3800 Perusahaan Langgar Aturan Tenaga Kerja

NERACA

Jakarta—Kementerian Tenaga Kerja mengancam akan memproses hukum perusahaan yang tak membayar upah pekerja dan tidak mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta Jamsostek. "Saat ini ada kasus di Pontianak, yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan dakwaan melakukan tindak pidana pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Sidang pengadilan akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini," kata Direktur Bina Penegakan Hukum Kemnakertans Bakhtiar di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Jumat (17/2/2012).

Bakhatiar mengungkapkan berdasarkan data Kemenaketrans, perusahaan yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan norma K3 mencapai 3.848 perusahaan sedangkan jumlah perusahaan yang telah disidik dan di nota untuk diajukan ke pengadilan berjumlah 78 perusahaan. Saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan tercatat sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan

Menurut Bakhtiar, penegakan hukum bisa menjadi percontohan yang baik agar perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa. “Penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan tersebut telah sesuai dan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,“ terangnya

Lebih jauh kata Bakhtiar, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan maka harus segera diberikan “nota pertama” sebagai peringatan untuk memperbaiki kesalahannya. “Kalau masih saja mengabaikan peringatan tahap kedua dan ketiga, maka harus segera ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk kepentingan pengadilan," ucapnya

Bakhtiar mengatakan, dalam upaya penegakan hukum, pihak Kemenakertrans telah mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum yakni, Polri, Kehakiman, Kejaksaan Agung dan kalangan pengacara.

Angka pelanggaran terhadap Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia, masih terbilang cukup tinggi. Menurut data Kemenakertrans pada tahun 2011, jumlah perusahaan yang mendapat peringatan berupa nota pemeriksaan tahap I sebanyak 7.468 perusahaan dan jumlah perusahaan yang mendapat peringatan keras berupa nota pemeriksaan tahap II berjumlah 1.472 perusahaan.

Para pengawas ketenagakerjaan yang saat ini tengah bertugas terdiri dari pengawas umum, 1.460 orang, pengawas spesialis 361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) 563 orang. "Kita berupaya mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas pengawas ketenagakerjaan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan pengawas ketenagakerjaan serta melakukan upgrading dan bimbingan teknis secara terus menerus," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

26 Wilayah Kerja Migas akan Dilelang

      NERACA   Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melelang 26 Wilayah Kerja (WK) atau…

2018, Perusahaan Konvensional Terus Tergerus - KONSEKUENSI DERASNYA ARUS DIGITALISASI

Jakarta-Meski ekonomi dunia termasuk Indonesia ‎diperkirakan akan membaik pada 2018, arus digitalisasi terus merambah sehingga perusahaan ritel maupun transportasi konvensional…

Indonesia Pemain Penting Kerja Sama Selatan-Selatan

Oleh: Azis Kurmala Kunjungan Presiden Joko Widodo ke beberapa negara di kawasan Asia Selatan, seperti Bangladesh, India, Srilanka, Pakistan dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…