Peluncuran OSS Tunggu Putusan Presiden - SETELAH TERTUNDA SEJAK MARET 2018

Jakarta- Setelah tertunda pelaksanaannya sejak Maret hingga kini, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rencana peluncuran sistem perizinan terpadu secara online(online single submission-OSS) masih menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. Padahal, sistem tersebut sangat ditunggu oleh kalangan investor lokal maupun mancanegara.

NERACA

Darmin memastikan dalam waktu dekat ini Peraturan Presiden (PP) akan segera diselesaikan. "Nanti saya tanya dulu Presiden kapan OSS akan diluncurkan. Nanti saya tanya. Dalam hari-hari ini mestinya selesai," ujarnya di Jakarta, Kamis (21/6).

Sebelumnya, Darmin menargetkan peluncuran sistem perizinan terpadu secara onlineakan dilakukan setelah Lebaran. Pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak istana untuk menentukan tanggal peluncuran. "Habis Lebaran kita mulai juga untuk mengejar dan saya berusaha meluncurkan OSS habis Lebaran. Tapi tergantung Presiden lah memilihnya kapan," ujarnya.

Waktu itu dia mengakuhingga kini sudah banyak perusahaan yang mengajukan diri untuk menggunakan OSS. Para perusahaan tersebut bahkan meminta untuk didahulukan dalam penerapan OSS tersebut. "Yang mau daftar sih sudah banyak investor. Mereka bilang, saya dulu dong pertama. Tapi kan kita masih lihat. Kalau semua mau jadi pertama, gimana," ujarnya seperti dikutip laman Liputan6.com.

Darmin mengakui, investasi di Indonesia harus terus digenjot untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Namun demikian, hal tersebut harus didukung kemudahan perizinan yang mumpuni.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri(Kadin) memperkirakan pelaksanaan perizinaninvestasidaring melalui Sistem Online Single Submission (OSS) masih akan terkendala. Ketua Kadin Rosan Roeslani memperkirakan karena kendala tersebut kemungkinan sistem tersebut baru akan bisa dimulai tahun depan.

Perkiraan tersebut didasarkan pada permasalahan yang masih dihadapi pemerintah dalam menjalankan sistem tersebut. Kadin menilai sampai saat ini di internal pemerintah masih belum satu suara dalam melaksanakan sistem tersebut.

Kendala tersebut tercermin dari keputusan Menteri Koordinator Perekonomian mengambil alih pelaksanaan sistem tersebut dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Sedangkan di daerah, masih ada tarik- tarikan juga, banyak daerah yang tidak rela memberikan kekuasaan mereka ke sistem tersebut, jadi baru tahun depan lah," ujarnya belum lama ini.

Janji pemerintah akan menerapkan sistem OSS untuk mempermudah kegiatan investasi sebenarnya sudah sejak Maret lalu. Sistem diterapkan karena upaya pemerintah mempermudah perizinan investasi melalui penerbitan sejumlah paket kebijakan ekonomi hingga kini belum banyak membuahkan hasil.

Darmin mengatakan, saat ini kemudahan perizinan di Indonesia belum tergolong baik. Sebab, ada ribuan peraturan pengurusan perizinan yang menghambat investor menanamkan investasi di Indonesia. "Kemudahan berusaha sudah baik? Belum. Kita coba hitung aturan yang ada soal perizinan. Bahwa dari Pra PP sampai ke Peraturan Menteri ada 31.937 peraturan mengenai perizinan, itu terlalu banyak," ujarnya.

Menghadapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan untuk menarik minat investor. Namun demikian, hasilnya belum juga membuahkan hasil yang maksimal."Kita sudah buat 16 paket deregulasi, tapi tetap saja kritiknya di lapangan tidak terlalu terlihat hasilnya. Kalau yang diatur hanya investasi yang sifatnya administratif itu tidak akan berpengaruh banyak ke operasional," ujarnya.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan sistem perizinan satu pintu yang dilakukan secaraonline (Online Single Submission).Di mana sistem tersebut semula akan diluncurkan pada Mei.

"Berangkat dari situasi itu kita ingin membuat suatu perubahan besar dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Jangan bayangkan hanya pengusaha besar, namun juga pengusaha kecil. Itu namanyasingle submission," ujar Darmin.

Program Ambisius

Secara terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong pernah mengatakan, kendala penerapan OSS ialah penyatuan seluruh anggota satuan tugas (satgas) dalam satu sistem. Di mana, OSS tersebut menggabungkan lebih dari 600 anggota.

