NERACA

Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah telah menetapkan kenaikan subsidi untuk BBM jenis solar dari Rp500 menjadi Rp2.000 per liter. Menurut Rini, kesepakatan tersebut diambil dalam rapat antara Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan, yang juga melibatkan PT Pertamina (Persero).

"Kalau dulu untuk solar dibantu pemerintah Rp500 sekarang ada tambahan Rp1.500 menjadi Rp2.000. Nah ini dengan APBN yang sekarang bisa dilakukan dengan rambu-rambu yang ada dalam UU APBN sudah dipastikan bisa," ujar Rini saat meninjau kesiapan sarana dan prasarana Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pengapon, Semarang milik PT Pertamina, seperti dikutip Antara, kemarin.

Deputi bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan peningkatan besaran subsidi solar dilakukan dengan mempertimbangkan harga Indonesia Crude Price (ICP) sejak Januari 2018. Nantinya, tambahan subsidi dari pemerintah akan dibayarkan kepada Pertamina setelah realisasi penyaluran solar sepanjang 2018 selesai.

Fajar menyatakan tambahan subsidi untuk solar tidak perlu disertakan dalam APBN-P 2018 maupun melalui persetujuan DPR, karena mengacu pada harga ICP. Untuk 2018, kuota solar bersubsidi ditetapkan sebanyak 16,23 juta kiloliter. Dengan penetapan kenaikan subsidi ini maka anggaran subsidi solar naik dari Rp9,3 triliun menjadi Rp32,46 triliun.

Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan angka subsidi menjadi Rp2.000 per liter itu sudah sesuai hitungan bersama antara Pertamina dan pemerintah. "Kalau untuk solar cukup lah, kan kita sudah hitung bersama angkanya. Kita (Pertamina) ikut dalam rapat juga dengan pak (Menhub Ignasius) Jonan, bu (Menteri BUMN) Rini, dan bu (Menkeu) Sri Mulyani," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan sebenarnya persoalan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini menjadi ranah Kementerian Keuangan. Untuk itu dirinya akan menyampaikan mengenai kejelasan subsidi Solar. “Sebenarnya ini tugas, pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Kalau ada di APBN atau tidak sampai sekarang pemerintah belum membahas RAPBN-P," katanya.

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eni Maulani Saragih mengatakan penambahan subsidi Solar ini harus ada dalam pembahasan APBNP. Subsidi ini juga perlu karena selisih harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang dipatok di level US$ 48 per barel, sudah jauh dari harga pasar yakni US$ 70 per barel.

Menurut Eni juga, pemerintah tidak bisa menambah subsidi kepada Pertamina tanpa persetujuan DPR. "Saya pikir harus ada pembahasan di APBN-P, karena jaraknya begitu jauh dengan asumsi ICP kita yang diputuskan US$ 48 per barel. Jangan sampai penambahan subsidi ditambah begitu saja," kata dia.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan meski harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) terus meningkat, pemerintah tetap tidak menaikkan harga BBM Solar dan Premium. Nantinya pemerintah akan mensubsidi memanfaatkan selisih harga minyak (windfall profit). 

Arcandra menghitung secara kasar per tahun pemerintah bisa mengantongi Rp 30 triliun akibat kenaikan harga minyak. Keuntungan itu dengan asumsi ICP US$ 60 per barel. "Jadi revenue tidak berkurang. Kalau dilaksanakan Pertamina terbantu," kata dia.