Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

Polri Minta Dukungan DPR Terkait Anggaran 2019

NERACA

Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta dukungan Komisi III DPR terkait pagu indikatif Polri 2019 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp76,9 triliun beserta tambahan yang sudah diajukan senilai Rp44 triliun.

"Karena usulan penganggaran butuh persetujuan DPR maka kami sebagai mitra kerja Komisi III DPR telah menyampaikan agar mendukung Polri," kata Tito usai Rapat Kerja Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/6).

Dia menjelaskan awalnya Polri mengusulkan pagu indikatif 2019 sebesar Rp126,8 triliun yang akan digunakan untuk belanja pegawai Rp49,9 triliun, belanja barang Rp36,5 triliun termasuk kebutuhan anggaran pengamanan Pemilu 2019 sebesar Rp5 triliun, dan belanja modal Rp40,3 triliun.

Namun menurut dia berdasarkan keputusan pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Polri disetujui sebesar Rp76,9 triliun, termasuk kebutuhan anggaran pengamanan Pemilu sebesar Rp2,3 triliun."Dengan pagu indikatif yang disetujui itu cukup jauh dari usulan kami sebesar Rp126,8 triliun dan jauh di bawah alokasi anggaran 2018 sebesar Rp95 triliun," ujar dia.

Dia menjelaskan penetapan pagu indikatif oleh pemerintah apabila dilihat dari usulan Polri maka terpenuhi 60,62 persen sedangkan bila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran 2018 sebesar Rp95 triliun, secara umum berkurang sebesar Rp18,1 triliun atau minus 19,08 persen.

Hal itu menurut dia berdampak pada belanja pegawai dan tunjangan kinerja anggota Polri yang tahun depan direncanakan naik 70 persen karena saat ini baru naik 53 persen sedangkan beberapa instansi lain sudah 100 persen."Saya sebagai pimpinan ingin ada tambahan tunjangan kinerja agar kesejahteraan semakin baik sehingga bisa mendorong kerja maksimal," kata dia.

Dia mengatakan setelah penetapan pagu indikatif itu, Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp44,4 triliun dengan rincian untuk belanja pegawai Rp6,7 triliun, belanja barang Rp5 triliun, dan belanja modal Rp32,6 triliun.

Hal itu menurut dia dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri dan pengamanan Pemilu 2019."Kami harap usulan kami dipenuhi namun semua dikembalikan pada pemerintah dan DPR, tentu Polri ingin anggaran tersebut ideal tapi disesuaikan dengan kemampuan negara kalau punya prioritas lain," ujar dia.

Dia mengatakan apapun yang diberikan pemerintah pada Polri, institusinya akan kerja maksimal dengan berapa pun anggaran yang diberikan namun dirinya tetap berharap anggaran ideal yang diberikan. Ant

BERITA TERKAIT

Ketua DPR RI - KPU Terus Bersihkan Data Ganda

Bambang Soesatyo Ketua DPR RI KPU Terus Bersihkan Data Ganda Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komisi Pemilihan…

Duh, Mahalnya Ongkos Pileg 2019

Biaya untuk branding politik memang tidak sedikit. Semakin rendah popularitas seseorang, biaya akan semakin mahal. Hal lain yang juga menentukan…

Ini Dia, Daftar Caleg Peserta Pileg 2019

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan jumlah bakal calon anggota legislatif DPR RI untuk Pemilu Legislatif 2019 berdasarkan data yang…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Koperasi di Tengah Gempuran Pelemahan Rupiah

Koperasi di Tengah Gempuran Pelemahan Rupiah  Jakarta - Krisis ekonomi global kini tengah melanda hampir seluruh negara di dunia. Meski…

Sidang Kasus SKL BLBI - Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi

Sidang Kasus SKL BLBI Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi NERACA Jakarta - Selain bertumpu pada fakta-fakta…

Sidang Lanjutan SKL BLBI - Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting

Sidang Lanjutan SKL BLBI Bantah Tuntutan JPU, Penasehat Hukum SAT Ungkapkan Sejumlah Fakta Penting NERACA Jakarta - Lebih dari 500…