NERACA

Jakarta - Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menyebut pencapaian pemberian akses kelola hutan dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) ke masyarakat melalui program Perhutanan Sosial kini mencapai luasan 1,605 juta hektare (ha). Bambang dalam kegiatan Green Ramadhan di Jakarta, Senin (28/5), mengatakan Perhutanan Sosial merupakan sebuah sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara atau hutan adat yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari 12,7 juta ha hutan yang dialokasikan untuk Perhutanan Sosial, menurut dia, saat ini sudah 1,605 juta ha yang diberikan akses kelolanya dan menjangkau 372.566 Kepala Keluarga (KK). Pola Perhutanan Sosial, ia mengatakan sangat sederhana, dengan menggunakan sistem agroforestri untuk melanjutkan pengelolan hutan. Dalam satu bentang hutan yang ditanam berupa tanaman kayu yang di sela-selanya ditanamai tanaman pangan.

Kalau tanaman kayu baru enam sampai 12 tahun baru bisa ditebang, maka tanaman pangan yang ditanam di sela-sela tegakan contohnya jagung bisa dipanen secara musiman, ujar dia. Pemanfaatan lain adalah ternak di sela-sela hutan yang dagingnya juga untuk meningkatkan ketahanan pangan. "Untuk hutan mangrove, itu merupakan habitat kepiting, udang dan ikan yang juga jadi sumber pangan," lanjutnya.

Maka, Bambang mengatakan Perhutanan Sosial sebenarnya untuk mewujudkan keadilan dengan memberikan akses kelola masyarakat di kawasan hutan, dan ini akan menambah lahan pangan sehingga potensi menghasilkan pangan nasional bertambah. Jika suplai pangan melimpah maka harga pangan menjadi lebih murah. "Ini sesuai dengan tema Green Ramadhan hari ini. Hutan sehat pangan berlimpah dan murah," ujar Bambang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang ikut hadir di acara Green Ramadhan mengatakan program Perhutanan Sosial era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga memberikan fasilitas pada masyarakat berupa akses modal dan fasilitas transfer manajemen untuk masyarakat, sehingga bisa lebih produktif dalam berbisnis.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan 4.439 SK. dengan jumlah Kk 372.566 seluas 1.6005.446,12 ha, kata Siti. Kementerian, lanjutnya, akan terus meningkatkan pemerataan akses dan distribusi aset sumber daya hutan kepada masyarakat.

"Saya mendukung strategi yang diterapkan oleh Dirjen PSKL dengan mekasime jemput dan kerja bareng. Saya juga minta agar Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah terbentuk perlu didukung untuk dapat mengelola kawasan hutan agar tidak saja bernilai ekologis, sosial tetapi juga menambah pedapatan ekonomi masyarakat di tingkat desa," katanya.

Ia mencatat banyak model dan contoh keberhasilan KUPS di lapangan yang dapat dijadikan role model pola pengembangan PS ke depan. Perlu dikembangkan teknologi pasca panen, pola off-taker, nilai tambah ekonomi, dan peningkatan akses terhadap pasar seperti Produk HHBK, kayu, ekowisata dan komoditi Perhutanan Sosial seperti Madu, Sagu, