Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

NERACA

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR terkait pagu indikatif Polri 2019 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp76,9 triliun beserta tambahan yang sudah diajukan senilai Rp44 triliun.

"Karena usulan penganggaran butuh persetujuan DPR maka kami sebagai mitra kerja Komisi III DPR telah menyampaikan agar mendukung Polri," kata Tito usai Rapat Kerja Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/6).

Dia menjelaskan awalnya Polri mengusulkan pagu indikatif 2019 sebesar Rp126,8 triliun yang akan digunakan untuk belanja pegawai Rp49,9 triliun, belanja barang Rp36,5 triliun termasuk kebutuhan anggaran pengamanan Pemilu 2019 sebesar Rp5 triliun, dan belanja modal Rp40,3 triliun.

Namun menurut dia berdasarkan keputusan pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Polri disetujui sebesar Rp76,9 triliun, termasuk kebutuhan anggaran pengamanan Pemilu sebesar Rp2,3 triliun."Dengan pagu indikatif yang disetujui itu cukup jauh dari usulan kami sebesar Rp126,8 triliun dan jauh di bawah alokasi anggaran 2018 sebesar Rp95 triliun," ujar dia.

Dia menjelaskan penetapan pagu indikatif oleh pemerintah apabila dilihat dari usulan Polri maka terpenuhi 60,62 persen sedangkan bila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran 2018 sebesar Rp95 triliun, secara umum berkurang sebesar Rp18,1 triliun atau minus 19,08 persen.

Hal itu menurut dia berdampak pada belanja pegawai dan tunjangan kinerja anggota Polri yang tahun depan direncanakan naik 70 persen karena saat ini baru naik 53 persen sedangkan beberapa instansi lain sudah 100 persen."Saya sebagai pimpinan ingin ada tambahan tunjangan kinerja agar kesejahteraan semakin baik sehingga bisa mendorong kerja maksimal," kata dia.

Dia mengatakan setelah penetapan pagu indikatif itu, Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp44,4 triliun dengan rincian untuk belanja pegawai Rp6,7 triliun, belanja barang Rp5 triliun, dan belanja modal Rp32,6 triliun.

Hal itu menurut dia dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan pengamanan Pemilu 2019."Kami harap usulan kami dipenuhi namun semua dikembalikan pada pemerintah dan DPR, tentu Polri ingin anggaran tersebut ideal tapi disesuaikan dengan kemampuan negara kalau punya prioritas lain," ujar dia.

Dia mengatakan apapun yang diberikan pemerintah pada Polri, institusinya akan kerja maksimal dengan berapa pun anggaran yang diberikan namun dirinya tetap berharap anggaran ideal yang diberikan. Ant

BERITA TERKAIT

Pasar Modal di 2019 Lebih Menggairahkan - Tekanan Sudah Mereda

NERACA Jakarta – Bila sebagian pelaku pasar menilai tahun politik di 2019 mendatang, menjadi  kondisi yang cukup mengkhawatirkan di industri…

Gugatan First Media Tidak Terkait Layanan

Kasus hukum yang dijalani PT First Media Tbk (KBLV) memastikan tidak terkait dengan layanan First Media dan layanan operasional perseroan…

NPI Januari-Oktober Defisit US$5,51 Miliar - INDEF MINTA PEMERINTAH WASPADAI HARGA PANGAN

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Oktober 2018 masih defisit US$1,82 miliar secara bulanan (mtm) dan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali

Merpati Ikuti Tahapan Jika Ingin Terbang Kembali NERACA Jakarta - PT Merpati Nusantara Airlines harus mengikuti sejumlah tahapan apabila ingin…

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO

Pakar Sarankan KPU Ikuti Putusan MK Soal OSO NERACA Jakarta - Sejumlah pakar hukum menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk…

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group

KPK Temukan Ketidaksesuaian Keterangan Saksi Lippo Group NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksesuaian keterangan saksi dari…