Reformasi Ekonomi dan Manajemen Risiko

Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis

Reformasi perekonomian yang dilakukan oleh Abenomics justru berupaya memperkuat pengawasan sektor keuangan dengan dukungan manajemen risiko. Sayangnya manajemen risiko dalam reformasi perekonomian Jepang tidak mengukur secara seksama dampak negatif yang ditimbulkan oleh mata uang krypto. Salah satu kerugiannya adalah hilangnya sejumlah uang krypto dari salah satu bursa krypto mereka. Tak pelak lagi, satu faktor penting dalam reformasi ekonomi adalah penggunaan manajemen risiko dalam proses tersebut. Sayangnya penggunaan manajemen risiko sebagai faktor penopang penting dalam reformasi perekonomian justru sering terlupakan. Pengawasan sektor keuangan yang menjadi bagian utama dari reformasi ekonomi justru tidak dapat dilepaskan dari pentingnya penerapan manajemen risiko.

Dalam dimensi yang lain, reformasi perekonomian justru umumnya merupakan produk dari kegagalan manajemen risiko dalam pengawasan sektor keuangan. Ambil contoh kasus krisis Eropa. Ketika pengangguran dan PDB (produk domestik bruto) mendapatkan perhatian yang besar di media berita, dapat dimengerti bahwa warga zona ekonomi Eropa yang bermasalah menjadi ketakutan.

Laporan Boston Consulting Group (BCG) 2012 Mei berjudul “Melacak Konsumen melalui Krisis Utang Eropa”, menyatakan “lebih dari 60 persen responden di Yunani percaya bahwa ekonomi tidak akan membaik dalam beberapa tahun ke depan, dan sekitar 80 persen percaya itu akan lebih buruk dalam 6 sampai 12 bulan ke depan (Bascle et al 2012.). “Ms. Katri, warga Yunani, menyatakan: Mereka [pemerintah Yunani] telah membuat kami takut untuk membayangkan masa depan (Walker et al . 2012).” Portugis, Yunani, dan Spanyol semuanya menerima pendanaan darurat dari dana darurat yang dibuat oleh 17 negara Zona Euro ("Siprus menjadi negara zona euro kelima yang mengajukan permohonan Brussels bailout ketika sektor perbankannya terkena paparan Yunani" 2012). Sebagai syarat untuk pendanaan ini baik dari Uni Eropa atau IMF, pemerintah negara-negara tersebut harus menyetujui langkah-langkah penghematan tertentu.

Langkah-langkah penghematan ini termasuk kenaikan pajak ditambah dengan penurunan pengeluaran pemerintah. Karena semua ini, krisis keuangan di Eropa ini dinamakan krisis utang zona euro. Yunani misalnya memiliki defisit anggaran yang diproyeksikan 190% dari PDB tahun depan (Thompson 2012). Bayangkan betapa gagalnya penerapan manajemen risiko di Eropa pada saat itu. Justru kegagalan penerapan manajemen risiko menjadi awal dari reformasi perekonomian di Eropa yang juga memperbaiki pengawasan sektor keuangan Eropa.

Krisis utang dimanapun merupakan simbol dari kegagalan reformasi perekonomian dan juga penerapan manajemen risiko. Krisis utang internasional tahun 1970-an dan 1980-an meningkatkan perhatian pelarian modal dan efek pada perekonomian domestik. Misalnya, Mexico perkiraan rata-rata pelarian modalnya adalah 3,1 persen dari PDB per tahun 1976-1991 (Le et al. 2006). Estimasi tertinggi adalah 8,7 persen dari Produk Domestik Bruto pada tahun 1983. Model ekonomi dan penalaran sejauh ini memberitahukan masyarakat dunia bahwa modal yang seharusnya bergerak dari negara maju ke negara berkembang karena produk marjinal yang lebih tinggi dari modal, yaitu tingkat suku bunga.

Oleh karena itu, ketika modal bergerak melawan penalaran ekonomi kita, masalah tersebut harus diperiksa secara teliti. Model reformasi ekonomi yang baik dan penerapan manajemen risiko yang seksama membuat pengawasan sektor keuangan menjadi luput karena akal sehat telah bergeser dari porosnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang pelarian modal telah berfokus pada negara-negara berkembang, dan untuk alasan yang baik. Pelarian modal merupakan masalah bagi negara manapun, karena bagaimanapun, pembiayaan mungkin sulit bagi negara-negara berkembang dan modal yang digunakan di luar negeri dan tidak di dalam negeri dapat menimbulkan masalah.

