Oleh : Agus Yuliawan 

Pemerhati Ekonomi Syariah

Usai bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan perhelatan besar berupa pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk menentukan bupati/walikota dan Gubernur. Pilkada diberbagai daerah sejauh ini masih dipahami sebagai "taruhan perjudian" pergantian pemimpin daerah, dimana setiap usai pergantian tersebut akan diketahui siapa yang akan jadi, apakah petahana (incumbent) atau penantangnya. Nyaris sejauh ini--dalam perhelatan pilkada atau pemilu ada kesadaran bagi masyarakat secara masif untuk terus  mengawal secara penuh kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai ulil amri. Pada hal dalam kerangka civil society peran dan fungsi masyarakat memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pemantauan dan kontrol terhadap jalannya kekuasaan. 

Politik tak bisa dipahami hanya sekedar perebutan atau perubahan kekuasaan saja, akan tetapi politik lebih dari perebutan kekuasaan dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian tak ada dalam kamus kehidupan politik yang menafsirkan,  bahwa politik itu identik dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang sering  kita saksikan dalam tiap pengusutan lembaga anti rasuah bernama KPK.  Sayang literasi ilmu politik  berupa pendidikan politik masyarakat tak menyentuh pada dimensi ini. Sehingga teatrikal politik yang terjadi di tanah air sejauh ini tak ubahnya cerita dalam Mahabarata yang kita sering kita lihat di layar perak. 

Bicara politik juga bicara pembangunan atau dikenal dengan politik pembangunan. Dalam politik pembangunan, bagaimana agar distribusi pembangunan tersebut bisa dikelola dan didistribusikan sesuai dengan perencanaanya yang benar. Maka fungsi kekuasaan dijalankan dalam rangka membuat perencanaan anggaran dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan realitas yang ada di masyarakat. Jadi, peran kepala daerah bukan menjadi sosok raja kecil yang arogan dalam membuat kebijakan - kebijakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, akan tetapi bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk melayani masyarakat atas segala kekurangan yang ada.

Pemahaman normatif ini yang seharusnya dilakukan oleh para pemimpin - pemimpin daerah ketika mereka berkuasa. Mereka harus kreatif dalam mengoptimalkan sumber - sumber pendapatan anggaran daerah (PAD) dan sekaligus menerapkan kebijakan pembangunan yang memiliki korelasi terhadap dampak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika tidak mampu menjalankan ketentuan normatif dalam politik sebagai pemimpin harus mundur dan meminta maaf kepada masyarakat atas ketidakmampuan tersebut.

Peran etika politik memiliki peran yang luar biasa dalam segala aspek kekuasaan. Meminjam kalimat Deliar Noer yang mengatakan, etika politik adalah  sebagai segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan, yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. Maka dari pemikiran ini sering kita ketahui konsep etika politik dalam Islam  bahwa, politik Islam mengandung makna semangat keadilan, toleransi, amanah, demokratis dan persamaan bagi seluruh umat manusia. Untuk itulah jalannya kekuasaan tidak bisa lepas dari etika yang merupakan sumber dari kekuatan hukum itu sendiri. Untuk itulah sangat naif apabila yang terjadi politisi dan penguasa sekarang menjalankan kekuasaan itu diluar dari etika yang ada, maka jangan harap kekuasaan itu mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. 

Dari perspektif inilah, sudah saatnya kita bersama - sama memahami pentingnya etika politik pembangunan sebagai arah barometer kita dalam menjalankan kehidupan ini. Dalam studi ekonomi Islam sendiri politik dimasukkan kedalam bagian dari muamalah, karena pentingnya politik dalam mempengaruhi interaksi ekonomi dan sosial masyarakat. Politik atau kekuasaan yang bagus akan meningkatkan harkat martabat manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Semua itu merupakan salah satu tujuan dari maqasid Al - Syariah dan kita semua harus bisa menjalankannya.