NERACA

Jakarta - Kepala Subdirektorat Statistik Kerawanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Ahmad Avenzora mengatakan rokok merupakan komoditas kedua yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan. “Rokok banyak dikonsumsi sehingga masuk dalam komoditas dalam mengukur kemiskinan. Posisinya selalu menempati posisi kedua setelah beras," kata Ahmad dalam peluncuran hasil penelitian Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia di Jakarta, Senin (25/6).

Ahmad mengatakan pada September 2017, beras memberi pengaruh 18,8 persen di perkotaan dan 24,52 persen di perdesaan terhadap garis kemiskinan, diikuti rokok sebanyak 9,98 persen di perkotaan dan 10,70 persen di perdesaan. Pada Maret 2017, 19,63 persen penduduk miskin adalah perokok. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, persentase penduduk merokok di perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan.

Mengapa rokok termasuk ke dalam komoditas yang ditetapkan BPS dalam mengukur kemiskinan? Ahmad mengatakan hal itu karena konsumsi rokok di Indonesia cukup tinggi. "BPS menggunakan metodologi arus utama yang banyak digunakan di negara-negara berkembang untuk mengukur kemiskinan, yaitu konsep kebutuhan dasar. Konsep tersebut mengukur komoditas-komoditas yang banyak dikonsumsi," tuturnya.

Di Indonesia, terdapat 52 jenis komoditas kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Ahmad menjadi salah satu narasumber dalam peluncuran penelitian "Perilaku Merokok Orang Tua dan Dampaknya terhadap 'Stunting' dan Jebakan Kemiskinan" yang diadakan Pusat Kajian Jaminan Sosial, Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau.

Selain Ahmad, narasumber lainnya adalah Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto, Ketua Satuan Tugas Remaja Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Bernie Endyarni Medise, SpA(K) dan guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof Hasbullah Thabrany.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan pola konsumsi penduduk miskin Indonesia masih didominasi oleh konsumsi beras dan rokok filter. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menuturkan, selain kedua komponen tersebut, belakangan ini konsumsi penduduk miskin juga disumbang oleh pulsa telepon seluler atau handphone (HP).

"Untuk nonpangan khususnya untuk pulsa HP. Karena ternyata kalau kita lihat kelompok 40 persen terbawah konsumsi mereka terhadap HP cukup besar bahkan kalau mengikuti data Maret 2016 maka kontribusi konsumsi pulsa per kapita per bulan bisa mencapai 25 persen," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, penggunaan pulsa HP di satu sisi memang cukup baik artinya hal tersebut mendukung upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan melalui elektronik banking. Namun di sisi lain, penggunaan berlebihan menjadi pemicu kimiskinan karena umumnya masyarakat mengalokasikan dananya membeli pulsa.

Bambang menilai, di satu sisi ada unsur produktif karena sekarang pemerintah menyalurkan bantuan melalui elektronik banking, salah satu lewat ponsel pintar. "Tetapi di sisi lain banyak konsumsi yang bisa lebih dijaga sehingga tidak menghabiskan daya beli mereka. Satu hal lagi yang menarik, semakin rendah incomenya justru proporsi membeli hp semakin besar," tambah dia.