Dinilai Tidak Subtansial, RUU SDA Bukti Belum Siap

Dr. Nana M Arifjaya, ahli Hidrologi Institut Pertanian Bogor mengatakan. Rancangan Undang-Undang Sumber Day Air (RUU SDA) yang saat ini menjadi perbincangan tidak substantial. “Sejauh ini, RUU SDA terlalu teknis dan belum memikirkan aspek sustainabilitynya. RUU SDA ini menunjukan kalau kita belum siap,” ujar Nana di Jakarta, kemarin.

Indonesia pada dasarnya Negara yang memiliki sumber daya air berlimpah. Oleh karena itu, ketatnya pengaturan tentang air bagi industri yang diatur dalam RUU SDA terkesan terlalu dangkal. “Penyusunan draf RUU SDA sejak awal kami ikuti. Yang harus dilihat adalah penggunaan air terbesar adalah di sektor pertanian yaitu 80%, setelah itu baru industry, domestik dan kemudian AMDK menggunakan 0,03%,” jelas Nana tentang alokasi penggunaan air.

Lebih lanjut, Nana menerangkan, pada prinsipnya air permukaan harus gratis. Namun, untuk mendapatkan air bersih, tentunya dibutuhkan biaya. “Karena itu, untuk kepentingan industry dilakukan pengeboran lagi. Harusnya, dengan banyaknya sungai dan waduk di Indonesia, dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan industri,” terang Nana.

Senada dengan Nana, Tim Kajian Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karina juga mengatakan, sejumlah pasal dalam RUU SDA perlu dianulir. Salah satu pasal bermasalah menurut Karina adalah adanya kewajiban industri memberikan bank garansi dan mengalokasikan 10% keuntungan untuk konservasi SDA. Aturan tersebut jelas memberatkan industri dan menimbulkan ketidakpastian berusaha.

Terlebih lagi, industry terutama yang bergerak dibidang AMDK saat ini sudah melakukan langkah-langkah konservasi sumber air minum,”Terkait dengan bank garansi sebetulnya industri sudah melakukan pembayaran retribusi air, kalau diartikan adalah kewajiban industri menjaga asupan air yang meraka pakai dan mengatur asupan air yang sesuai izin yang diberikan pemerintah,” ujar Karina.

Lebih lanjut, pengaturan tentang air dalam RUU SDA dinilai Karina sangat berdampak terhadap industri. Di satu sisi, para pelaku industri sudah mendapat tekanan demikian besar dari banyaknya produk import. Di sisi lain, industri juga dharapkan dapat menggenjot export. Lalu keberadaan RUU SDA justru semakin membuat posisi pelaku industri terjepit. “Dalam keadaan seperti ini dimana tidak hanya kita harus memikirkan energy cost dan distribusi cost, namun ada tambahan lagi water cost, bagaimana kita bisa meningkatkan export?” jelas Karina.

BERITA TERKAIT

Syafruddin Temenggung Tidak Melanggar Hukum, Ini Alasan Yuridisnya

Syafruddin Temenggung Tidak Melanggar Hukum, Ini Alasan Yuridisnya NERACA Jakarta - Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arysad…

Bupati Sukabumi Tidak Merekomendasi Perluasan Lahan Sawit

Bupati Sukabumi Tidak Merekomendasi Perluasan Lahan Sawit  NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi…

Jaksa KPK Tidak Memahami Proses Pemberian SKL

NERACA Jakarta- Tim penasehat hukum terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Sjafruddin Arsyad Temenggung (SAT) menilai Jaksa Penuntut…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Kondisi Ekonomi Masih Baik - Minat Perusahaan Untuk IPO Tetap Tinggi

NERACA Jakarta - Nilai tukar rupiah yang sempat mengalami depresiasi cukup dalam dan memberikan sentimen negaif terhadap kondisi indeks harga…

Debut Perdana di Pasar Modal - Saham PANI Oversubscribed 14 Kali

NERACA Jakarta – Di tengah rapuhnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan juga terkoreksinya indeks harga saham gabungan (IHSG)…

Investor Summit 2018 Sambangi Surabaya

Rangkaian acara paparan publik dari perusahaan tercatat secara langsung di 8 kota Investor Summit 2018 kembali berlanjut dengan tujuan kota…