Dinilai Tidak Subtansial, RUU SDA Bukti Belum Siap

Dr. Nana M Arifjaya, ahli Hidrologi Institut Pertanian Bogor mengatakan. Rancangan Undang-Undang Sumber Day Air (RUU SDA) yang saat ini menjadi perbincangan tidak substantial. “Sejauh ini, RUU SDA terlalu teknis dan belum memikirkan aspek sustainabilitynya. RUU SDA ini menunjukan kalau kita belum siap,” ujar Nana di Jakarta, kemarin.

Indonesia pada dasarnya Negara yang memiliki sumber daya air berlimpah. Oleh karena itu, ketatnya pengaturan tentang air bagi industri yang diatur dalam RUU SDA terkesan terlalu dangkal. “Penyusunan draf RUU SDA sejak awal kami ikuti. Yang harus dilihat adalah penggunaan air terbesar adalah di sektor pertanian yaitu 80%, setelah itu baru industry, domestik dan kemudian AMDK menggunakan 0,03%,” jelas Nana tentang alokasi penggunaan air.

Lebih lanjut, Nana menerangkan, pada prinsipnya air permukaan harus gratis. Namun, untuk mendapatkan air bersih, tentunya dibutuhkan biaya. “Karena itu, untuk kepentingan industry dilakukan pengeboran lagi. Harusnya, dengan banyaknya sungai dan waduk di Indonesia, dapat digunakan seoptimal mungkin untuk kepentingan industri,” terang Nana.

Senada dengan Nana, Tim Kajian Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karina juga mengatakan, sejumlah pasal dalam RUU SDA perlu dianulir. Salah satu pasal bermasalah menurut Karina adalah adanya kewajiban industri memberikan bank garansi dan mengalokasikan 10% keuntungan untuk konservasi SDA. Aturan tersebut jelas memberatkan industri dan menimbulkan ketidakpastian berusaha.

Terlebih lagi, industry terutama yang bergerak dibidang AMDK saat ini sudah melakukan langkah-langkah konservasi sumber air minum,”Terkait dengan bank garansi sebetulnya industri sudah melakukan pembayaran retribusi air, kalau diartikan adalah kewajiban industri menjaga asupan air yang meraka pakai dan mengatur asupan air yang sesuai izin yang diberikan pemerintah,” ujar Karina.

Lebih lanjut, pengaturan tentang air dalam RUU SDA dinilai Karina sangat berdampak terhadap industri. Di satu sisi, para pelaku industri sudah mendapat tekanan demikian besar dari banyaknya produk import. Di sisi lain, industri juga dharapkan dapat menggenjot export. Lalu keberadaan RUU SDA justru semakin membuat posisi pelaku industri terjepit. “Dalam keadaan seperti ini dimana tidak hanya kita harus memikirkan energy cost dan distribusi cost, namun ada tambahan lagi water cost, bagaimana kita bisa meningkatkan export?” jelas Karina.

BERITA TERKAIT

Kinerja untuk Atasi Depresiasi Rupiah Dinilai Tepat

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan kinerja yang dilakukan sejumlah lembaga dan kementerian…

Bank Syariah Mandiri Siapkan IPO di 2019 - Dinilai Momentum Tepat

NERACA Jakarta – Menyusul beberapa bank syariah yang sudah go public atau mencatatkan sahamnya di pasar modal lewat penawaran umum…

Sharp Siap Rajai Pasar Pompa Air - Perkenalkan Empat Tipe Baru

NERACA Jakarta– Sesuai komitmen yang terus dijaga PT Sharp Electronics Indonesia untuk menjadi pangsa pasar nomor satu di tanah air,…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Jaga Stabilitas Harga, ROTI Buyback Saham

NERACA Jakarta – Menjaga stabilitas harga saham di pasar, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk (ROTI) berencana melalukan pembelian kembali (buyback)…

Bangun Rumah Sakit Baru - Medikaloka Hermina Kuras Kocek Rp 312,5 Miliar

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan bisnis dengan penetrasi pasar lebih luas lagi, PT Medikaloka Hermina Tbk berambisi terus menambah rumah…

PBRX Sisakan Rights Issue Rp 348,8 Miliar

NERACA Jakarta - PT Pan Brothers Tbk (PBRX) masih mengantongi dana senilai Rp384,8 miliar dari hasil penawaran umum terbatas (PUT)…