Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Inginkan UMKM Tumbuh

NERACA

Surabaya - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap dengan penurunan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen maka usaha mikro bisa tumbuh melompat menjadi usaha kecil, usaha kecil bisa tumbuh melompat menjadi usaha menengah, dan usaha menengah bisa melompat menjadi besar.

“Pemerintah menginginkan seperti itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara peluncuran penerapan PPh final 0,5 persen untuk UMKM di Jatim Expo, Surabaya, Jumat (22/6). Meski sekarang ini kondisi ekonomi global belum baik, namun menurut Presiden, dibandingkan dengan negara lain Indonesia patut bersyukur. karena antara negara-negara G20 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang berada di urutan 3 atau 4.

“Ini patut kita syukuri, karena negara lain banyak yang kelimpungan, karena kondisi ekonomi global belum membaik, belum normal,” ujar Presiden. Kepala Negara yang didampingi Ibu Negara Iriana juga mengingatkan, dengan perubahan dunia yang sangat cepat, agar UMKM segera cepat menyesuaikan. “Jangan ketergantungan jualan langsung. Sekarang ada jualan online, bisa lewat facebook, instagram, promosi lewat video di youtube silakan itu digunakan karena dunia ini sudah berubah,” tuturnya.

Demikian juga hal yang berkaitan dengan pembayaran, Kepala Negara mengingatkan, pembayaran sekarang sudah tidak cash atau menggunakan kartu kredit lagi, melainkan dengan gadget atau HP sudah bisa melakukan pembayaran di mana-mana. “Negara lain sudah melakukannya, kita juga di beberapa kota juga mulai melakukan itu,” ungkap Presiden Jokowi.

Disamping itu, Presiden juga meminta para pelaku UMKM agar melakukan perubahan seperti ini, mempresentasikan dan mempromosikan barang-barangnya lewat online. Selain itu, Presiden mengingatkan, bahwa produk yang bagus tapi kemasannya tidak bagus, mulai dibenahi dengan membuat kemasan dan packaging yang baik. Barangnya diberi nama yang baik sehingga mudah dikenal oleh masyarakat dan menarik untuk dibeli.

Terkait permodalan, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa sekarang pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) bunganya 7%, karena ada subsidi, dan sudah lebih Rp10 triliun dialokasikan pemerintah untuk subsidi ini. “Tolong ini dimanfaatkan dan prosesnya mudah. Untuk KUR mikro di BRI sampai Rp25 juta tidak pakai jaminan. Ini jaminannya dari pemerintah,” pesan Presiden Jokowi.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan penerapan tarif pajak penghasilan final bagi usaha mikro kecil menengah sebesar 0,5 persen bisa mendorong kegiatan bisnis para pelaku usaha kecil "Kebijakan pajak ini dapat menjadi insentif dan perangsang bagi pelaku UMKM agar usahanya semakin tumbuh, berkembang, dan maju," katanya.

Yustinus menambahkan revisi kebijakan tarif PPh Final, dari sebelumnya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen ini, juga bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum agar terjadi penambahan basis pajak dari penerapan pajak UMKM yang lebih ramah dan adil. Selain itu, revisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tarif PPh Final ini juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) untuk memilih antara skema final maupun skema normal dan kemudahan untuk memanfaatkan insentif ini dalam jangka waktu tiga hingga tujuh tahun.

"Skema ini dinilai cukup untuk mengedukasi wajib pajak agar mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, sekaligus menutup celah untuk melakukan penghindaran pajak melalui skenario menjadi pelaku UMKM 'abadi' dengan memecah usaha," ujar Yustinus.

BERITA TERKAIT

Ide Cemerlang Jokowi Lewat Proyek Strategis Nasional

  Oleh: Syahrul Gunawan, Mahasiswa FE Universitas Negeri  Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebentar lagi genap memasuki tahun ke lima.…

Miliaran Piutang Pajak Daerah Dihapus Walikota Depok - Dipertanyakan Transparansi Validitas Datanya

Miliaran Piutang Pajak Daerah Dihapus Walikota Depok Dipertanyakan Transparansi Validitas Datanya NERACA Depok -‎ Pemerintah Kota Depok membuat kebijakan dengan…

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara

KPK Temukan Indikasi Kebocoran Pajak Batu Bara NERACA Samarinda - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan indikasi kebocoran pajak penjualan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Informasi Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya informasi geospasial bagi perencanaan pembangunan…

ADB Setujui Pinjaman US$500 juta untuk Pemulihan Bencana

      NERACA   Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman bantuan darurat senilai 500 juta dolar AS…

Kawal Pengembangan Inovasi Obat dan Makanan Indonesia - Kolaborasi BPOM-RI &Kemenristek Dikti

    NERACA   Jakarta – Menurut Industry Facts and Figures 2017 yang dipublikasikan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2016 industri…