Depok Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Piutang APBD Mulai Berkurang - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok 2017

Depok Raih WTP Tujuh Kali Berturut-turut, Piutang APBD Mulai Berkurang

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok 2017

NERACA

Depok - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada APBD Tahun Anggaran 2017, kembali Kota Depok tujuh kali berturut-turut meraih‎ Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prestasi spektakuler pada tahun ini, juga dimulainya mengurangi piutang APBD yang sebelumnya terus meningkat hingga Rp400 Miliar lebih, bisa berkurang walaupun belum signifikan. Demikian rangkuman keterangan yang diperoleh NERACA dari berbagai sumber hingga kemarin.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Hj. Nina Suzana ketika dimintai tangapannya tentang raihan prestasi WTP tersebut, merasa senang dan bahagia. Dan, tertawa puas saat ditanyakan jika nanti jadi delapan kali berturut-turut bisa menyamai rekor yang sama saat Rudi Hartono meraih juara bulutankis All England.

Kemudian saat mau ditemui dalam ketergesaannya mau rapat dengan Sekda Kota Depok, Nina Suzana mengakui memang sudah ada pengurangan piutang yang pada APBD sebelumnya terus meningkat."Belum bisa dirinci data jumlah nilai piutang yang berhasil ditagih, karena masih dilihat dulu ya," katanya menjawab NERACA.

Menurut data dan keterangan yang diperoleh, adanya upaya bisa mengurangi piutang APBD, karena proses penagihannya dilakukan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Depok.‎ Beberapa pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jadi piutang dalam Neraca Keuangan Daerah Kota Depok tersebut diataranya berasal dari; PBB, BPHTB, Pajak Hotel dan Restoran dan lainnya.

Menurut Nina Suzana, ‎prestasi predikat WTP dari BPK RI Jawa Barat tersebut telah diterimaWalikota Depok Dr. K.H. M. Idris Abdul Shomad MA.“Alhamdulillah LHP TA 2017 mendapat opini WTP dari BPK, dan ini adalah WTP ketujuh. Sebelumnya," tutur Walikota depok Kepala BKD kepada wartawan.

Kami, lanjutnya, juga telah mendapatkan opini WTP atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan alhamdulillah sudah enam kali berhasil mendapat opini WTP untuk tahun 2011 hingga 2016.

‎MenurutWalikota, melihat raihan ini adalah hasil kerja keras semua pihak. Pihaknya secara terus-menerus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BPK, baik tentang permasalahan yang timbul terkait dengan pengelolaan keuangan juga untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang tepat waktu, sesuai pedoman, juknis, format dan waktu yang telah dijadwalkan.

“Semoga raihan opini WTP ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, dalam pengelolaan dan peningkatan SDM, juga informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, transparan dan akuntabel,” harap Walikota.

Sementara, Kepala BKD Kota Depok, menambahkan, bahwa opini WTP yang diraih tujuh kali berturut-turut ini adalah hasil kerjas keras seluruh perangkat daerah dalam menyusun laporan keuangan. BKD juga secara serius memformulasikan dan menyajikan laporan keuangan di tingkat kota.

“Opini WTP pada laporan keuangan dari BPK yang diraih Pemkot Depok ini untuk yang ke-tujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011 hingga 2017. Ini diraih berkat kerja sama seluruh perangkat daerah dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan. BKD hanya memformulasikan dan menyajikan laporan tingkat kota agar sesuai dengan aturan,” ujarnya kepada wartawan.

Pihaknya juga menyatakan bahwa dalam mempertahankan semua pihak hendaknya terus melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan serta penatausahaan keuangan dan aset.

“Kami berupaya terus untuk membangun dan mengembangkan sistem juga aplikasi yang akan memudahkan dalam pengelolaan keuangan dan aset. Serta melakukan peningkatan kapasitas SDM yg mengelola Keuangan dan Aset dengan cara melakukan berbagai bimbingan teknik,” kata Nina menjelaskan. Dasmir

BERITA TERKAIT

Raperda LPJ APBD Rp3,3 Triliun Walikota Depok Ditolak Fraksi - Diusulkan Agar DPRD Bentuk Pansus

Raperda LPJ APBD Rp3,3 Triliun Walikota Depok Ditolak Fraksi Diusulkan Agar DPRD Bentuk Pansus NERACA Depok - Meski baru saja…

BEI Jatuhkan Sanksi Denda Rp 200 Juta AISA - Telat Beri Laporan Keuangan

NERACA Jakarta - Selain perdagangan sahamnya masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), kini PT Tiga Pilar Sejahtera Foods…

PP Properti Raih Penghargaan HANI 2018 - Apartemen Bebas Narkoba

NERACA Jakarta – Sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan narkoba, pengembang PT PP Properti Tbk (PPRO) mengambil peran dengan menerapkan konsep…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional NERACA Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis…

KABUPATEN SUKABUMI - Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung

KABUPATEN SUKABUMI  Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung NERACA Sukabumi - Harga telur dan ayam potong di wilayah Kabupaten…

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket - Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung”

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung” NERACA…