Bank Sulut Diminta Bantu Kredit Produktif

NERACA

Manado---Pemprop Sulawesi Utara mendesak Bank Sulut bisa mendorong penyaluran kredit produktif dalam upaya memberdayakan sektor riil. Karena sektor rill sangat penting dan mendorong pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan sektor riil sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulut ke depan, karena itu manajemen Bank Sulut diharapkan memberi porsi cukup besar terhadap sektor riil," kata Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang di Manado, Senin.

Lebih jauh Sarundajang menambahkan pertumbuhan sektor riil perlu diberdayakan lebih cepat, terutama terkait dengan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang mulai disiapkan dari sekarang, serta peran daerah ini di kancah industri dan perdagangan kawasan Pasifik. "Kita tidak ingin sektor riil menjadi penonton di tanah sendiri, karena itu harus mulai berbenah, dan Bank Sulut serta bank lainnya diharapkan berperan penting," tambahnya

Sektor riil, kata Sarundajang, selain industri kecil menengah, juga perkebunan, perikanan dan pertanian serta pariwisata.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sulut James Salibana mengatakan, pihaknya menyambut positif harapan pemerintah daerah, karena itu akan terus berupaya agar kredit produktif terus ditingkatkan. "Sampai sekarang kredit produktif Bank Sulut sudah berkisar 40 persen, tinggal 60 persen konsumtif. Pada tahun mendatang sektor produktif akan lebih diperhatikan lagi dengan memberi porsi lebih besar," kata James.

Malah, James menambahkan kendati direksi yang ada sekarang masih menunggu uji kepatutan dan kelayakan dari BI, tetapi pihaknya sudah menyiapkan berbagai program untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.

Salah satu langkah penting yang sudah dilakukan Bank Sulut, kata James, adalah kerja sama pembiayaan dengan Himpunan Peternak Indonesia (HPI) yang ditandai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada pekan lalu. Bank Sulut merupakan bank dengan saham terbesar dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulut dan Gorontalo. **cahyo

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…