Mudik: Antara Suka Cita dan Elegi Pilu Kaum Urban

Oleh: Pril Huseno, Pemerhati Sosial Ekonomi

Mudik ‘jaman now ’ adalah orkestra satire yang melagukan kidung nestapa kaum urban ketika kembali ke kampung halaman, dengan atau tanpa nilai tambah apa-apa yang diperoleh dari pertarungan dua belas bulan mempertahankan hidup dan martabat di pusat-pusat pertumbuhan (baca:kota). Meninggalkan desa yang sunyi ditelan kejumudan.

Lihatlah kemudian, barisan panjang kendaraan dari belasan juta pemudik yang menggunakan bermacam moda transportasi menembus kemacetan--kemarin (13/06) macet sepanjang 42 km di tol Cipali--di jalur mudik panjang hasil pembangunan jalan tol trans Jawa, yang dibangun dengan maksud memberi kenyamanan bagi kaum urban pemudik, mobilitas sosial dan jalur distribusi barang.

‘Mudik’, yang baru dikenal secara etimologis pada periode 1976-an dengan istilah “kembali ke udik” atau ke hulu dan ditahbiskan sebagai migrasi budaya tahunan kaum urban pulang ke kampung halaman. Pulang kampung untuk ‘mudik’ sebenarnya mulai dikenal pada pertengahan 70-an ketika Jakarta menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang bertumbuh pesat akibat mobilisasi modal asing besar-besaran era Orde Baru. Jakarta menjadi magnet kaum urban pedesaan yang mengandalkan kota sebagai tempat mencari nafkah demi kehidupan yang lebih baik (Mahayana,2011). Sampai akhirnya ‘mudik’ menemukan makna sosio-kultural nya ketika massa urban menjadikan momentum lebaran atau Idul Fitri sebagai waktu yang tepat untuk tradisi ‘going home’ setelah selama setahun merantau mengundi nasib di kota besar.

Selain memanfaatkan momentum sosio-religi pada Idul Fitri, para ‘mudikers’ tak jarang dimotivasi oleh perilaku untuk menunjukkan eksistensi pribadi sebagai kaum yang berhasil di perantauan dan menaikkan status sosial sebagai orang sukses yang pulang merantau. Uniknya, prosesi mudik tahun ini diwarnai fenomena jenaka para pemudik yang menuliskan status mudik mereka dalam elegi pedih: “Sugih-kere tetep mulih Kediri”, atau “Urung sugih tetep mulih, wong tuo ora nunggu bondo, nanging nunggu anak-anake nyuwun ngapuro” dan semacamnya. Slogan-slogan satir yang menunjukkan mereka yang mudik tidak melulu dari kalangan sukses, tapi lebih pada kepatuhan religi dan kultural untuk pulang kampung menghormati orang yang dituakan di hari lebaran.

Mencermati fenomena mudik kontemporer, proposisi bahwa kaum urban dan ‘mudik’ adalah potret kegagalan puluhan tahun industrialisasi di Indonesia dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta, dan belum berhasilnya sektor pertanian yang menyerap 36 juta tenaga kerja pedesaan sebagai sumber penghidupan utama para petani, sebagai hal yang perlu mendapat perhatian ekstra.

Kegagalan strategi pengembangan pertanian, dipastikan buah dari kekeliruan strategi pengembangan wilayah yang semestinya berbasiskan pertanian dan kebun sebagai negara agraris sebelum masuk pada tahap industrialiasi pertanian. Dengan background kegagalan tersebut, tidak heran jika pada era 1970-an sekitar 78 persen penduduk ada di pedesaan, namun saat ini peduduk kota telah mencapai 49,8 persen sedang penduduk desa menurun hanya 50,2 persen dibanding masa 35 tahun lalu. Permasalahannya jelas, semakin menyempitnya lahan diiringi tidak mencukupinya hasil pertanian untuk menghidupi keluarga petani, sehingga 5 juta petani bermigrasi ke kota selama 10 tahun sampai 2014 (BPS,2014). Hal itu logis saja bila menimbulkan urbanisasi penduduk. Jika tren urbanisasi dibiarkan, maka pada 2025 sekitar 65 persen penduduk Indonesia akan berada di perkotaan. Pada 2050 nanti, sekitar 85 persen penduduk akan ada di perkotaan. Lalu bagaimana menjelaskan fenomena ini jika menginginkan adanya pendekatan baru pembangunan pedesaan?

Arah baru mengubah paradigma pembangunan pedesaan sepertinya telah dicoba dengan terbitnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menginginkan ekonomi lokal desa yang mandiri, mengubah arah pembangunan sentralistik menjadi partisipatoris dengan pemerintahan berbasis masyarakat, serta desa sebagai subyek pembangunan dan bukan obyek program-program pembangunan. Namun, walau dengan dukungan dana desa Rp60 triliun per desa pada 2017 dan 2018, kemandirian ekonomi masyarakat desa relatif belum menampakkan hasil signifikan.

Nampaknya, perlu duduk bersama lagi antar stakeholder terkait, ihwal efektivitas pemanfaatan dana desa ataupun pencarian strategi berikutnya, khususnya bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena bagaimanapun, kebutuhan dasar akan lahan tetap menjadi handycap terbesar, di tengah penguasaan lahan yang mayoritas di tangan pemilik modal besar.

Apakah kidung sedih kaum urban akan tetap dinyanyikan pada setiap lebaran? (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Sang Menteri Terbaik Dunia dan Rezim Keuangan Global Ribawi

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS Surabaya Pada Ahad, 11 Februari 2018, Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, memperoleh penghargaan…

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI

Rapat Kabinet dan Keputusan KKSK Dasar Terbitnya SKL BLBI NERACA Jakarta - Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada obligor…

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah

Kemenkop dan UKM Perkuat Sinergi Pusat-Daerah NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menekankan pentingnya koordinasi dan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Persatuan Bangsa Melalui Asian Games 2018

  Oleh : Prasetyo Agung, Peneliti di Lembaga Studi Informasi strategis Indonesia (LSISI) Asian Games 2018 tidak hanya ajang olahraga…

Politisasi Isu SDA dan Lingkungan Hidup dalam Kontestasi Politik

  Oleh : Bayu K, Pemerhati Lingkungan Hidup               Dugaan korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong tahun anggaran 2009 yang…

Tak Ikut Danai Akuisisi Saham Freeport, Kemana Peran Bank BUMN?

Oleh: Rezkiana Nisaputra Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sudah memastikan, bahwa empat bank pelat merah tidak akan ikut membiayai proses…