NERACA

Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa rencana Kementerian Perdagangan untuk menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah Indonesia Barat merupakan hal yang tidak realistis dan tidak akan efektif. Menurut Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatia, sejak awal penerapan HET tidak akan efektif untuk menurunkan harga karena hanya bertujuan meredam harga di tingkat konsumen tanpa memikirkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan para pedagang dan petani.

"Langkah ini hanya akan semakin memberatkan para petani dan pedagang, terutama pedagang kecil. Keuntungan petani tidak akan meningkat karena beras hasil panen sudah dipatok sesuai dengan Harga Pokok Pembelian (HPP). Sementara itu pedagang kecil dipaksa menurunkan harga jual padahal biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan beras sudah lebih dari besaran HET itu sendiri," ujar Hizkia di Jakarta, Senin (28/5). 

Menurut dia, penerapan HET juga berisiko memunculkan adanya risiko pencampuran beras berkualitas tinggi dengan beras berkualitas rendah demi menghindari kerugian. Selain itu, ujar dia, ada biaya yang harus ditanggung pada pedagang eceran saat bertransaksi dengan pedagang di tingkat grosir, seperti biaya transportasi dan upah tenaga kerja. Biaya tambahan tersebut, lanjutnya, juga tidak diperhitungkan pemerintah saat menetapkan HET beras.

Dia berpendapat bahwa daripada menurunkan daripada menurunkan besaran HET, pemerintah sebaiknya fokus membenahi rantai distribusi beras yang panjang. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto menyatakan perlunya ada keseimbangan yang pas dalam menentukan harga beras di tengah masyarakat sehingga tidak memberatkan kepada warga atau merugikan petani yang memproduksinya. "Yang terpenting sekarang adalah menjaga harga beras ke konsumen bagus, begitu juga dengan harga dari petani ke produsen bagus," kata Dito Ganinduto.

Menurut Dito, dengan demikian maka usaha petani juga bakal bertumbuh kepada petani dan kebijakan yang ada tidak hanya memberikan harga murah kepada warga yang menjadi konsumen. Politisi Golkar itu juga mempertanyakan mengenai rencana Kementerian Perdagangan yang kembali bakal mengimpor beras padahal Bulog menyatakan bahwa ketahanan pangan saat ini cukup.

Sebagaimana diwartakan, Perum Bulog berencana menjual beras renceng dalam bentuk sachet agar masyarakat kelas terbawah tetap bisa mengonsumsi nasi dengan harga yang relatif terjangkau. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam audiensi dengan media di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Senin (14/5), mengatakan beras renceng akan dijual dalam kemasan 250 gram dan 500 gram dengan harga termurah Rp2.000 per bungkus.

Dia menjelaskan solusi beras renceng ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan beras harus terjangkau seluruh lapisan masyarakat dan tersedia bahkan di warung-warung kecil, layaknya kopi dan mi instan yang sudah pasti tersedia.

Berikut ini adalah daftar HET beras berdasarkan kategori dan zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Pertauran Menteri Perdagangan (Permendag) No.57/2017. Jawa, Lampung, Sumatera Selatan: Medium Rp9.450 per kg, Premium Rp12.800 per kg. Sumatera lainnya: Medium Rp9.950 per kg, Premium Rp13.800 per kg. Bali dan NTB: Medium Rp9.450 per kg, Premium Rp12.800 per kg. NTT: Medium Rp9.500 per kg, Premium Rp13.300 per kg. Sulawesi: Medium Rp9.450 per kg, Premium Rp12.800 per kg. Kalimantan: Medium Rp9.950 per kg, Premium Rp13.300 per kg. Maluku dan Papua: Medium Rp10.250 per kg, Premium Rp13.600 per kg

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada 24 Mei 2018, harga tertinggi Rp13.700 per kg berada di Kalimantan Tengah, disusul Kepulauan Riau Rp13.450. Harga terendah Rp9.200 per kg di Nusa Tenggara Barat (NTB), disusul Sulawesi Barat Rp9.800 per kg. bari