PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

NERACA

Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-03/1.01/PW.02/VI/2018 tentang Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Raya, guna mengantisipasi adanya praktik gratifikasi di lingkungan lembaga itu.

Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat PPATK Muhammad Salman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyebutkan penerbitan SE itu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. SE tersebut pada pokoknya mengatur kewajiban Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri untuk menolak setiap pemberian gratifikasi, dan wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambatnya 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut.

Surat Edaran ini juga memuat larangan meminta maupun menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari pemangku kepentingan seperti Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Aparat Penegak Hukum, serta masyarakat. "Hal ini untuk menjaga kehati-hatian terhadap adanya campur tangan kepentingan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK, serta menjadi integritas dan profesionalitas para punggawa PPATK," kata Kiagus Ahmad Badaruddin.

Surat Edaran itu juga mengatur penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dan dalam jumlah yang wajar agar disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak-pihak lain yang membutuhkan dengan melaporkannya kepada Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan PPATK. "Laporan yang masuk ke Unit Pengendali Gratifikasi di PPATK akan dilaporkan seluruhnya kepada KPK," lanjut Kepala PPATK.

Terakhir, Surat Edaran mengatur pelarangan penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan operasional untuk kepentingan pribadi pegawai seperti untuk mudik. Prinsip ini perlu ditegakkan mengingat fasilitas dinas hanya layak digunakan untuk kepentingan kedinasan dan implikasinya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri.

BERITA TERKAIT

BAZ Kota Sukabumi Kerjasama Dengan BRI - Walikota Akan Keluarkan Perwal Kewajiban ASN Bayar Zakat Melalui BAZ

BAZ Kota Sukabumi Kerjasama Dengan BRI Walikota Akan Keluarkan Perwal Kewajiban ASN Bayar Zakat Melalui BAZ NERACA Sukabumi - Demi…

Terbitkan Surat Utang US$ 175 Juta - Alam Sutera Jaminkan Transaksi Anak Usaha

NERACA Jakarta – Lunai utang yang jatuh tempo, Alam Synergy Pte Ltd (ASPL) yang merupakan anak usaha PT Alam Sutera…

Kemkumham: Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Paten Perlu Ditingkatkan

Kemkumham: Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Paten Perlu Ditingkatkan NERACA Yogyakarta - Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Konsumen Bisa Jual Listrik Panel Surya ke PLN

    NERACA   Jakarta – Kelebihan daya dari pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap atau panel surya dapat…

Perkuat Industri E-Commerce, Lazada dan Bhinneka Berkolaborasi

      NERACA   Jakarta – Dua pemain e-commerce di Indonesia, Lazada dan Bhinneka menyatakan berkolaborasi dengan cara meluncurkan…

Mayora Group Telah Ekspor Produk Sebanyak 250 Ribu Kontainer

      NERACA   Jakarta – Mayora Group melakukan pelepasan kontainer ekspor ke-250.000 yang digelar Senin (18/2), hal ini…