PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

NERACA

Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang menimpa Wali Kota Blitar Saamanhudi Anwar terkait dengan dugaan kasus suap proyek yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tetap memberikan bantuan hukum. Apa yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan agenda politik tertentu dan itu bukan operasi tangkap tangan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6).

Hasto yang ditemui di sela-sela Haul Ke-48 mantan Presiden Soekarno menambahkan, untuk lebih detail terkait dengan pendampingan bantuan hukum pada Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar tersebut dirinya tidak menjelaskan lebih rinci.

Ia menegaskan, saat ini partai sedang membahas terkait dengan masalah tersebut. Bantuan hukum, kata dia, rencananya juga akan diberikan pada mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga terjerat perkara yang sama. Kasus yang menimpa Sahri yang kembali berlaga di Pilkada Kabupaten Tulungagung itu juga dinilai bukan termasuk operasi tangkap tangan (OTT).

Dirinya juga meminta agar semua berpikir positif terkait dengan adanya kasus yang menimpa dua kepala daerah asal Jatim yang berangkat dari PDIP tersebut. Ia juga menegaskan, tetap menghormati putusan dan pilihan dari rakyat.

Sementara itu, calon Gubernur Jawa Timur Saiufullah Yusuf yang juga hadir di acara haul itu tidak risau dengan kejadian yang menimpa dua kepala daerah itu, namun tetap prihatin."Kalau setiap teman, saudara, bupati, wali kota yang terkena OTT, kami prihatin dengan musibah itu dan ini menjadi pelajaran mudah-mudahan ke depan akan menjadikan pemerintahan yang ditata lebih baik," kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.

Ia tetap optimistis suara untuk dirinya dengan pasangannya di Pilkada Jatim, Puti Guntur Soekarno tetap akan bagus. Masyarakat kini sudah semakin cerdas, bahwa sebuah kesalahan yang dilakukan tidak akan dikait-kaitkan dengan agenda lainnya.

Gus Ipul juga mengaku, memanfaatkan waktu sebaik mungkin di akhir jadwal kampanye ini, sebelum masa tenang. Ia tetap melakukan konsolidasi dengan partai dan bertemu dengan masyarakat, baik di pasasr, sawah, pantai, nelayan, sopir, tukang ojek, guna menyerap aspirasi dari mereka.

Ia juga tidak ragu dengan hasil survei, sebab tidak bisa sepenuhnya menjadi patokan. Yang kini dilakukannya adalah tetap optimistis bahwa hasil pilkada akan menunjukkan nilai yang bagus."Survei itu kan prediksi, tidak bisa menjadi patokan dan tidak bisa untuk memastikan siapa yang menang. Kami konsolidasi memanfaatkan waktu yang ada dan tetap optimistis," kata Gus Ipul. Ant

BERITA TERKAIT

Denpasar Kota Kelima Investor Summit 2018

NERACA Denpasar – Melanjutkan kesuksesan acara investor summit di beberapa kota sebelumnya, kali ini kota Denpasar menjadi kota kelima penyelenggara…

Sidang Lanjutan SKL BLBI - Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting

Sidang Lanjutan SKL BLBI Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting NERACA Jakarta - Lebih dari 500…

Sidang Lanjutan SKL BLBI - Penasehat Hukum SAT Beberkan Ketidakpahaman JPU KPK

Sidang Lanjutan SKL BLBI Penasehat Hukum SAT Beberkan Ketidakpahaman JPU KPK NERACA Jakarta - Penasehat hukum mantan Ketua BPPN Syafrudin…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Koperasi di Tengah Gempuran Pelemahan Rupiah

Koperasi di Tengah Gempuran Pelemahan Rupiah  Jakarta - Krisis ekonomi global kini tengah melanda hampir seluruh negara di dunia. Meski…

Sidang Kasus SKL BLBI - Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi

Sidang Kasus SKL BLBI Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi NERACA Jakarta - Selain bertumpu pada fakta-fakta…

Sidang Lanjutan SKL BLBI - Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting

Sidang Lanjutan SKL BLBI Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting NERACA Jakarta - Lebih dari 500…