PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

PKPI: Penetapan Pj Gubernur Jabar Tidak Langgar UU

NERACA

Jakarta - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono mengatakan penetapan Komjen Pol M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat tidak melanggar undang-undang (UU).

"Menurut saya secara undang-undang tidak ada yang dilanggar. Apalagi sudah ada preseden sebelumnya, di Jatim, Sulbar, Sulsel, tahun 2008 ada, 2016 juga ada," kata Diaz dalam acara Halalbihalal PKPI di Jakarta, Rabu (20/6).

Diaz mengatakan Iriawan juga ditunjuk bukan dari Polri, melainkan dari jabatan tinggi madya. Sehingga yang bersangkutan layak menjadi Penjabat Gubernur. Lebih jauh dia mengatakan PKPI sebagai partai pendukung pemerintah juga berkomitmen mendukung apapun yang telah diputuskan oleh pemerintah, termasuk dalam penetapan Komjen Pol Iriawan sebagai Pj Gubernur."Ketika sudah diputuskan maka konsekuensi partai pendukung adalah konsisten untuk mendukung," jelas dia.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Komjen Pol Iriawan memenuhi persyaratan untuk bertugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat menggantikan petahana yang maju dalam Pilkada 2018.

"Pak Iriawan memenuhi syarat diusulkan sebagai Pj. Gubernur Jabar sebagaimana amanat Pasal 201 ayat (10) UU No. 10/2016 (tentang Pilkada)," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/6).

Tjahjo menjelaskan pengunduran diri dari dinas aktif seperti dijelaskan Pasal 109 dan Pasal 110 UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 157 dan Pasal 159 PP No. 11/2017 (manajemen PNS), sejatinya telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 1/2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang menegaskan bahwa segala aktifitas kedinasan yang dilakukan anggota dalam lembaga kepolisian.

Menurut Tjahjo, Iriawan saat ini adalah JPT Madya sebagai Sestama Lemhanas sehingga yang bersangkutan tidak lagi berdinas aktif dalam lembaga kepolisian.

Kemudian Tjahjo mengaku siap menghadapi DPR soal wacana hak angket DPR mengenai Penjabat Gubernur Jawa Barat, M Iriawan."Ya saya kalau diundang DPR akan saya jawab saja apa yang putuskan yang jelas sudah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Tjahjo.

Ia menegaskan, pengangkatan Iriawan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Tjahjo, pengangkatan Iriawan menjadi Pj Gubernur Jabar sudah dibahas dengan pihak Istana terkait landasan aturan hukum. Pihak Setneg, sudah menelaah landasan hukum sebelum mengeluarkan keputusan presiden."Secara hukum tidak menyimpang. Nah soal ada yang suka dan tidak suka, selalu ada yang khawatir, kenapa khawatir? Wong hanya 9 hari saja sampai hari H-nya," ujar dia.

Bagi Tjahjo, yang terpenting secara hukum clear karena Keppres keluar itu juga dengan telaah yang cukup detail."Nggak mungkin keppres asal-asalan. Soal puas-nggak puas ya wajar itu namanya," ucap dia. Ant

BERITA TERKAIT

Syafruddin Temenggung Tidak Melanggar Hukum, Ini Alasan Yuridisnya

Syafruddin Temenggung Tidak Melanggar Hukum, Ini Alasan Yuridisnya NERACA Jakarta - Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arysad…

Bupati Sukabumi Tidak Merekomendasi Perluasan Lahan Sawit

Bupati Sukabumi Tidak Merekomendasi Perluasan Lahan Sawit  NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi…

Jaksa KPK Tidak Memahami Proses Pemberian SKL

NERACA Jakarta- Tim penasehat hukum terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Sjafruddin Arsyad Temenggung (SAT) menilai Jaksa Penuntut…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Polri bermitra…

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT

Demi Keadilan, Hakim Tipikor Semestinya Membebaskan SAT NERACA Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor yang mengadili mantan Ketua BPPN…

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN

Tiga Pegawai KPK Ajukan Gugatan ke PTUN NERACA Jakarta - Tiga pegawai KPK mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara…