Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut - Laporan Keuangan

NERACA

Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2017. Terhadap keberhasilan ini, Kemenperin mampu mempertahankan 10 kali berturut-turut atas penilaian tertinggi tersebut sejak tahun 2008.

“Alhamdulillah, kami merasa bersyukur dan bangga, serta mengucapkan terima kasih atas pemberian penghargaan ini,” kata Plt. Inspektur Jenderal Kemenperin Haris Munandar di Jakarta, Jumat (8/6).

Penghargaan yang diterima oleh Kemenperin tersebut, secara langsung diserahkan oleh Anggota II BPK Agus Joko Pramono kepada Inspektur II Kemenperin, Edy Waspan di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (5/6).

Melalui prestasi yang dicapai ini, Haris menegaskan, pihaknya akan terus berkomitmen dan fokus dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di seluruh satuan unit di lingkungan Kemenperin agar semakin tertib dan profesional sesuai peraturan yang berlaku.

“Capaian kami ini karena didukung para aparatur yang berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang lebih baik serta quality assurance (penjaminan mutu) yang dilakukan pengawas internal,” tuturnya. Upaya ini juga mendorong dalam pemberian laporan keuangan dapat dilakukan secara tertib dan tepat waktu sekaligus menghasilkan output yang maksimal.

Opini WTP merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada empat kriteria. Keempat syarat itu adalah kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Sebelumnya, Kemenperin juga meraih penghargaan dari pemerintah karena mampu mempertahankan opini WTP atas audit laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut pada periode 2012-2016. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada September 2017.

Selama ini langkah-langkah yang telah dilakukan Kemenperin untuk mempertahankan predikat WTP sebagai bagian dari Key Performance Indicators (KPI) Menteri Perindustrian adalah dengan menerbitkan Instruksi Menteri Perindustrian tentang Rencana Aksi mempertahankan opini WTP.

Adapun rencana aksi tersebut, di antaranya membentuk tim untuk menginventarisasi dan memproses hibah atas barang milik negara (BMN) yang diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan. Rencana aksi mempertahankan opini WTP merupakan panduan teknis operasional yang akan dilaksanakan secara konsisten mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan seluruh staf di lingkungan Kemenperin.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap kepada seluruh pegawai di lingkungan Kemenperin untuk mampu menjalankan birokrasi berkelas dunia seiring menghadapi tantangan industri 4.0. “Jadi, mereka juga perlu menguasai perkembangan teknologi terkini. Hal ini karena pemerintah tengah melakukan transformasi industri menuju ke arah digital atau yang biasa disebut industri 4.0,” paparnya.

Menurut Menperin, aparatur sipil negara (ASN) Kemenperin berperan penting mendorong peningkatan daya saing industri nasional supaya semakin kompetitif di kancah global. “Sesuai roadmap Making Indonesia 4.0, kita berupaya mewujudkan aspirasi nasional, yaitu menjadikan Indonesia masuk 10 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah mencanangkan gerakan Zona Integritas di seluruh satuan kerjanya untuk senantiasa menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Pembangunan Zona Integritas ini guna mendorong dan menciptakan seluruh aparatur Kemenperin yang bebas dari korupsi, bersih, dan melayani,” kata Plt. Irjen Kemenperin Haris Munandar di Jakarta, Kamis (10/5). Implementasi Zona Integritas ini juga diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Haris menyampaikan, ada lima satuan kerja di lingkungan Kemenperin yang telah memperoleh predikat WBK dari Kementerian PANRB, yaitu SMK-SMTI Yogyakarta, Balai Besar Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, SMK-SMAK Bogor, Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya serta Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand) Samarinda.

BERITA TERKAIT

Kemenperin Rancang Insentif, Indeks dan Inovasi Industri 4.0

NERACA Jakarta – Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk kesiapan memasuki era revolusi industri 4.0. Peta jalan…

Founder KahmiPreneur Raih Sertifikasi Internasional

  NERACA Jakarta - Pemerintah saat ini tengah gencar mencanangkan kebijakan industri nasional sebagai negara industri maju baru dan menargetkan…

Telkom Raih Asean Engineering Award 2018

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali mendapat penghargaan atas komitmen membangun infrastruktur telekomunikasi digital yang mampu menciptakan pemerataan konektivitas…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Dunia Usaha - RI Diyakini Mampu Menjadi Pusat Pengembangan Ekonomi Digital

NERACA Jakarta – Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri manufaktur. Untuk itu, pemerintah terus mendorong wilayah…

KIARA: Negara Wajib Lindungi Perempuan Nelayan

NERACA Jakarta – Konflik Agraria di Indonesia terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Peningkatan ini terjadi seiring dengan praktik…

Pacu Investasi Industri Lebih Masif, Pemerintah Relaksasi DNI

NERACA Jakarta – Pemerintah terus berupaya meningkatkan nilai investasi, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing…