PPATK Siap Ungkap Kandidat OJK “Tak Bersih”

NERACA

Jakarta--- Pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) tampaknya harus teliti. Karena itu pimpinan DK OJK harus Jujur dan bersih dari rekening mencurigakan. Maka Pansel OJK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengungkap kandidat tak bersih. "Tentu menjadi satu unsur perhitungan. PPATK boleh aktif atau komunikasi dengan kami. Termasuk bekerja sama dengan lembaga yang mensuplai rekam jejak dari calon-calon kepada kami," kata Ketua Pansel DK OJK, Agus Martowardojo di Jakarta

Menurut Agus, hal yang perlu dijaga adalah mengenai ketidakbenaran informasi yang sampai ke Pansel DK OJK di mana masyarakat pun dapat menyampaikan masukan kepada DK OJK mengenai calon-calon yang akan mengawasi sektor jasa keuangan nantinya. "Tetapi kita juga jaga satu paling membahayakan adalah fitnah, jangan ada informasi yang tidak ada validasi. Kita akan perhatikan itu," tambahnya

Sementara itu, anggota pansel, Darmin Nasution mengatakan rekomendasi tergantung seseorang mendaftar untuk menjadi calon DK OJK di bidang apa. Apabila calon anggota DK OJK berasal dari bidang pasar modal, bisa meminta asosiasi di lingkungan sekitar maupun otoritas bersangkutan. Begitu pula dengan bidang perbankan dan asuransi juga begitu. "Dari awal sudah kami persiapkan mekanismenya. Misalnya, saya sendiri sebagai Gubernur BI tidak akan menandatangani rekomendasi dari pengaturan perbankan, karena saya anggota Pansel. Ada pakta integritas yang kami (anggota Pansel) sepakati," ujarnya

Selain itu, terkait majunya Ketua Bapepam-LK Nurhaida sebagai calon DK OJK, Darmin menjelaskan bawa hal tersebut tidak bertentangan dan tidak mengandung konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan Nurhaida sendiri tidak ikut menandatangani pakta integritas tersebut karena memang bukan Pansel OJK. "Jika ada dari kalangan pejabat di otoritas yang mendaftar, rekomendasinya akan diwakili suatu komite. Komite ini terdiri dari individu-individu yang tidak mengandung unsur konflik kepentingan," paparnya.

Menurut mantan Dirjen Pajak ini, pihaknya sudah memberi rambu-rambu agar menghindari konflik kepentingan. Hal ini semata-mata menjaga independensi OJK ke depan. "Sejak awal kami sudah memperkirakan, mana yang boleh dan tidak. Hal-hal yang menyangkut good governance sudah kami atur dengan baik. Kami menjaga tidak ada konflik-konflik," jelasnya

Adapun rekomendasi-rekomendasi, baik dari otoritas maupun asosiasi tidak akan disampaikan secara terbuka melainkan diserahkan langsung kepada Pansel DK OJK. "Proses seleksi DK OJK berlangsung sangat ketat dan tidak bisa digeser tanggal-tanggalnya. Kami percaya bisa melaksanakan semua proses tepat waktu sesuai jadwal. Tidak meleset satu hari pun," pungkasnya. **maya

BERITA TERKAIT

Mencari Kandidat Terbaik - Sistem Kalibrr Bawa Perubahan Proses Rekrutmen

NERACA Jakarta - Seiring dengan berkembangnya teknologi, proses rekrutmen calon pegawai pun mengalami revolusi. Tujuannya adalah mendapatkan karyawan yang tepat…

Pengusaha Harus Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

NERACA Jakarta – BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Barat mengajak pengusaha di daerah itu untuk menyiapkan diri dan…

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0

UPN Jakarta Siap Hadapi Industri 4.0 NERACA Jakarta - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Dr Prasetyo Hadi mengatakan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…