Pemerintah Prioritaskan Penurunan Bunga KUR

NERACA

Jakarta--- Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan saat ini penurunan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi agenda utama setelah dipangkasnya tingkat suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,75%. "Penurunan suku bunga KUR itu menjadi agenda kami sekarang ini," kata Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari di Jakarta,

Lebih jauh kata Choirul, tingkat suku bunga KUR terutama untuk KUR skala mikro yang ditetapkan sebesar 22% per tahun masih tergolong membebani dan memberatkan pelaku KUMKM di daerah-daerah. Terlebih suku bunga KUR untuk ritel telah diturunkan satu persen sebelumnya bahkan sebelum BI rate dipangkas, yakni dari 14% pertahun menjadi 13% per tahun. "Kami mendorong perbankan untuk melakukan efisiensi agar bisa memprakarsai penurunan suka bunga setelah BI rate diturunkan," tambahnya

Menurut Choriul, prakarsa yang baik itu harus dirintis agar juga diikuti oleh bank-bank yang lain. Pihaknya sangat mengharapkan pemangkasan tingkat suku bunga acuan atau BI rate sebesar 0,25 basis points menjadi 5,75% akan menjadi pemicu turunnya suku bunga KUR. "Kita berharap ini menjadi pemicu bunga KUR yang selama ini memiliki banyak faktor kendala dan pertimbangan," terangnya

Dikatakan Choirul, dengan turunnya suku bunga acuan secara otomatis "cost of fund" akan menjadi lebih rendah. "Dengan begitu, ke dalam, bank kita minta untuk meningkatkan efisiensi sehingga net interest margin tetap terjaga,” tuturnya.

Choirul sendiri merasa yakin dengan adanya penurunan bunga acuan, maka bank-bank yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR segera melaksanakan himbauan tersebut. “Dan ke luar, bank pelaksana KUR sekali lagi kami minta untuk memprakarsai penurunan bunga yang biasanya akan diikuti bank lain," tukasnya

Sebelumnya, pihaknya menyatakan sampai saat ini masih sulit untuk menurunkan tingkat suku bunga program KUR khususnya KUR sektor mikro yang dipatok maksimal 22% pertahun efektif. Sedangkan KUR ritel dipatok maksimal 13% pertahun efektif.

Sejumlah pertimbangan yakni pada sisi perbankan yang mengharuskan adanya spread atau selisih tingkat suku bunga simpanan/deposito dengan suku bunga pinjaman untuk menjaga agar bank tidak kekurangan likuiditas.

Choirul juga mengatakan, ada risiko lain yang harus dihadapi perbankan penyalur KUR bila suku bunga KUR dibuat lebih rendah. "Jika tingkat suku bunga KUR dibuat rendah maka itu dikhawatirkan akan mengorbankan portofolio produk bank yang lain," ucapnya

KUR mikro sendiri merupakan pinjaman debitur KUR yang jumlahnya maksimal Rp20 juta, sedangkan KUR ritel besar pinjamannya di atas Rp20 juta-Rp500 juta. **cahyo

BERITA TERKAIT

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Oleh: Piten J Sitorus, Mahasiswa D3 Alih Program PKN STAN Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm…

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BJB Diminta Atasi Rentenir

      NERACA   Bandung - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta Bank BJB ikut melindungi masyarakat agar…

Mandiri Syariah Tawarkan Solusi Hedging Syariah

  NERACA   Surabaya - Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menyediakan solusi mitigasi risiko fluktuasi mata uang melalui produk hedging…

Adira Insurance Hadirkan Asuransi Perjalanan

      NERACA   Jakarta – PT Adira Insurance menyiapkan produk asuransi perjalanan yaitu Travellin. Digital Business Division Head…