BANK DUNIA TURUNKAN PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI 2018 - Kebijakan "Pre-Emptive" Redam Gejolak Pasar

Jakarta-Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, kebijakan pre-emptive (menyerang) dengan menaikkan tingkat suku bunga mendahului The Fed ternyata cukup efektif dalam menenangkan gejolak pasar keuangan di dalam negeri. Sementara itu, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 menjadi 5,2% dari semula 5,3%.

NERACA

Langkah terobosan Bank Indonesia sejak Perry resmi dilantik sebagai Gubernur BI pada 24 Mei 2018 terlihat cukup signifikan. Kondisi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang semula cenderung terdepresiasi hingga Rp 14.000 per US$, kini mulai berbalik ke arah penguatan di bawah Rp 14.00 per US$.

Menurut Perry, kebijakan pre-emtive, frontloading dan ahead the curve dengan segera menaikkan suku bunga acuan (BI 7 Day Reverse Repo Rate-7DRRR) telah menstabilkan rupiah dan konsisten menjaga inflasi di kisaran 3,5% plus minus 1% pada tahun ini. “Selain melalui kebijakan menaikkan suku bunga acuan jadi 4,75%, bank sentral juga melakukan intervensi ganda baik di pasar valuta asing maupun surat berharga negara secara terukur,” tegas Perry di acara Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pemimpin redaksi media massa di Jakarta, pekan ini.

Terobosan BI tersebut berhasil menurunkan yield obligasi negara (SUN) turun 64 basis poin menjadi 6,92% dari semula 7,56%, kembali meningkatkan indeks harga saham gabungan (IHSG) ke kisaran 6.000 dan terus berupaya mengendalikan defisit transaksi berjalan (current account deficit) hingga berada 2,1% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“BI juga berupaya menjaga kecukupan likuiditas, khususnya di pasar uang dan swap antarbank. Kami juga menggunakan komunikasi dengan pelaku pasar, perbankan, dunia usaha, dan ekonom sebagai instrumen stabilitas,” ujar Perry.

Perry mengungkapkan, kebijakan BI selain focus terhadap kebijakan moneter untuk langkah stabilitas nilai rupiah, juga Bank Indonesia menerapkan empat kebijakan lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ke-4 kebijakan tersebut bertujuan pendorong pertumbuhan dari sisi pertumbuhan sektor perumahan, pendalaman pasar keuangan, digitalisasi transaksi keuangan serta pengembangan sektor keuangan syariah.

Gubernur BI menyadari upaya stabilisasi sekaligus mendorong pertumbuhan bukanlah hal mudah yang dilakukan. Sejumlah masalah struktural ekonomi harus segera diselesaikan seperti bagaimana menjadikan neraca transaksi berjalan menjadi surplus.

Proyeksi Pertumbuhan 2018

Sementara itu, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 menjadi 5,2%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang 5,3%. "Seiring dengan proyeksi pertumbuhan perekonomian global yang melambat dan arus perdagangan menurun dari level tertingginya baru-baru ini, pertumbuhan PDB Indonesia diproyeksikan mencapai 5,2% pada 2018," ujar Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander dalam laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia di Jakarta, Rabu (6/6).

Bank Dunia memperkirakan konsumsi rumah tangga akan sedikit meningkat. Sementara, pertumbuhan investasi diproyeksikan tetap tinggi karena dorongan tingginya harga komoditas yang terus berlanjut. Namun, mengingat sifat investasi yang membutuhkan impor, ekspor neto masih akan menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, risiko terhadap perkiraan perekonomian cenderung menurun. Hal itu karena kondisi moneter terus mengetat dan timbulnya volatilitas keuangan yang berpusat di negara-negara berkembang yang lebih rentan, seperti Argentina dan Turki.

Defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar dengan permintaan dalam negeri yang lebih tinggi, kondisi perdagangan yang lebih lemah, dan pertumbuhan global yang lebih lambat.Ekspor diperkirakan akan terus melemah karena pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global diperkirakan akan melambat.

Sementara itu, inflasi diperkirakan akan tetap rendah tahun ini. Namun, inflasi diprediksi akan meningkat pada 2019 karena biaya impor yang lebih tinggi terkait dengan harga minyak mentah yang lebih tinggi dan mata uang yang lebih lemah. "Penerimaan pemerintah diperkirakan akan meningkat secara bertahap karena reformasi peningkatan penerimaan meningkatkan total penerimaan keseluruhan dan meningkatkan ruang fiskal untuk pengeluaran tambahan," ujar Frederico.

