PPATK Keluarkan Surat Edaran Tentang Gratifikasi

NERACA

Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-03/1.01/PW.02/VI/2018 tentang Himbauan Gratifikasi Menjelang Hari Raya, guna mengantisipasi adanya praktik gratifikasi di lingkungan lembaga itu.

Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat PPATK Muhammad Salman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyebutkan penerbitan SE itu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. SE tersebut pada pokoknya mengatur kewajiban Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri untuk menolak setiap pemberian gratifikasi, dan wajib melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambatnya 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut.

Surat Edaran ini juga memuat larangan meminta maupun menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari pemangku kepentingan seperti Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Aparat Penegak Hukum, serta masyarakat. "Hal ini untuk menjaga kehati-hatian terhadap adanya campur tangan kepentingan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK, serta menjadi integritas dan profesionalitas para punggawa PPATK," kata Kiagus Ahmad Badaruddin.

Surat Edaran itu juga mengatur penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dan dalam jumlah yang wajar agar disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak-pihak lain yang membutuhkan dengan melaporkannya kepada Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan PPATK. "Laporan yang masuk ke Unit Pengendali Gratifikasi di PPATK akan dilaporkan seluruhnya kepada KPK," lanjut Kepala PPATK.

Terakhir, Surat Edaran mengatur pelarangan penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan operasional untuk kepentingan pribadi pegawai seperti untuk mudik. Prinsip ini perlu ditegakkan mengingat fasilitas dinas hanya layak digunakan untuk kepentingan kedinasan dan implikasinya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri.

BERITA TERKAIT

KPK: Satwa Dilindungi Dijadikan Gratifikasi

KPK: Satwa Dilindungi Dijadikan Gratifikasi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat laporan bahwa sejumlah satwa liar langka dengan…

Penetapan UMP Sumsel Tunggu Surat Keputusan Gubernur

Penetapan UMP Sumsel Tunggu Surat Keputusan Gubernur NERACA Palembang - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Selatan (Sumsel) menunggu…

KPK Susun 10 Program Cegah Suap-Gratifikasi

KPK Susun 10 Program Cegah Suap-Gratifikasi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menyusun 10 program pencegahan korupsi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pentingnya Informasi Geospasial untuk Perencanaan Pembangunan

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya informasi geospasial bagi perencanaan pembangunan…

ADB Setujui Pinjaman US$500 juta untuk Pemulihan Bencana

      NERACA   Jakarta - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman bantuan darurat senilai 500 juta dolar AS…

Kawal Pengembangan Inovasi Obat dan Makanan Indonesia - Kolaborasi BPOM-RI &Kemenristek Dikti

    NERACA   Jakarta – Menurut Industry Facts and Figures 2017 yang dipublikasikan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2016 industri…