DPR: Waspadai Investor Sumber Daya Alam

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR Khilmi mengingatkan agar investor yang masuk di bidang pengelolaan sumber daya alam untuk diwaspadai sehingga pengolahan kekayaan alam yang ada di Nusantara tidak merugikan bagi bangsa Indonesia.

"Untuk investasi terkait sumber daya alam harus dibuat kajian secara mendalam," kata Khilmi di Jakarta, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurut dia, berbagai investor yang akan mengolah sumber daya alam di Tanah Air juga harus dapat membuat industri produk turunannya juga di dalam Indonesia. Politisi Gerindra itu berpendapat bila investor itu tidak membuat industri turunannya maka yang dirugikan adalah negara RI.

Hal tersebut, lanjut dia, karena produk yang paling mahal dari pengolahan sumber daya alam adalah produk turunannya. Untuk itu, ia menegaskan bahwa bila investor di bidang sumber daya alam tidak menginginkan untuk membuat pengolahan mulai dari hulu hingga ke hilirnya, maka sebaiknya pihak penanam modal tersebut jangan diberikan izin.

OSS Efektif untuk Investasi

Sementara itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengharapkan peluncuran Online Single Submission (OSS) dapat efektif untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi dengan menyederhanakan regulasi pendaftaran untuk berinvestasi di Tanah Air.

Peneliti CIPS Novani Karina Saputri mengatakan penerapan OSS seharusnya efektif untuk memotong jalur birokrasi terkait perizinan. Menurut dia, birokrasi yang panjang menghabiskan banyak waktu dan biaya seringkali dikeluhkan oleh para investor, baik dalam maupun luar negeri.

Saat ini, lanjut dia, ada 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal, yang masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Hal ini berdampak pada minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.

"Hasil penelitian kami menunjukkan, seharusnya ada dokumen yang digabung dan ditiadakan dalam proses pengurusan perizinan. Penyederhanaan ini akan menghemat waktu juga menghemat biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Hal ini akan berdampak positif pada peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia dan juga iklim usaha itu sendiri," jelas Novani.

Hasil penelitian tersebut merekomendasikan beberapa hal, seperti diperlukan adanya penggabungan antara Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Hal ini dikarenakan kedua dokumen ini memiliki karakteristik yang sama sehingga dapat digabungkan menjadi satu jenis dokumen.

Selain itu, ujar dia, penerbitan SIUP dan TDP secara bersamaan seharusnya tidak lebih lama dari tiga hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Namun, meskipun Peraturan Menteri menjelaskan pembentukan SIUP dan TDP dilaksanakan secara daring dan secara bersamaan melalui layanan terintegrasi satu pintu, implementasi nyata di area tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan SIUP, pelaku harus terlebih dahulu menyelesaikan TDP.

"Hal ini terjadi karena peraturan daerah masih menafsirkan dua jenis dokumen ini sebagai dua dokumen terpisah. Hasil analisis regulasi diketahui bahwa sebenarnya ada kesamaan duplikasi pernyataan dalam pengelolaan SIUP dan TDP. Selain itu, ada esensi informasi yang disampaikan dalam dokumen-dokumen yang identik, yaitu tentang informasi perusahaan," jelas dia.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pihaknya akan memberdayakan Indonesia National Single Window (INSW) untuk merealisasikan Online Single Submission (OSS) atau sistem pelayanan terpadu.

"Di bawah Menko Perekonomian ada INSW, saya itu Ketua Dewan Pengarah, kita akan pakai SDM di situ selama BKPM belum siap. Kita akan pakai SDM mereka, dan Presiden setuju," kata Darmin Nasution ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/6).

Darmin menyebutkan semula Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan pelaksanaan OSS secara bertahap. Menko Perekonomian juga menjanjikan sistem pelayanan terpadu atau OSS tidak bisa diretas karena menggunakan modul komputasi awan (cloud computing). mohar

BERITA TERKAIT

Stasiun Cisauk jadi Daya Tarik Investasi Properti

  NERACA Jakarta - Keberadaan Stasiun Cisauk, Kabupaten Tangerang ini, setiap harinya melayani sekitar 6.200 penumpang dengan 132 perjalanan KRL…

Komisi III DPR Diminta Pilih Hakim Konstitusi Sosok Baru

Komisi III DPR Diminta Pilih Hakim Konstitusi Sosok Baru NERACA Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Jimly…

DPR Setujui Tiga RUU Menjadi UU

DPR Setujui Tiga RUU Menjadi UU NERACA Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu (13/2) menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kemenkeu Siapkan Strategi Pengembangan Unicorn

Jakarta-Kementerian Keuangan diketahui telah menyiapkan strategi untuk mendukung pengembangan unicorn di dalam negeri. Respon program pengembangan unicorn ini merupakan salah…

NERACA PERDAGANGAN DEFISIT US$1,16 MILIAR DI JANUARI 2019 - CORE: Defisit NPI Diprediksi Masih Berlanjut

Jakarta-Ekonom CORE memprediksi neraca perdagangan Indonesia (NPI) diperkirakan masih terus defisit hingga sepanjang tahun ini, karena kondisi ekspor impor Indonesia…

Kenaikan Tarif Kargo Udara Berdampak ke Sektor Perikanan

NERACA Jakarta-Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Rifky Effendi Hardijanto, mengatakan kenaikan tarif kargo udara turut…