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo menilai pertumbuhan ekonomi kemungkinan tidak akan terkoreksi signifikan. Hal itu setelah keputusan peningkatan suku bunga acuan BI 7DRRR sebanyak dua kali pada Mei 2018. "Dalam hitungan kami mungkin terkoreksi sedikit ke bawah dari proyeksi kami, namun tidak akan mengubah besar daripada jangka menengah panjang," ujarnya dalam diskusi di kantor Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (6/6).

Pernyataan Dody tersebut menanggapi pandangan sebagian kalangan bahwa langkah peningkatan suku bunga tidak pro-growth atau kurang mencerminkan dukungan pada pertumbuhan ekonomi. BI selama Mei 2018 dua kali menaikkan suku bunga acuan masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75%.

Dengan struktur ekonomi Indonesia yang memiliki kandungan impor lebih besar, studi BI menunjukkan bahwa guncangan (shock) akibat "overshooting" akan lebih signifikan dibandingkan dari kenaikan suku bunga karena impor dan kewajiban valas khususnya utang luar negeri akan meningkat. "Dan hitungannya adalah relatif tidak menguntungkan terhadap pertumbuhan, bahkan kecenderungan menjadi lebih negatif. Sementara dengan kenaikan suku bunga, kita punya time lag antara empat dan enam triwulan," ujar Dody.

Tidak hanya itu. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) periode Mei 2018 yang diumumkan di Jakarta pekan ini, , Rabu (6/6), menyebutkan IKK sebesar 125,1 , naik 2,9 poin dibandingkan April 2018 yang sebesar 122,2. "Peningkatan optimisme konsumen didorong oleh peningkatan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE). Hal ini didorong oleh adanya THR (Tunjangan Hari Raya) dan menyambut Idul Fitri," menurut  laporan BI.

Begitu pula Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini (IKE) pada Mei tercatat 116,1, atau meningkat 5,9 poin dari April 2018 karena meningkatnya persepsi konsumen terhadap penghasilan saat ini sebesar 9,6 poin dan naiknya pembelian barang-barang tahan lama (durable goods) sebesar 9,1 poin. "Kenaikan Indeks Penghasilan konsumen tersebut terjadi seiring dengan penerimaan THR dan meningkatnya pendapatan usaha pada Mei 2018," tulis BI.

Kenaikan indeks penghasilan konsumen tersebut terjadi pada seluruh kategori pengeluaran responden, dengan yang tertinggi pada konsumen dengan pengeluaran Rp 2,1-Rp 3 juta. Sedangkan dari sisi usia, kenaikan indeks penghasilan terjadi pada hampir seluruh kelompok usia, di mana yang tertinggi pada responden dengan usai 41-50 tahun.

Sementara, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) periode Mei adalah 134,1, sedikit lebih rendah dari capaian April sebesar 134,3. Penurunan ini didorong oleh melemahnya ekspektasi konsumen kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja dalam 6 bulan mendatang. Namun, ekspektasi penghasilan masih mengalami kenaikan.

Kenaikan penghasilan saat ini lantas mendorong konsumen untuk meningkatkan pembayaran cicilan utang dan konsumsi. Hal ini terlihat dari rata-rata porsi pendapatan konsumen untuk belanja sebesar 66,1% pada Mei, meningkat tipis dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 66%. Kemudian, rata-rata rasio cicilan terhadap pendapatan juga naik menjadi 14,2% di Mei 2018 dari April yang 13,9%.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berkisar 5,18-5,4%. Menurut dia, salah satu faktor yang bisa menekan laju pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga.

"Dengan kondisi yang kita evaluasi hingga Juni ini, Kementerian Keuangan melihat bahwa range (pertumbuhan ekonomi) untuk 2018 adalah antara 5,18 sampai 5,4%," ujarnya dalam dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (5/6).

Sri Mulyani menuturkan, dari sisi konsumsi rumah tangga, pertumbuhan dari kelompok masyarakat 40 persen terbawah menunjukkan perkembangan positif. Hal itu, ujarnya, berkat sejumlah program pemerintah untuk mendorong konsumsi. Sementara, ia mengakui persoalan pertumbuhan konsumsi terjadi di kalangan menengah ke atas. "Kalau konsumsi rumah tangga tetap di bawah 5%, maka kemungkinan pertumbuhan ekonomi akan berada di bawah 5,2% yaitu 5,18%,” ujarnya.

Sementara, dari sisi investasi masih menunjukkan sinyal kinerja positif. Ksaran pertumbuhan investasi adalah 7,27-7,54%. Ekspor diperkirakan tumbuh 6,75 hingga 7,18% pada 2018. Menkeu mengaku, fokus pemerintah adalah mempertahankan laju pertumbuhan ekspor dan terus mendiversifikasi komoditas. Meski demikian, pemerintah juga akan mengantisasi kondisi pasar global yang sedang diliputi ketidakpastian terutama terkait ancaman perang dagang. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…