Dinilai Tidak Subtansial, RUU SDA Bukti Belum Siap

Dr. Nana M Arifjaya, ahli Hidrologi Institut Pertanian Bogor mengatakan. Rancangan Undang-Undang Sumber Day Air (RUU SDA) yang saat ini menjadi perbincangan tidak substantial. “Sejauh ini, RUU SDA terlalu teknis dan belum memikirkan aspek sustainabilitynya. RUU SDA ini menunjukan kalau kita belum siap,” ujar Nana di Jakarta, kemarin.

Indonesia pada dasarnya Negara yang memiliki sumber daya air berlimpah. Oleh karena itu, ketatnya pengaturan tentang air bagi industri yang diatur dalam RUU SDA terkesan terlalu dangkal. “Penyusunan draf RUU SDA sejak awal kami ikuti. Yang harus dilihat adalah penggunaan air terbesar adalah di sektor pertanian yaitu 80%, setelah itu baru industry, domestik dan kemudian AMDK menggunakan 0,03%,” jelas Nana tentang alokasi penggunaan air.

Lebih lanjut, Nana menerangkan, pada prinsipnya air permukaan harus gratis. Namun, untuk mendapatkan air bersih, tentunya dibutuhkan biaya. “Karena itu, untuk kepentingan industry dilakukan pengeboran lagi. Harusnya, dengan banyaknya sungai dan waduk di Indonesia, dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan industri,” terang Nana.

Senada dengan Nana, Tim Kajian Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karina juga mengatakan, sejumlah pasal dalam RUU SDA perlu dianulir. Salah satu pasal bermasalah menurut Karina adalah adanya kewajiban industri memberikan bank garansi dan mengalokasikan 10% keuntungan untuk konservasi SDA. Aturan tersebut jelas memberatkan industri dan menimbulkan ketidakpastian berusaha.

Terlebih lagi, industry terutama yang bergerak dibidang AMDK saat ini sudah melakukan langkah-langkah konservasi sumber air minum,”Terkait dengan bank garansi sebetulnya industri sudah melakukan pembayaran retribusi air, kalau diartikan adalah kewajiban industri menjaga asupan air yang meraka pakai dan mengatur asupan air yang sesuai izin yang diberikan pemerintah,” ujar Karina.

Lebih lanjut, pengaturan tentang air dalam RUU SDA dinilai Karina sangat berdampak terhadap industri. Di satu sisi, para pelaku industri sudah mendapat tekanan demikian besar dari banyaknya produk import. Di sisi lain, industri juga dharapkan dapat menggenjot export. Lalu keberadaan RUU SDA justru semakin membuat posisi pelaku industri terjepit. “Dalam keadaan seperti ini dimana tidak hanya kita harus memikirkan energy cost dan distribusi cost, namun ada tambahan lagi water cost, bagaimana kita bisa meningkatkan export?” jelas Karina.

BERITA TERKAIT

Tren IHSG Belum Beranjak di Zona Merah - Defisit Transaksi Berjalan Melebar

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan Senin (12/11) awal pekan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah 97,10 poin atau…

Dinkes Depok Ingatkan ASN Tidak Terlibat Narkoba

Dinkes Depok Ingatkan ASN Tidak Terlibat Narkoba NERACA Depok - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengingatkan semua Aparatur Sipil Negara…

BEI Pastikan 99% Anggota Bursa Siap - Implementasi T+2 Sesuai Jadwal

NERACA Jakarta - Sebagai tindak lanjut pencanangan rencana implementasi percepatan siklus penyelesaian transaksi bursa dari T+3 ke T+2 oleh self…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Perdagangan Saham DIGI Disuspensi

Lantaran terjadi peningkatan harga saham yang signifikan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara atau suspensi perdagangan saham PT…

BEI Dorong Perusahaan di DIY Go Public

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong perusahaan di daerah itu baik milik swasta maupun badan usaha…

MAYA Bagi Dividen Interim Rp 223,19 Miliar

PT Bank Mayapada International Tbk (MAYA) akan membagikan dividen tengah tahun sebesar Rp35 per lembar saham. Hal itu sesuai dengan…