NERACA

Jakarta – Meski tantangan di 2018 belum usai terutama soal nilai tukar rupiah terhadap dolar, pemerintah sudah memetakan tantangan ekonomi di 2019 beserta risikonya. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal tersebut di Jakarta, baru-baru ini. Menurut dia, setidaknya ada empat risiko yang bisa mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia di 2019. Pertama, kata dia, tren preferensi konsumsi masyarakat yang lebih memilih tabungan dan perubahan pola konsumsi.

Risiko kedua, menurut dia, terdapat potensi dari investor untuk menahan investasi langsung, karena menunggu dari hasil pemilu. Risiko ketiga, adanya normalisasi kebijakan moneter, tidak hanya di AS dan Eropa, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi di sektor keuangan. "Kebijakan perpajakan AS juga berisiko terhadap aliran dana pada negara berkembang, termasuk Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Risiko keempat, adanya kebijakan proteksionisme perdagangan AS, yang perlu diwaspadai dampaknya pada kinerja ekspor. "Selain itu, perlu diwaspadai perkembangan perang dagang AS dengan China," ujarnya. Sri Mulyani mengatakan untuk menghadapi risiko tersebut, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah mitigasi sebagai antisipasi.

Mitigasi tersebut antara lain dengan menyiapkan kebijakan fiskal yang mendorong investasi dan daya saing serta ekspor dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas. Kebijakan fiskal tersebut mencakup pemberian insentif fiskal untuk peningkatan investasi dan belanja negara yang ekspansif dan mengarah kepada sektor yang produktif dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Kemudian, mendorong pemanfaatan skema KPBU/PPP untuk meningkatkan peran swasta membangun infrastruktur dan menyiapkan bantuan sosial yang tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat miskin. "Selain itu, adanya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong konsumsi," kata Sri Mulyani. Pemerintah juga menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan kebijakan pemerintah serta menciptakan situasi ekonomi dan politik yang terjaga dan kondusif dalam menjaga kepastian usaha dan investasi.

Kemudian, memastikan adanya kelanjutan reformasi kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi serta menjaga inflasi untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, mendorong ekspor yang berbasis non komoditas (migas) dan memiliki nilai tambah yang tinggi serta memperluas pasar baru di negara-negara yang prospektif seperti Afrika, Timur Tengah, dan Eropa Timur.

Meski mengakui adanya risiko dan juga disiapkan mitigasinya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2019 mencapai 5,4% hingga 5,8%. Angka tersebut dinilai terlalu tinggi lantaran dalam APBN 2018 ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% namun pemerintah mengakui realisasi pertumbuhan dibawah target. Sehingga kalangan DPR pun tak luput ikut mengkritisinya.

Anggota Komisi XI dari fraksi Nasdem Johnny G Plate menyatakan, secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah dalam rancangan APBN 2019 cenderung ambisius. Sebab, pada tahun depan Indonesia masih bakal dihadapkan oleh beberapa tantangan. Misalnya, risiko dari perdagangan dunia, yakni proteksionisme di sejumlah negara, normalisasi kebijakan moneter di AS, dan situasi geopolitik luar negeri. “Asumsi makro ini luar biasa optimistiknya. Tapi memang tantangan yang luar biasa juga," kata Johnny.

Adapun anggota Komisi XI dari fraksi Golkar Elviana mengatakan bahwa tak hanya pertumbuhan ekonomi, seluruh asumsi makro yang ditargetkan pemerintah dari tahun ke tahun tidak pernah tercapai karena terlampau optimistis. “Kenapa asumsi yang disusun tim ekonomi komisi XI ini selalu meleset? Tidak pernah tercapai. Apakah tidak meninjau langsung ke lapangan?” katanya. bari