Pemprov Banten Kembali Raih Opini WTP

NERACA

Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan pelaksanaan BPK dalam pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.

Penyampaian hasil LHP BPK tersebut dilangsungkan dalam paripurna istimewa DPRD Banten di gedung paripurna DPRD Banten di Serang, Senin (28/5).

Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Anggota V BPK RI Isma Yatun serta seluruh pejabat Provinsi Banten dan BPK Perwakilan Banten.

Dalam laporannya Anggota V BPK RI Isma Yatun mengatakan, BPK menyampaikan apresiasi dan ucapkan terimakasih kepada DPRD dan gubernur Banten atas kerjasamanya yang baik, sehingga dengan usaha dan komitmen bersama tersebut dalam penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Banten bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Atas Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2017 Banten berhasil pertahankan opini WTP pada tahun sebelumnya," kata Isma Yatun.

Menurut dia, laporan keuangan Tahun 2017 adalah tahun ke tiga dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintah dengan sistem akrual. Pemda bisa lebih komprehensif untuk menyampaikan laporan, hak serta kewajiban dalam pelaksana anggaran."Pemda menunjukan peningkatan kualitas dalam laporan keuangan, ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya pemda dapat opini WTP. Secara nasional pada Tahun 2016 ada 378 daerah yang mendapat opini WTP, meningkat dari Tahun 2016 yang hanya 313 pemerintah daerah," kata Isma Yatun.

Ia mengatakan, pemeriksaan LKPD pemerintah daerah oleh BPK untuk pemberian opini mengenai kewajaran dalam laporan keuangan. Kalau ada indikasi kerugian negara harus diungkap dalam hasil LHP tersebut."Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 termasuk implementasi atas Rencana Aksi (Renaksi) yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar dia.

BPK lebih mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Namun demikian, kata dia, tanpa mengurangi keberhasilan atas opini WTP, BPK juga masih menemukan beberapa permasalahan, tapi tidak mempengaruhi kewajaran.

"Permasalahan tersebut adalah aset tetap atas pelimpahan P3D pengelolaan pendidikan dari kabupaten/kota ke provinsi, belum seluruhnya diinventarisasi, penatausahaan hibah uang pada dinas pendidikan tidak tertib serta adanya pembangunan gedung di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak sesuai spesifikasi bangunan," kata Isma Yatun.

BPK meminta kepada Pemprov Banten untuk menindaklanjuti temuan tersebut dan memberikan penjelasan atas temuan tersebut.

Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan rasa syukur kepada Allah dan ucapan terimakasih kepada seluruh pejabat di lingkungan Provinsi Banten dan juga DPRD Banten atas keberhasilan Pemprov Banten mendapat opini WTP atas LHP BPK Tahun Anggaran 2017.

"Walaupun WTP bukan tujuan, tapi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel pemerintahan yang pegawainya jauh dari korupsi dan bersyukur atas karunia dan nikmat-Nya, terimakasih atas kerja keras seluruh pegawai Pemprov Banten atas raihan WTP ini," kata Wahidin Halim.

Menurut dia, penilaian dari BPK tersebut telah memberikan dukungan moral bagi usaha dan ikhtiar Pemprov Banten untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Perolehan WTP ini juga, kata Wahidin, tidak lepas dari peran DPRD dengan peranannya sebagai pengawas dalam pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Banten.

"Saya siap dan saya senang jika dikoreksi dan dipanggil DPRD dalam upaya perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Pemprov Banten," kata Wahidin dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. Ant