DPR Minta Kepmen BUMN Nomor 236 Disempurnakan

NERACA

Jakarta – DPR meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menyempurnakan Kepmen BUMN Nomor Kep-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri kepada Direksi, Komisaris dan Eselon I Kementerian BUMN, karena dinilai melanggar Undang-undang Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU BUMN

Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto tersebut juga diminta agar proses penyelesaian revisi dipercepat agar tidak menganggu proses pengambilan keputusan di BUMN. Bahkan DPR menilai revisi tersebut mutlak dilakukan antara lain terkait dengan pasal yang memuat tentang penjualan aset, pendirian anak perusahaan.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR lainnya, Nasril bahar menyatakan Komisi VI DPR siap memberikan masukan untuk melakukan revisi melalui kajian komprehensif. Bahwa diketahui Kepmen BUMN Nomor 236 diterbitkan pada 17 November 2011 yang pada dasarnya mengatur pelimpahan/pendelegasian kewenangan dalam rangka menciptakan pengelolaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang didalamnya ada tiga organ yaitu pertama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi Demokrat, Ferrari Romawi revisi Kepmen tersebut justru akan mempermudah, memperlancar kerja BUMN. "Pengawasan pengelolaan aset sebaiknya dipegang langsung oleh menteri, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pendirian anak usaha juga harus diawasi, karena saat ini banyak BUMN yang bahkan sudah memiliki cucu perusahaan. Ini sulit bagi kementerian untuk mengelolanya," ujarnya.

Sementara itu, Dahlan menjelaskan hal yang mendasar untuk disempurnakan menyangkut tiga hal yaitu pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, pengalihan kekayaan perseroan, dan penjaminan kekayaan perseroan. Di akhir rapat kerja, Dahlan menyetujui usulan DPR agar dirinya melakukapenyempurnaan atas Kepmen tersebut. “Kami akan sempurnakan tapi kami butuh waktu,” ujarnya. **mohar

BERITA TERKAIT

DPR Setujui Tiga RUU Menjadi UU

DPR Setujui Tiga RUU Menjadi UU NERACA Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (13/2) menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang…

Wakil Ketua DPR RI - Indonesia Disatukan Atas Dasar Ide

Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR RI Indonesia Disatukan Atas Dasar Ide Mamuju - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan…

Menteri BUMN Terharu Diajak Makan “Bancakan” Ibu-ibu PNM Mekaar

Menteri BUMN Terharu Diajak Makan “Bancakan” Ibu-ibu PNM Mekaar NERACA Cianjur - Bancakan adalah budaya makan bersama di Jawa Barat.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…