Soal Gaji BPIP, Kader Diminta Tenang

NERACA

Jakarta - Gaji para pejabat Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sempat menimbulkan polemik di masyarakat lantaran gaji yang terlampau besar. Namun begitu, Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai (Situation Room) PDIP, Prananda Prabowo meminta kepada para kader partai untuk tenang dan tidak reaksioner dalam menyikapi pemberitaan di terkait ketua umum partai tersebut, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. 

Hal itu disampaikan Prananda usai mendapatkan amanat dari Megawati. "Kader PDI Perjuangan di seluruh tanah air diharapkan untuk tidak reaksioner dan tenang saja, kata Ibu Megawati," ujar Prananda seperti surat terbuka yang disampaikan ke media, Sabtu (2/6). 

Selain itu, putra dari Megawati itu pun meminta kepada kader PDIP agar menjadi bagian dari masyarakat yang mendukung terwujudnya media massa sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila. Atas dasar itu, Prananda meminta hubungan baik dan silaturahmi kader PDIP dengan media massa harus dikedepankan. 

"Jika ada pemberitaan yang dianggap kurang tepat, maka kewajiban  bagi seluruh kader adalah menyampaikan kepada media argumentasi yang berbasis pada data dan fakta, melalui cara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Prananda pun meminta kepada seluruh kader untuk tetap memegang teguh ajaran Presiden pertama Indonesia, Sukarno, yakni Pancasila yang dilahirkan pada 1 Juni 1945. "Selalu memilih jalan musyawarah untuk mufakat dalam setiap penyelesaian persoalan, jadilah banteng penjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.

Surat terbuka itu dikeluarkan Prananda setelah pekan ini terjadi aksi penggerudukan massa PDIP ke kantor Radar Bogor pada Rabu (30/5) sore. Massa PDIP mendatangi kantor harian lokal itu karena headline 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta' yang terbit pada edisi hari tersebut. Di sana mereka marah-marah sambil memaki, mengintimidasi, merusak alat-alat kantor, bahkan disebutkan ada yang memukul seorang staf. Namun pihak PDIP membantah terjadi pemukulan.

Saat itu, mediasi berlangsung antara kedua belah pihak dan menyepakati beberapa hal. Pihak Radar Bogor bersedia mengoreksi berita dan menerbitkan permintaan kader PDIP. Tak cukup dengan kedatangan pada Rabu, pada Jumat (1/6) lalu, sejumlah kader dan simpatisan PDIP kembali mendatangi kantor Radar Bogor. Kehadiran mereka untuk melakukan audiensi itu salah satu politikus PDIP dari Kota Bogor, Diah Pitaloka.

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…