DPR: Waspadai Investor Sumber Daya Alam

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Khilmi mengingatkan agar investor yang masuk di bidang pengelolaan sumber daya alam untuk diwaspadai sehingga pengolahan kekayaan alam yang ada di Nusantara tidak merugikan bagi bangsa Indonesia.

"Untuk investasi terkait sumber daya alam harus dibuat kajian secara mendalam," kata Khilmi di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut dia, berbagai investor yang akan mengolah sumber daya alam di Tanah Air juga harus dapat membuat industri produk turunannya juga di dalam Indonesia. Politisi Gerindra itu berpendapat bila investor itu tidak membuat industri turunannya maka yang dirugikan adalah negara RI.

Hal tersebut, lanjut dia, karena produk yang paling mahal dari pengolahan sumber daya alam adalah produk turunannya. Untuk itu, ia menegaskan bahwa bila investor di bidang sumber daya alam tidak menginginkan untuk membuat pengolahan mulai dari hulu hingga ke hilirnya, maka sebaiknya pihak penanam modal tersebut jangan diberikan izin.

OSS Efektif untuk Investasi

Sementara itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengharapkan peluncuran Online Single Submission (OSS) dapat efektif untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi dengan menyederhanakan regulasi pendaftaran untuk berinvestasi di Tanah Air.

Peneliti CIPS Novani Karina Saputri mengatakan penerapan OSS seharusnya efektif untuk memotong jalur birokrasi terkait perizinan. Menurut dia, birokrasi yang panjang menghabiskan banyak waktu dan biaya seringkali dikeluhkan oleh para investor, baik dalam maupun luar negeri.

Saat ini, lanjut dia, ada 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal, yang masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Hal ini berdampak pada minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.

"Hasil penelitian kami menunjukkan, seharusnya ada dokumen yang digabung dan ditiadakan dalam proses pengurusan perizinan. Penyederhanaan ini akan menghemat waktu juga menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Hal ini akan berdampak positif pada peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia dan juga iklim usaha itu sendiri," jelas Novani.

Hasil penelitian tersebut merekomendasikan beberapa hal, seperti diperlukan adanya penggabungan antara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Hal ini dikarenakan kedua dokumen ini memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat digabungkan menjadi satu jenis dokumen.

Selain itu, ujar dia, penerbitan SIUP dan TDP secara bersamaan seharusnya tidak lebih lama dari tiga hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Namun, meskipun Peraturan Menteri menjelaskan pembentukan SIUP dan TDP dilaksanakan secara daring dan secara bersamaan melalui layanan terintegrasi satu pintu, implementasi nyata di area tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan SIUP, pelaku harus terlebih dahulu menyelesaikan TDP.

"Hal ini terjadi karena peraturan daerah masih menafsirkan dua jenis dokumen ini sebagai dua dokumen terpisah. Hasil analisis regulasi diketahui bahwa sebenarnya ada kesamaan duplikasi pernyataan dalam pengelolaan SIUP dan TDP. Selain itu, ada esensi informasi yang disampaikan dalam dokumen-dokumen yang identik, yaitu tentang informasi perusahaan," jelas dia.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pihaknya akan memberdayakan Indonesia National Single Window (INSW) untuk merealisasikan Online Single Submission (OSS) atau sistem pelayanan terpadu.

"Di bawah Menko Perekonomian ada INSW, saya itu Ketua Dewan Pengarah, kita akan pakai SDM di situ selama BKPM belum siap. Kita akan pakai SDM mereka, dan Presiden setuju," kata Darmin Nasution ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/6).

Darmin menyebutkan semula Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan pelaksanaan OSS secara bertahap. Menko Perekonomian juga menjanjikan sistem pelayanan terpadu atau OSS tidak bisa diretas karena menggunakan modul komputasi awan (cloud computing). mohar

BERITA TERKAIT

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT

Ketua DPR: Polri dan Interpol Segera Ungkap Iklan PRT NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Polri bermitra…

Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$ - PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…

Investor Summit 2018 Sambangi Surabaya

Rangkaian acara paparan publik dari perusahaan tercatat secara langsung di 8 kota Investor Summit 2018 kembali berlanjut dengan tujuan kota…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

BUMN Harus Mampu Sebagai Jangkar Kinerja Ekspor

NERACA Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan kontribusi ekspor BUMN mencapai sekitar lima miliar dolar AS tahun ini. PT…

PENEGASAN DIRUT PERUM BULOG: - Cadangan Beras Hingga Juni 2019

Jakarta-Dirut Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso menegaskan, cadangan beras pemerintah aman sampai Juni 2019. Menurut dia, pihaknya sudah…

PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019 - Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…