Terkikisnya Hak Warga pada Era Konvergensi Telematika

Neraca. Pesatnya perkembangan telematika menyebabkan pemerintah merasa perlu membuat Rancangan Undang Undang Konvergensi Telematika. Namun, RUU yang dirancang untuk menjadi wadah yang menampung dasar hukum berbagai aspek pada telekomunikasi dan informatika, dinilai telah menimbulkan kesenjangan akses informasi antarwarga negara yang tersebar di berbagai wilayah yang infrastruktur penunjang teknologinya tidak merata.

Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RUU Konvergensi Telematika. Regulasi ini rencananya akan mengatur bidang penyiaran, telekomunikasi, dan informatika dalam satu undang-undang. Alasan dibalik pemberlakuan UU Konvergensi ini adalah untuk mengintegrasikan regulasi di bidang telematika yang saat ini diatur secara terpisah.

Tapi RUU Konvergensi Telematika yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM RI dianggap belum mengakomodasi hak warga negara dalam mendapatkan akses informasi. Padahal hak mendapatkan informasi merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Dalam penjelasan RUU ini, pemerintah mengakui bahwa ada tekanan atau dorongan yang semakin besar di forum internasional dan regional untuk mewujudkan perubahan paradigma telematika dari vital dan strategis serta menguasai hajat hidup orang banyak menjadi sekadar komoditas. Karena telah menjadi komoditas maka, logikanya apa yang terkait dengan persoalan telematika diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas tidak ada yang namanya warga negara, yang ada hanya produsen dan konsumen.

Dalam diskusi ”Hak Publik dalam Era Konvergensi Telematika” di Kompleks Gedung Bidakara, Program Koordinator Media Link, Mujtaba Hamdi mengatakan bahwa frekuensi sebagai ranah publik seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat sedangkan dalam Peraturan Menteri terkesan untuk diperjualbelikan.”Yang disebut dalam RUU itu hanya hak konsumen, yang konsekuensinya berbeda,” kata Mujtaba Hamdi.

Hak konsumen muncul setelah warga negara menjadi pembeli atau pelanggan produk telematika. Sedangkan hak warga negara tidak terkait dengan produsen telematika, yakni hak untuk mendapatkan infrastruktur untuk menjamin akses informasi.

Senada dengan Hamdi, menurut Knowledge ManagerYayasan Satu Dunia, Firdaus Cahyadi, salah satu hak warga negara dalam konteks telematika adalah hak warga negara di suatu kawasan agar kawasan mereka terlintasi infrastruktur telematika. Dengan adanya infrastruktur telematika itu hak warga negara untuk mengakses informasi dan komunikasi dapat terpenuhi.

Dalam RUU Konvergensi Telematika ini meskipun dinyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar telematika di daerah terpencil menjadi tanggung jawab pemerintah, namun tidak disebutkan hak warga negara bila tanggung jawab pemerintah itu lalai atau gagal dilaksanakakan.

”Hak publik untuk komunikasi dan informasi tidak ada karena lebih menggunakan logika pasar ketimbang upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Misalnya, infrastruktur yang cenderung berpusat di Jawa, tetapi bagaimana dengan Indonesia bagian timur di mana infrastruktur tidak berkembang pesat. Sehingga saudara-saudara kita di bagian timur akan kesulitan mendapatkan haknya dalam informasi telekomunikasi,” paparnya.

Tak hanya itu, Hamdi mengatakan bahwa RUU juga mengancam alokasi hak warga negara dalam mengakses informasi. Karena semua diserahkan kepada pemodal.“Regulasi penyiaran lebih baik, ada alokasi untuk komunitas, sedangkan di telekomunikasi tidak ada alokasi untuk komunitas,” tuturnya.

Berpihak ke Industri.