"Ini kan rencananya luas sekali, ambisius sekali membentuk satgas nasional. Sekjen seluruh Kementerian dan Lembaga. Kemudian, sekda seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Jadi, anggota satgas nasional ini sekitar 600 anggota," ujarnya.

Melihat banyaknya jumlah anggota tersebut, pelaksanaan perizinan terintegrasi atau OSS ke depan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah nantinya akan mengelompokkan daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Program seambisius ini sudah pasti harus diimpelementasikan secara bertahap. Sebagai contoh yang mana duluan yang mana belakangan. Dan ini harus dipilih. Terus, program OSS ini kan multidimensi ada aspek percepatan pelayanan izin-izin dan ada aspek lagi yaitu pengawalan proyek prioritas. Jadi memang kompleks sekali," tutur dia.

Namun demikian, Thomas mengatakan, hingga kini pemerintah belum menetapkan daerah mana yang terlebih dahulu menerapkan OSS. "Sudah jelas pelaksaaan program ini (Online Single Submission) harus diimplementasi secara bertahap tetapi mana tahap satu, mana tahap dua, mana tahap tiga, yang mana daerah di tahap satu, mana tahap berikutnya, itu sedang dibahas," katanya.

Tidak hanya itu. Presiden Jokowi ketika menggelar Sidang Paripurna di Istana Negara beberapa waktu lalu, salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut soal kesiapan layanan perizinan berusaha terintegrasi atau OSS. Layanan tersebut rencananya semula akan diluncurkan pada Mei 2018.

Jokowi mengungkapkan, peningkatan investasi sangat penting dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi yang meningkat juga diharapkan mampu memperluas lapangan kerja sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran.

"Saya ingin mengulang kembali lagi, betapa pentingnya yang namanya investasi. Ekspor terutama dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja membuka lapangan pekerjaan di negara kita," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/5).

Oleh sebab itu, menurut Jokowi, diperlukan upaya yang serius dari pemerintah untuk mengurangi sebanyak-banyak prosedur perizinan, agar tidak lagi menjadi hambatan bagi investasi yang mau masuk ke Indonesia.

"Saya garis bawahi, untuk investasi berhubungan dengan padat karya agar yang namanya prosedur perizinan betul-betul bisa dikurangi sebanyak-banyaknya. Hilangkan regulasi yang tidak perlu, hilangkan peraturan-peraturan baik di tingkat kementerian, mungkin juga di tingkat eselonI dirjen dan mungkin juga di tingkat BUMN kita yang sekali lagi banyak menghambat investasi, terutama dalam rangka pembukaan lapangan pekerjaan,"ujarnya.

Selain itu, agar OSS ini bisa berjalan secara maksimal, maka seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (pemda) terkait untuk saing bersinergi. Hal ini agar tidak ada lagi laporan jika program ini tidak berjalan secara menyeluruh, khususnya di tingkat daerah.

"Saya perintahkan kementerian dan lembaga dan kepala daerah yang akan terintegrasi dengan OSS agar betul-betul mempersiapkan diri, dari sistem dan sumber daya manusia, maupun mengubah kultur birokrasi yang kita miliki. Saat OSS ini diluncurkan, harus betul-betul sudah hilang yang namanya ego sektoral. Tidak ada prosedur yang ribet, lama. Semua harus terintegrasi dan sinergi antara kementerian dan pemda," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

Izin Berusaha Lebih Mudah Melalui OSS

Oleh: Calvin Basuki Pemerintah pada Senin (9/7) telah meluncurkan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau "Online Single Submission" (OSS).Aplikasi…

Tujuan Perluasan Ganjil Genap Sukseskan Asian Games 2018

  Oleh : Rima Putri, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI) Asian Games menjadi acara yang ditunggu-tunggu di…

PP Properti Raih Penghargaan HANI 2018 - Apartemen Bebas Narkoba

NERACA Jakarta – Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan narkoba, pengembang PT PP Properti Tbk (PPRO) mengambil peran dengan menerapkan konsep…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BPS: Ketimpangan Pendapatan Masih Tinggi

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, tingkat ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia (gini ratio) turun tipis dari 0,391…

Indonesia Diyakini Masuk Empat Besar Negara Kuat

NERACA Jakarta –Ditengah kekhawatiran pelaku ekonomi akan nilai tukar rupiah yang terus tertekan terhadap dollar AS, pemerintah selalu meredam hal…

KESEPAKATAN PEMERINTAH RI DAN FREEPORT - Hikmahanto: Hindari Eforia di Masyarakat

Jakarta-Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Dr. Hikmahanto Juwana mengatakan, penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara pemerintah RI dan Freeport…