PT PII Punya Model Bisnis Baru

NERACA

Jakarta – PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) kini memiliki model bisnis baru yaitu pendampingan. Jika selama ini PT PII memberikan jaminan terhadap proyek infrastruktur, kini PT PII diberikan tugas untuk melakukan pendampingan. Hal itu seperti dijelaskan oleh Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek PT PII Salusra Satria seperti dikutip, Rabu (6/6).

“Selain pendapatan dari jaminan proyek, saat ini ada model bisnis baru yang sedang kita jalani yaitu memberikan pendampingan proyek,” kata Satria. Perbedaannya adalah jika menggunakan model penjaminan maka PII mendampingi dari awal untuk membuat struktur yang layak secara teknis dan finansial hingga risiko yang dijamin oleh PT PII. Sementara untuk pendampingan, PT PII hanya mendampingi hingga proses finansialnya. Atas model bisnis baru ini, PT PII akan mendapatkan pendapatan baru selain dari penjaminan, akan tetapi besarannya tergantung dari nilai proyeknya.

Dari bisnis model baru ini, Satria mengatakan bahwa PT PII telah mendapatkan penugasan untuk mendampingi tiga proyek yaitu Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan dan Riau, proyek jalur kereta Makasar Pare-pare, dan proyek RS Kanker Dharmais.

Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan usaha (KPBU)-AP Jalintim Sumatera terdiri dari Preservasi jalan di Provinsi Riau sepanjang 43 km dengan nilai proyek sebesar Rp 982 miliar dan jalan di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 30 km dengan nilai proyek sebesar Rp 2,2 triliun. Kemudian untuk Kereta Makassar-Parepare, proyeknya senilai Rp 1,2 triliun, dan proyek perluasan gedung RS Kanker Dharmais dan Alat Kesehatannya sekitar Rp 650 miliar.

Satria menambahkan dengan model bisnis pendampingan ini, PT PII akan mendampingi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) mulai dari penyusunan dokumen pra kualifikasi, tender sampai financial close. Dengan skema KPBU-AP ini, pembiayaan preservasi jalan dilakukan oleh badan usaha atau swasta. Sedangkan pembayaran dilakukan secara mencicil oleh pemerintah ke badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas yang sudah ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Untuk Jalintim Sumatera ini, pekerjaan yang akan dikerjasamakan adalah Desain, Konstruksi, Operasi, Pemeliharaan dan Transfer (DBOMT). Proyek KPBU ini merupakan perdana di Jalan Nasional Non Tol. Kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memindahkan kegiatan preservasi jalan dari APBN murni ke KPBU-AP dilakukan untuk mendukung pengelolaan fiskal karena akan mengurangi belanja APBN.

Proyek Jalintim tersebut nantinya memiliki masa konsesi 15 tahun termasuk 2 tahun masa konstruksi. Setelah pelaksanaan preservasi dan pemeliharaan dilakukan oleh pemenang proyek selama 15 tahun, nantinya proyek tersebut akan kembali diserahkan ke pemerintah, dalam hal ini KemenPUPR. Sedangkan proyek Kereta di Makasar Pare-pare PJPKnya adalah Kementerian Perhubungan, dan proyek RS Kanker Dharmais PJPK nya adalah Kementerian Kesehatan.

BERITA TERKAIT

KOTA SUKABUMI - Peluang Bisnis Hidroponik yang Menjanjikan

KOTA SUKABUMI  Peluang Bisnis Hidroponik yang Menjanjikan NERACA Sukabumi - Pola tanam dengan cara hidroponik ternyata menjadi peluang usaha yang…

DHL Express Indonesia Bangun Fasilitas Baru di Pulogadung

NERACA Jakarta – DHL Express, penyedia layanan ekspres internasional terkemuka di dunia, hari ini secara resmi meluncurkan fasilitas baru di…

KOTA DEPOK - Pengoperasian Terminal Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Baru

KOTA DEPOK Pengoperasian Terminal Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi Baru NERACA Depok, Jawa Barat - Wali Kota Depok Mohammad Idris berharap pengoperasian…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Naik Rp1,25 Triliun, Banggar Tetapkan Anggaran Subsidi Energi Rp157,79 Triliun

      NERACA   Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR menyetujui alokasi subsidi energi sebesar Rp157,79 triliun…

Operasi Pasar Beras Bulog Tak Diserap Maksimal

      NERACA   Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengakui bahwa beras yang digelontorkan melalui operasi…

Presiden Teken Perpres Defisit BPJS Kesehatan Ditutupi dari Cukai Rokok

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penggunaan cukai…