Dalam RUU Konvergensi Telematika, dalam pasal 39 disebutkan bahwa menteri dapat melimpahkan fungsi pengaturan, pengawasan dan pengendalian kepada Badan Regulasi guna menumbuhkembangkan industri telematika. Pelimpahan tersebut hanya memiliki satu tujuan menumbuhkembangkan industri telematika. Persoalan pemenuhan dan perlindungan hak warga terhadap telematika tidak menjadi tujuan dari dalam pelimpahan fungsi kementerian kepada Badan Regulasi.

Hamdi menjelaskan, bahwa dalam pasal itu disebutkan bahwa ada wakil dari masyarakat dalam Badan Regulasi. Namun tidak jelas siapa yang dimaksud masyarakat dalam hal ini. Ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan di internal Badan Regulasi itu sendiri.

”Proses digitalisasi sendiri tidak ditolak publik, mengingat ini adalah konsekuensi perkembangan teknologi. Namun, digitalisasi harus menjamin publik atas informasi dan konten yang ada juga menjamin keanekaragaman. Jangan hanya dimiliki kalangan tertentu saja,” katanya.

Pengelolaan Kabur

Spektrum frekuensi radio adalah sumberdaya alam yang terbatas. Namun hal itu, meskipun muncul dalam penjelasan RUU Konvergensi Telematika, tidak muncul dalam pertimbangan dari penyusunan RUU ini. Akibatnya, pengaturan mengenai hak guna frekuensi radio yang merupakan SDA terbatas itu menjadi kabur.

Firdaus mengatakan bahwa jangka waktu dari hak penggunaan frekuensi radio misalnya tidak jelas diatur dalam RUU ini. Ketidakjelasan juga nampak dari hak penggunaan frekuensi radio oleh komunitas masyarakat. Apakah jika komunitas masyarakat yang meggunakan frekuensi radio juga harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan sebuah perusahaan. Ataukah komunitas masyarakat tidak diperbolehkan ikut memanfaatkan spektrum frekuensi radio yang ada. Jika demikian bagaimana dengan Open BTS (Base Transceiver Station) yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat, apakah akan dinyatakan sesuatu yang ilegal?

”Seharusnya pemerintah mengkaji ulang seluruh draf dari RUU Konvergensi Telematika. Pengkajian ulang RUU tersebut harus melibatkan masyarakat secara lebih luas serta menjadikan hak-hak warga atas telematika sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan RUU,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

Warga Depok Kesulitan Ingin Dapatkan Imunisasi Difteri

Warga Depok Kesulitan Ingin Dapatkan Imunisasi Difteri NERACA Depok - Sejumlah warga di Kota Depok kesulitan ingin mendapatkan imunisasi difteri…

Humpuss Bidik Pendapatan Tumbuh 15% - Bergantung Pada Proyek Pemerintah

NERACA Jakarta – Masih menjanjikannya bisnis jasa angkutan laut tahun depan, seiring dengan membaiknya harga minyak dunia mendorong PT Humpuss…

KABUPATEN SUKABUMI - Ribka Ajak Warga Ikut Program KB

KABUPATEN SUKABUMI Ribka Ajak Warga Ikut Program KB NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi IX, Ribka…

BERITA LAINNYA DI

Sisa Kanal 3G Jadi Rebutan - Pemerintah Undur Jadwal Lelang

    NERACA Persaingan operator seluler makin tak terbendung. Peningkatan kualitas layanan serta tranformasi teknologi komunikasi adalah sebagian dari pemicunya,…

Operator Seluler Tangkap Peluang Ramadan - Momentum untuk Bersilaturahmi

Ramadan memberikan berkah tersendiri bagi operator. Ini dipicu karakter masyarakat Indonesia yang memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk bersilaturahmi maupun mempererat hubungan…

Kuota Habis, Internet Tetap Jalan

NERACA AlwaysOn, memberi keleluasaan mengakses internet tanpa khawatir dibatasi kuota maupun masa aktif yang terlalu singkat. Akses internet telah menjadi…