Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Gagalnya hak angket pajak di DPR ternyata berbuntut panjang atas nasib partai koalisi ke depan. Pasalnya, hadirnya hak angket pajak tidak berdiri begitu saja, tetapi ada peran serta dari partai koalisi yang sejatinya harus seirama mendukung pemerintah yang justeru tidak menghendaki hak angket pajak digulirkan, dan bukan menjadi "musuh" dalam selimut.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengakui koalisi partai politik yang dipimpinnya retak. Bahkan dalam pidatonya secara tegas dan gamblang, presiden menyebutkan partai koalisi yang tidak lagi seirama dengan ketentuan komitmen di awal mendukung duet SBY-Boediono diminta untuk pamit dari koalisi.

Atas pernyataan presiden tersebut, ketidakharmonisan koalisi telah menggiring wacana untuk mengevaluasi dan termasuk mengganti para menteri asal partai koalisi sebagai bentuk sanksi terhadap parpol yang tidak lagi taat. Kendati mengganti para menteri adalah kewenangan dan hak prerogratif presiden, namun pertimbangan politik lebih nyata ketimbang penilaian kinerja.

Mungkin pertimbangan itulah yang menjadi keluhan para pelaku ekonomi yang tidak terlalu welcome dengan agenda reshuffle kabinet babak kedua yang tengah santer ditiupkan oleh politisi. Apa yang menjadi keluhan pelaku ekonomi sangat beralasan. Karena bila benar hal tersebut terealisasi, dikhawatirkan akan mengubah kebijakan ekonomi. Alih-alih membawa ekonomi lebih baik malah bakal terpuruk jika salah menempatkan orang yang tidak kompeten, tapi hanya memenuhi "nafsu" politik ketimbang kepentingan ekonomi nasional jangka panjang.

Semua berpulang kepada presiden sebagai pemimpin tertinggi negara ini, mana yang diprioritaskan apakah kepentingan politik jangka pendek atau jangka panjang. Hanya saja, langkah yang diambil harus sangat bijak tanpa harus ada yang "dikorbankan" atau dirugikan.

Bagaimanapun juga dalam menjalankan roda pemerintahan perlu stabilitas politik guna memenuhi target dan capaian dan sebaliknya, hanya akan berjalan ditempat atau mungkin tertinggal jauh bila tidak didukung situasi politik yang bersahabat. Tak ayal presiden bersama timnya perlu menggandeng partai oposisi guna memuluskan tujuan.

Terlepas dari agenda politik ke depan, publik cuma menginginkan kondisi perekonomian berjalan baik, harga barang tidak mahal dan terwujud peningkatan kesejahteraan yang merata. Jangan sampai rakyat yang tidak tahu menahu hanya menjadi "korban" dari kepentingan antarelit politik di atas yang selalu mengatasnamakan rakyat kecil.

Menyikapi situasi politik yang tegang saat ini, pemerintah juga diminta untuk tidak larut dalam situasi politik "pepesan kosong". Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diatasi pemerintah mulai dari perseolan kemiskinan, penegakan hukum, penyediaan lapangan kerja, hingga revitaliasi sektor pertanian.

Selain itu, presiden harus bertindak tegas menyudahi ketidak harmonisan partai koalisi agar tidak terus terjebak dalam kepentingan antarkelompok dan menghitung secara matang untung rugi melakukan reshuffle kabinet bila hanya untuk memuaskan "nafsu" politik sesaat dan mengorbankan kepentingan rakyat dalam jangka panjang.