Bekasi, seperti dikutip laman Liputan6.com, Rabu (27/6).

Sutowo menjelaskan AA tidak menyerahkan surat undangan pencoblosan ke petugas KPPS setiba di TPS. Padahal, surat tersebut harus diperiksa KPPS sebelum pemilih dapat mencoblos. "Kan, antre tadi yang lain kasih undangan, ya saya terima. Tapi dia undangan dipegang aja terus, tidak ngasih undangannya ke saya," ujarnya.

Ketua KPPS TPS 76, Suroso menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi kepada AA ihwal kejadian tersebut. Namun, ia mengklaim tindakan AA tidak mengganggu jalannya proses pemungutan suara di TPS 76.

Dunia Usaha

Pada bagian lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang digelar kemarin, akan menentukan perkembangan dunia usaha ke depan. Sebab, pergantian pemimpin daerah bisa mengubah kebijakan yang tengah berjalan saat ini.

Menurut Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, kebijakan yang mudah berubah misalnya soal perizinan, masa konsesi suatu proyek, hingga penggunaan aset pemerintah daerah (Pemda). "Kebijakan yang sudah ada jadi bisa tetap, bisa berubah. Bagus kalau berubah lebih baik, tapi kalau lebih susah, bagaimana?" ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.  

Untuk itu, ia berharap agar para pemimpin terpilih nanti bisa konsisten dalam mereformasi kebijakan agar lebih baik dan berdampak nyata kepada dunia usaha dan perekonomian negeri. Bila tidak, bukan tidak mungkin dunia usaha akan tetap menahan diri (wait and see) dalam melakukan ekspansi ke depan. "Bukannya tidak mau ekspansi dan investasi, tapi kalau kondisinya tidak mendukung, adanya malah merugi. Apalagi tekanan global juga besar," katanya.

Senada, Bhima Yudhistira Adinegara, ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengatakan dunia usaha memang diselimuti kekhawatiran terkait proses Pilkada, karena faktor keamanan dan konsistensi kebijakan ke depan. "Bahkan kondisi ini nampaknya akan terus sampai Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang. Jadi sepertinya mereka akan wait and see cukup lama," ujarnya.  

Hal ini diprediksi akan menahan pertumbuhan industri dengan rerata di kisaran 4,4-4,7 persen dan terasa di semua sektor. "Kelihatannya sulit tembus sampai di atas 5%," ujarnya. Pasalnya, tekanan kepada industri tak hanya dari sisi Pilkada, namun juga dari kondisi ekonomi saat ini. Misalnya, daya beli masyarakat yang belum bergairah, investasi yang tertunda karena ketidakpastian, dan era bunga kredit mahal.

Belum lagi, ada tekanan dari faktor global, misalnya harga bahan baku impor yang meningkat, rupiah yang terperosok, hingga tensi perang dagang yang memanas. "Semua sentimen ini khususnya berdampak ke industri manufaktur," ujarnya.

Tidak hanya itu. Pilkada serentak pada 171 daerah dinilai menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran transfer daerah dan dana desa. Hingga akhir Mei 2018, realisasi dana transfer ke daerah baru mencapai Rp300 triliun, lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu Rp306,5 triliun. Sedangkan penyerapan dana desa baru terealisasi Rp20,66 triliun, turun Rp7,53 triliun dibanding tahun lalu. bari/mohar/fba