PPATK Siap Ungkap Kandidat OJK “Tak Bersih”

NERACA

Jakarta--- Pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) tampaknya harus teliti. Karena itu pimpinan DK OJK harus Jujur dan bersih dari rekening mencurigakan. Maka Pansel OJK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengungkap kandidat tak bersih. "Tentu menjadi satu unsur perhitungan. PPATK boleh aktif atau komunikasi dengan kami. Termasuk bekerja sama dengan lembaga yang mensuplai rekam jejak dari calon-calon kepada kami," kata Ketua Pansel DK OJK, Agus Martowardojo di Jakarta

Menurut Agus, hal yang perlu dijaga adalah mengenai ketidakbenaran informasi yang sampai ke Pansel DK OJK di mana masyarakat pun dapat menyampaikan masukan kepada DK OJK mengenai calon-calon yang akan mengawasi sektor jasa keuangan nantinya. "Tetapi kita juga jaga satu paling membahayakan adalah fitnah, jangan ada informasi yang tidak ada validasi. Kita akan perhatikan itu," tambahnya

Sementara itu, anggota pansel, Darmin Nasution mengatakan rekomendasi tergantung seseorang mendaftar untuk menjadi calon DK OJK di bidang apa. Apabila calon anggota DK OJK berasal dari bidang pasar modal, bisa meminta asosiasi di lingkungan sekitar maupun otoritas bersangkutan. Begitu pula dengan bidang perbankan dan asuransi juga begitu. "Dari awal sudah kami persiapkan mekanismenya. Misalnya, saya sendiri sebagai Gubernur BI tidak akan menandatangani rekomendasi dari pengaturan perbankan, karena saya anggota Pansel. Ada pakta integritas yang kami (anggota Pansel) sepakati," ujarnya

Selain itu, terkait majunya Ketua Bapepam-LK Nurhaida sebagai calon DK OJK, Darmin menjelaskan bawa hal tersebut tidak bertentangan dan tidak mengandung konflik kepentingan. Hal ini dikarenakan Nurhaida sendiri tidak ikut menandatangani pakta integritas tersebut karena memang bukan Pansel OJK. "Jika ada dari kalangan pejabat di otoritas yang mendaftar, rekomendasinya akan diwakili suatu komite. Komite ini terdiri dari individu-individu yang tidak mengandung unsur konflik kepentingan," paparnya.

Menurut mantan Dirjen Pajak ini, pihaknya sudah memberi rambu-rambu agar menghindari konflik kepentingan. Hal ini semata-mata menjaga independensi OJK ke depan. "Sejak awal kami sudah memperkirakan, mana yang boleh dan tidak. Hal-hal yang menyangkut good governance sudah kami atur dengan baik. Kami menjaga tidak ada konflik-konflik," jelasnya

Adapun rekomendasi-rekomendasi, baik dari otoritas maupun asosiasi tidak akan disampaikan secara terbuka melainkan diserahkan langsung kepada Pansel DK OJK. "Proses seleksi DK OJK berlangsung sangat ketat dan tidak bisa digeser tanggal-tanggalnya. Kami percaya bisa melaksanakan semua proses tepat waktu sesuai jadwal. Tidak meleset satu hari pun," pungkasnya. **maya

BERITA TERKAIT

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Pemprov Jabar Tak Bekukan Transportasi Online

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat menegaskan pihaknya tidak pernah membekukan operasional angkutan transportasi dalam jaringan atau daring/online di wilayah itu…

Laba Bersih Hartadinata Tumbuh 28,4%

NERACA Jakarta – Sepanjang kuartal tiga 2017, PT Hartadinata Abadi Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp 95 miliar atau naik…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

10 LKM Syariah Kantongi Izin dari OJK

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin operasi sepuluh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) yang diharapkan…

BTN Ajak Mahasiswa jadi Entrepreneur Properti

  NERACA Yogyakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. siap mengawal para mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda handal di bidang properti…

Bank Muamalat Resmikan Unit Program Social Trust Fund Di Bali

  NERACA Jakarta - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (Bank Muamalat) secara resmi memperkenalkan Unit Program Social Trust Fund (STF)…