Raup Laba, Karyawan PT Pos Indonesia Tuntut Bonus

NERACA

Jakarta – Ratusan pekerja PT Pos Indonesia melakukan aksi demontrasi di kantor Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (25/6). Para pekerja PT Pos Indonesia wilayah DPW 4 SPPI Jakarta, Tangerang dan Bekasi menuntut Direksi untuk membagikan hasil laba yang diterima perusahaan di 2017 yang disebut mencapai Rp355 miliar. “Sesuai Perjanjian Kerjasama (PKB), wajib memberikan laba kepada pegawai,” ungkap Sekretaris DPW 4 SPPI Jabodetabek Tjasmita saat ditemui di depan kantor Pos Indonesia.

Tjasmita menyebut bahwa hingga kini seluruh pekerja PT Pos Indonesia belum juga mendapatkan bonus dari hasil laba yang diperoleh PT Pos Indonesia. “Kita menuntut itu, untuk besarannya bisa dilihat dari PKB,” sebutnya. Tak hanya soal bonus yang belum diterima, para pekerja juga meminta Direksi untuk membayar tunjangan kinerja yang selama ini dibayarkan per tiga bulan menjadi per bulan.

Menurut dia, aksi ini sebagai peringatan kepada Direksi PT Pos Indonesia, karena jika tidak maka pihaknya akan berencana untuk melakukan aksi mogok nasional seluruh pekerja PT Pos Indonesia. “Ini merupakan pra-aksi mogok kerja, jika tuntutan tidak tercapai. Ini adalah pra-kasi bentuk kebersamaan kami yang harus kami lakukan. Jika di perundingan nanti tidak dilakukan mengenai hal itu, kami siapkan mogok kerja. Kami kerahkan semua untuk mogok kerja nasional," sambungnya.

Adapun lima tuntutan dari Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) diantaranya. Pertama, menolak kebijakan perusahaan yang tidak membagi laba kepada karyawan melalui pembayaran jasa produksi 2017. Kedua, meminta dengan keras perusahaan untuk segera membayarkan jasa produksi 2017. Ketiga, segera lakukan pembayaran tunjangan kinerja sesuai dengan PKB. Keempat, jika tuntutan tersebut di atas tidak dibayarkan, maka kami akan melakukan mogok kerja pada tanggal 25 Juni 2018 serentak di seluruh UPT Jakarta, Tangerang dan Bekasi. Kelima, jika tuntutan tersebut tidak dibayarkan, maka kami minta ganti rugi direksi PT Pos Indonesia.

Kinerja PT Pos Indonesia memang sedang mengalami pertumbuhan signifikan. Jika beberapa tahun lalu PT Pos Indonesia mengalami kerugian lantaran persaingan yang semakin ketat di bisnis logistik, kini PT Pos Indonesia berhasil meraup laba. Di kuartal I 2018, PT Pos Indonesia juga telah meraup laba sebesar Rp100 miliar. Bahkan perseroan menargetkan laba di 2018 mencapai Rp400 miliar.

Sementara, penjualan pada kuartal I 2018 mencapai Rp 1,2 triliun. Porsi penjualan terbesar masih dari jasa kurir sekitar 60 persen. Kemudian jasa keuangan, ritel, penjualan materai dan bisnis properti. Pada 2018 PT Pos menargetkan penjualan sebesar Rp 6,2 triliun atau tumbuh 30 persen dari realisasi 2017. PT Pos memiliki empat lini bisnis yakni jasa kurir, jasa keuangan, jasa ritel, dan properti optimasi. Perseroan juga akan fokus kepada anak usaha dan properti melalui pengembangan aset yang ada.

BERITA TERKAIT

DHL Express Indonesia Bangun Fasilitas Baru di Pulogadung

NERACA Jakarta – DHL Express, penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, hari ini secara resmi meluncurkan fasilitas baru di…

CITI INDONESIA DUKUNG INDONESIA ASIAN PARA GAMES

Citi Indonesia (Citibank) mendukung  penyelenggaraan Indonesia 2018 Asian Para Games sebagai Official Sponsor, yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal…

Wakil Ketua MPR RI - Bangun Indonesia dari Kampung Halaman

Oesman Sapta Wakil Ketua MPR RI Bangun Indonesia dari Kampung Halaman Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengingatkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…