PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

PDIP Akan Beri Dampingan Hukum Wali Kota Blitar

NERACA

Blitar - PDIP berencana akan memberikan dampingan hukum atas perkara yang menimpa Wali Kota Blitar Saamanhudi Anwar terkait dengan dugaan kasus suap proyek yang kini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami tetap memberikan bantuan hukum. Apa yang terjadi ini tidak menutup kemungkinan agenda politik tertentu dan itu bukan operasi tangkap tangan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Blitar, Jawa Timur, Rabu (20/6).

Hasto yang ditemui di sela-sela Haul Ke-48 mantan Presiden Soekarno menambahkan, untuk lebih detail terkait dengan pendampingan bantuan hukum pada Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar tersebut dirinya tidak menjelaskan lebih rinci.

Ia menegaskan, saat ini partai sedang membahas terkait dengan masalah tersebut. Bantuan hukum, kata dia, rencananya juga akan diberikan pada mantan Bupati Tulungagung Sahri Mulyo yang juga terjerat perkara yang sama. Kasus yang menimpa Sahri yang kembali berlaga di Pilkada Kabupaten Tulungagung itu juga dinilai bukan termasuk operasi tangkap tangan (OTT).

Dirinya juga meminta agar semua berpikir positif terkait dengan adanya kasus yang menimpa dua kepala daerah asal Jatim yang berangkat dari PDIP tersebut. Ia juga menegaskan, tetap menghormati putusan dan pilihan dari rakyat.

Sementara itu, calon Gubernur Jawa Timur Saiufullah Yusuf yang juga hadir di acara haul itu tidak risau dengan kejadian yang menimpa dua kepala daerah itu, namun tetap prihatin."Kalau setiap teman, saudara, bupati, wali kota yang terkena OTT, kami prihatin dengan musibah itu dan ini menjadi pelajaran mudah-mudahan ke depan akan menjadikan pemerintahan yang ditata lebih baik," kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.

Ia tetap optimistis suara untuk dirinya dengan pasangannya di Pilkada Jatim, Puti Guntur Soekarno tetap akan bagus. Masyarakat kini sudah semakin cerdas, bahwa sebuah kesalahan yang dilakukan tidak akan dikait-kaitkan dengan agenda lainnya.

Gus Ipul juga mengaku, memanfaatkan waktu sebaik mungkin di akhir jadwal kampanye ini, sebelum masa tenang. Ia tetap melakukan konsolidasi dengan partai dan bertemu dengan masyarakat, baik di pasasr, sawah, pantai, nelayan, sopir, tukang ojek, guna menyerap aspirasi dari mereka.

Ia juga tidak ragu dengan hasil survei, sebab tidak bisa sepenuhnya menjadi patokan. Yang kini dilakukannya adalah tetap optimistis bahwa hasil pilkada akan menunjukkan nilai yang bagus."Survei itu kan prediksi, tidak bisa menjadi patokan dan tidak bisa untuk memastikan siapa yang menang. Kami konsolidasi memanfaatkan waktu yang ada dan tetap optimistis," kata Gus Ipul. Ant

BERITA TERKAIT

Tarif Rp12.000, LRT akan Beroperasi April 2021

  NERACA Jakarta – PT Adhi Karya selaku kontraktor pembangunan kereta ringan Jabodebek (LRT) menyampaikan bahwa progres pembangunan LRT telah…

LRT Bandung Raya Akan Gunakan Skema KPBU

LRT Bandung Raya Akan Gunakan Skema KPBU NERACA Bandung - Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya akan menggunakan…

PBB di Kota Bekasi Naik 40%, Kenapa?

Kami sangat terkejut ketika menerima SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2019 terlihat angka tagihannya meningkat sekitar 40% dari tahun sebelumnya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ombudsman RI Apresiasi Kebijakan "Eco Friendlyā€¯ Gubernur Bali

Ombudsman RI Apresiasi Kebijakan "Eco Friendly” Gubernur Bali NERACA Denpasar - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengapresiasi kebijakan "Eco Friendly"…

Mantan Direksi Pelindo III Terbebas Jeratan Kasus Pungli

Mantan Direksi Pelindo III Terbebas Jeratan Kasus Pungli NERACA Surabaya - Mantan direksi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Rahmat Satria…

MK: Kewenangan Antara Kurator dan Likuidator Berbeda

MK: Kewenangan Antara Kurator dan Likuidator Berbeda NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa tugas dan kewenangan antara kurator…