Pemkot Bandung Optimalkan Pendapatan Sektor Pajak Reklame

Pemkot Bandung Optimalkan Pendapatan Sektor Pajak Reklame

NERACA

Bandung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame dengan menerbitkan peraturan wali kota (Perwal) nomor 727 Tahun 2018.

Kepala Sub Bidang Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah Badan Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung (BPPD), Iwan Nurrachman, mengatakan, sebelum adanya perwal tersebut banyak potensi pajak reklame yang tidak bisa ditarik karena terganjal regulasi."Dengan adanya perwal ini kita bisa tarik pajaknya, sehingga mampu menaikan pendapatan daerah," ujar Iwan di Bandung, Kamis (31/5).

Sebelumnya, di Perwal nomor 239 tahun 2017, penarikan pajak reklame harus berdasarkan izin, sedangkan di Bandung sendiri banyak reklame yang tidak berizin.

Ia berharap dengan adanya Perwal 727 tahun 2018, bisa menyempurnakan peraturan sebelumnya, sehingga pajak dari reklame yang sudah tayang dan tidak berijin bisa ditarik."Sebelumnya, banyak reklame yang tidak berijin tetapi tidak bisa ditarik pajaknya. Tetapi adanya Perwal nomor 727 tahun 2018, Pemkot Bandung tetap bisa menarik pajak reklame ilegal," kata dia.

Iwan mengungkapkan, Perwal nomor 727 tahun 2018 juga mempermudah para wajib pajak untuk bisa menayangkan reklamenya. Sehingga Perwal ini tak hanya menguntungkan Pemkot Bandung tetapi juga para pengusaha."Maka dari itu bagi para pengusaha harus mematuhi aturan dan mengetahui letak pemasangan reklame itu dimana saja,” kata dia.

Berdasarkan data yang dimilikinya, pada 2017 dari 16.301 titik yang tersebar di Kota Bandung hanya bisa menarik Rp.12 miliar dari potensi sekitar Rp.34 miliar."Sehubungan dengan terbitnya Perwal baru, diharapkan pendapatan di sektor pajak reklame semakin membesar dan sesuai target," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pendapatan Sektor Pajak

DPRD Jabar Apresiasi Capaian Pendapatan Sektor Pajak  NERACA Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengapresiasi capaian pendapatan dari sektor…

Komisi IX: BPOM Harus Optimalkan Fungsi Ketahanan Masyarakat

Komisi IX: BPOM Harus Optimalkan Fungsi Ketahanan Masyarakat NERACA Jakarta - Mengawasi ribuan produk obat, kosmetik dan makanan yang beredar…

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih - Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket

Pertengahan Tahun, PBB dan BPHTB Sukabumi Sudah Mencapai Rp13 Miliar lebih Usulan Kerjasama Pembayaran Pajak Via Minimarket NERACA Sukabumi -…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional

Walikota Depok: STNK Nunggak Dua Tahun, Data Dihapus dan Dilarang Operasional NERACA Depok - Walikota Depok Dr. KH M. Ideis…

KABUPATEN SUKABUMI - Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung

KABUPATEN SUKABUMI  Harga Telur dan Ayam Potong Semakin Melambung NERACA Sukabumi - Harga telur dan ayam potong di wilayah Kabupaten…

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket - Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung”

DPRD Sukabumi Dukung Usulan Mengenai PKS Pembayaran Pajak Via Minimarket Iwan Adhar : “Selama untuk Kepentingan Masyarakat Saya Dukung” NERACA…