Sebuah endowment modal yang rendah dan pasar keuangan yang terbelakang memungkinkan arus masuk modal yang sangat efektif (Dasgupta et al. 2001). Namun, arus masuk ini membuat ekonomi berkembang rentan terhadap tingkat risiko yang tinggi. Arus masuk modal yang volatile sering dikutip sebagai faktor yang berkontribusi dalam krisis neraca pembayaran yang umunya diriingi oleh bangkrutnya dan salah kelolanya Lembaga keuangan di dalam negeri. Lihatlah hancurnya sektor perbankan di Indonesia pada krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu. Pelarian modal mungkin mengalir ke negara-negara yang kuat dalam serikat mata uang karena biaya transaksi yang lebih rendah dan jarak yang dekat. Bahkan, ini terjadi di Zona Euro melalui sistem target.

Ketidakseimbangan target adalah baru dalam literatur akademik dan sebagai konsekuensinya, teknik estimasi pelarian modal belum digunakan dalam analisis ketidakseimbangan ini. Ada kesenjangan dalam literatur. Schneider (2003) menggunakan definisi yang lebih sempit; ia menyatakan pelarian modal sebagai “arus keluar modal penduduk yang termotivasi oleh ketidakpastian ekonomi dan politik” (Schneider 2003). Definisi ini berlaku umum. Akan lebih tepat jika istilah “abnormal” dimasukkan karena risiko politik dan ekonomi selalu hadir. Ketkar dan Ketkar mendefinisikan pelarian modal sebagai arus keluar uang panas dan sebagai hasilnya menggunakan metode hot money yang akan dibahas nanti (Ketkar et al. 1989). Akibatnya, pelarian modal dipandang sebagai investasi portofolio jangka pendek yang tidak stabil dan transaksi yang tidak tercatat. Dooley (1986) mencoba untuk mengatasi masalah ini dan mendefinisikan pelarian modal sebagai “saham klaim non-warga yang tidak menghasilkan pendapatan investasi dalam data neraca pembayaran negara kreditur” (Dooley 1986). Manfaat dari definisi ini adalah spesifisitas. Cuddington (1987) mendefinisikan sebagai “ekspor modal spekulatif jangka pendek oleh sektor non-bank swasta.”

Artinya, penduduk domestik memperoleh aset di luar bidang ekonomi domestik dan dengan demikian mencoba untuk mengurangi risiko ekonomi tertentu yang mungkin timbul. Karenanya, di pasar modal saat ini, investor dapat bereaksi dengan cepat terhadap risiko ekonomi dan politik. Selain itu, karena waktu akuisisi klaim eksternal sangat penting, definisi harus menangkap sifat jangka pendek / tidak stabil dari yang sering ditunjukkan oleh pelarian modal. Jelas sekali bahwa reformasi ekonomi dan manajemen risiko adalah dua sisi dalam matauang yang sama. Jika manajemen risiko diterapkan dengan baik maka reformasi ekonomi akan menghasilkan perekonomian yang stabil. Dalam konteks ini reformasi ekonomi adalah produk dari manajemen risiko.

BERITA TERKAIT

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

Menko PMK - Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi

Puan Maharani Menko PMK Bansos Harus Mampu Ciptakan Kemandirian Ekonomi Jakarta - Menko PMK Puan Maharani menegaskan bahwa bantuan sosial…

Banyak Distempel dan Dicoret, BI Imbau Masyarakat Jaga Rupiah

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) menghimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga dan merawat uang rupiah dengan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Membangun Indonesia dari Perbatasan Hingga Daerah Terpencil

    Oleh: Mariam Saroon, Pemerhati Sosial Ekonomi Selama Jokowi memimpin bangsa ini, sadar atau tidak banyak sekali pencapaian yang…

BUMN Memburuk di Tahun Politik

  Oleh: Djony Edward Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak zaman Orde Lama sudah mendapat julukan sapi perahan. Bahkan BUMN…

Mengkritisi Kejahatan Korporasi

  Oleh: Pril Huseno Korporasi di Indonesia, yang telah tumbuh dan berkembang sejak era kolonial lalu bermetamorfosa menjadi entitas korporasi…