Kredit Properti Diprediksi Capai Rp 300 Triliun

NERACA

Jakarta---Bank Indonesia (BI) menilai kredit perbankan yang disalurkan untuk sektor properti hingga Desember 2011 mencapai Rp 301,27 triliun. Angka itu meningkat 24% dibandingkan periode yang sama di 2010 sebesar Rp 241,65 triliun. "Total kredit properti hingga Desember 2011 mencapai Rp 301,27 triliun terdiri dari kredit konstruksi sebesar Rp 74,89 triliun kemudian kredit real estate mencapai Rp 43,73 triliun,” kata Juru Bicara BI Difi Johansyah kepada wartawan di Jakaart, Senin (20/2)

Menurut Difi, pertumbuhan kredit properti tersebut didorong oleh segmen Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) yang tembus Rp 182,63 triliun. “Ya, kredit KPR serta KPA memang mencapai sekitar Rp 182,63 triliun," tambahnya.

Kredit properti paling banyak disalurkan oleh bank swasta nasional serta disusul oleh bank milik pemerintah (BUMN). Bank swasta menyalurkan kredit properti hingga Rp 145,62 triliun sedangkan bank Persero sebesar Rp 125,29 triliun. "Namun untuk KPR dan KPA yang disalurkan masih lebih banyak dari bank Persero yang mencapai Rp 91,77 triliun sedangkan bank swasta nasional menyalurkan KPR dan KPA hingga Rp 76,53 triliun," tuturnya

Lebih jauh kata Difi, kredit properti yang masuk kepada segmen kredit konsumer memang terus dipantau. Ia menilai pesatnya pertumbuhan kredit konsumer perlu diwaspadai. Pertumbuhan kredit konsumsi bisa menimbulkan kerawanan jika terjadi gejolak ekonomi yang menyebabkan nasabah gagal bayar. "Kredit konsumsi memiliki potensi kerawanan terhadap bank kalau ada shock ekonomi seandainya nasabah gagal bayar," imbuhnya

Ditempat terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian meminta agar industri perbankan dapat segera menurunkan suku bunga kredit. Alasanya, angka inflasi sampai saat ini masih terbilang rendah, dan juga sektor riil menuntut bunga kredit rendah dari perbankan guna meningkatkan daya saing nantinya. "Inflasi saat ini memang rendah, sudah saatnya perbankan menurunkan lending ratenya. Hal tersebut merupakan tuntutan dari sektor riil," ungkapnya

Menurut Hatta, jika bunga kredit perbankan dapat turun, maka dapat diyakini situasi saat ini akan mampu menciptakan daya saing yang berkualitas di kawasan Asia. "Saya melihat daya saing sudah bagus, tapi intinya adalah bagaimana antara deposito dan lending rate, gapnya tidak terlalu jauh lah," tegasnya.

Lebih lanjut kata Hatta, jika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah menurunkan suku bunganya, maka perbankan harus dapat menurunkan bunga kreditnya. Namun diakui Hatta, pemerintah tak bisa serta merta menekan perbankan. "Jadi kami berharap bisa seperti itu. Tetapi kami tidak dapat mengintervensi perbankan. Jadi nantinya perbankan bisa melihat dari sisi yang lebih hati-hati dan prudent. **bari/cahyo

BERITA TERKAIT

OJK Catat Penyaluran KUR di Papua Capai Rp940 miliar

      NERACA   Jayapura - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada…

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Debat Capres Putaran Kedua Diprediksi Berjalan Seru dan Menarik

  NERACA   Jakarta – Debat Calon Presiden (Capres) pada 17 April mendatang diperkirakan akan berjalan seru dan menarik dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…