Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Indonesia Tak Berpihak Dalam Kemitraan Perairan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat tidak akan berpihak dalam kemitraan di perairan meski sangat terbuka terhadap persaingan.

"Kami tidak akan berpihak, kami hanya mengacu pada hukum internasional, bekerja untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dan stabilitas, mengurangi kemiskinan, dan sisi membersihkan lingkungan kita, termasuk lautan kita," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (3/6).

Luhut mengatakan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam pertemuan tahunan Shangri La Dialogue (KTT Keamanan Asia) di Singapura, Sabtu (2/6). Ia mengakui ada ide untuk melakukan penangkapan bagi yang melanggar batas wilayah."Saat ini masih belum perlu ada tindakan seperti itu, tetapi tindakan pamer kekuatan juga tidak bisa diterima," ujar dia.

Menurut mantan Menko Polhukam itu, saat ini ada sejumlah inisiatif yang diluncurkan oleh berbagai negara, seperti Inisiatif Belt Road, Free and Open Indo Pacific, Act East, dan Indo Pacific Strategy yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda. Inisiatif kerja sama itu ada yang menggunakan pendekatan ekonomi, strategis atau keamanan. Namun semuanya memiliki kesamaan yaitu saling bersinggungan dengan wilayah perairan Indonesia.

Peran Indonesia di sini, kata Luhut, adalah bagaikan mengelola kompetisi tersebut menjadi kompetisi yang positif."Sesuai dengan yang digariskan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia 2017, Indonesia dapat bekerja sama dengan siapa saja selama kerja sama tersebut dilandasi oleh hukum internasional," jelas dia.

Indonesia membuka sebagian perairannya untuk navigasi internasional, seperti yang terjadi pada Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar."Tujuannya adalah untuk mengundang lebih banyak investasi ke Indonesia," ujar dia.

Para investor, lanjut Luhut, harus membawa teknologi tingkat pertama, serta teknologi ramah lingkungan, menggunakan konten, melakukan transfer teknologi, menggunakan karyawan Indonesia, melakukan bisnis ke bisnis, dan pada saat yang sama tidak boleh menekan pada anggaran pemerintah. Ant