Dugaan Konspirasi IMF-BPPN “Matikan” Texmaco?

NERACA

Jakarta - Sejak dipaksa masuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2000, kemudian ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Nasib Texmaco Group hingga kini belum juga menunjukkan titik terang dalam 12 tahun terakhir ini, bahkan nilai aset perusahaan itu makin terus tergerus.

“Kami menilai pemerintah sama sekali tidak menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan masalah Texmaco Group,” ujar Marimutu Sinivasan, pemilik grup perusahaan itu kepada pers di Jakarta, akhir pekan lalu.

Adapun latar belakang “mematikan” Texmaco, menurut dia, yaitu dugaan konspirasi antara International Monetary Fund (IMF) dan Badan Penyehatan Perbankan Indonesia (BPPN) yang dibuktikan dengan adanya notulen pertemuan antara BPPN dan Bank BNI di Jakarta pada 16 Feb. 2000, yang berbunyi a.l. “Sesuai permintaan IMF bahwa penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan IMF sangat tergantung dengan penyerahan pengelolaan Texmaco Group ke BPPN.”

“Saya tidak habis pikir, mana bisa LOI sepenting itu, tergantung pada masalah Texmaco. Padahal kami tidak punya pinjaman BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebagaimana perusahaan yang lain,” ujar Sinivasan.

Tidak hanya itu. Notulen pertemuan itu juga disertai salinan surat IMF kepada Menko Ekuin Kwik Kian Gie (saat itu) tertanggal 20 Jan.2000, yang intinya meminta Bank Putra Multikarsa, yang masih satu grup dengan Texmaco, agar segera ditutup. Saat itu bank tersebut masuk ke dalam pengawasan BPPN, namun belum kolaps. “Tanpa penutupan bank itu, IMF akan menunda pengucuran pinjaman ke Indonesia pasca krisis moneter 1998,” katanya.

Anehnya lagi, Bank Indonesia dalam suratnya No. 9/67/DHk tanggal 19 Feb. 2007 menyatakan kondisi Bank Putera Multikarsa tidak tercatat memiliki kewajiban BLBI, namun memiliki pinjaman subordinasi yang harus diselesaikan sebesar Rp 160,21 miliar.

Nilai Utang

Menurut Masyhud Ali, eksekutif Texmaco Group, total utang Texmaco sesungguhnya hanya Rp 8 triliun sesuai hasil audit BPKP per 3 Mei 2000 dengan total aset Rp 16,2 trilun. “Namun setelah aset diserahkan ke BPPN, terjadi penggelembungan utang hingga Rp 23 triliun dan kemerosotan nilai aset,” ujarnya.

Namun, menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy saat dihubungi terpisah mengatakan, Texmaco merupakan perusahaan yang ingin memajukan otomotif. Oleh karena itu, lanjut dia, Texmaco telah melahirkan inovasi di dunia otomotif Indonesia, yaitu membuat mesin truk “Perkasa” buatan dalam negeri.

Ichsanuddin justru berpendapat bahwa ada kepentingan dari industri Jepang untuk mendominasi pasar di Indonesia sehingga ada konspirasi untuk menjatuhkan Texmaco ini. “Kasus ini ada kaitannya dengan konspirasi dari industri Jepang yang ingin menguasai pasar di Indonesia,” lanjutnya.

Yang menyedihkan lagi, menurut Ali, sejak ditangani BPPN (sekarang PPA), Texmaco tidak lagi mendapatkan modal kerja dari perbankan nasional. Padahal, ada kesepakatan bahwa BPPN/PPA wajib menjaga kelangsungan hidup perusahaan (going concern) grup usaha tersebut.

Sinivasan sendiri sekarang sudah bebas dari tuntutan hukum setelah mendapatkan SP3 dari Kejaksaan Agung, namun sampai sekarang masih dicekal dan termasuk dalam daftar hitam sistem informasi debitur (SID) BI. “Lantas bagaimana saya mau mendapatkan kredit modal kerja dari bank, sementara order permintaan produk Texmaco dari luar negeri hingga kini masih besar,” ujar Sinivasan.

Menurut pengamat perbankan Ahmad Denny Daruri, untuk permasalahan Texmaco, pemerintah seharusnya mendukung industri-industri strategis. “ Texmaco seharusnya diberikan insentif fiskal, pembiayaan ekspor, terlepas dari kasusnya di PPA. Pemerintah harus jeli melihat masalah ini,” ujarnya.

Menurut dia, jangan sampai kehilangan momen untuk mendukung industri Texmaco yang sudah mampu membuat mesin-mesin untuk keperluan industri di dalam negeri. yahya/mohar/novi

BERITA TERKAIT

Menkeu : Proyeksi IMF Berikan Kewaspadaan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi global Dana Moneter Internasional…

IMF Soroti Reformasi Struktural dan Kesenjangan

NERACA Jakarta-Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan, tiga prioritas utama yang harus dilakukan untuk memperkuat pemulihan ekonomi global yang saat ini…

Akankah Indonesia Kembali ke Pangkuan IMF dan Bank Dunia?

Oleh: Eddy Junaidi Tahun 2017 Indonesia bermasalah dengan likuiditas APBN karena pajak tidak tercapai, sementara pemerintah memiliki kewajiban yang jatuh…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KINERJA 3 TAHUN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK - Infrastruktur, Harga Pangan dan Bansos Diklaim Membaik

  NERACA Jakarta – Pemerintah kabinet kerja genap berumur tiga tahun. Selama tiga tahun dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan…

Ekonom: Larangan Transportasi Online Berdampak Negatif

Jakarta-Ekonom UI Berly Martawardaya menilai, penolakan yang berujung pelarangan pada transportasi online berdampak negatif pada perekonomian. Sebab, mata pencaharian ratusan…

MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN - BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…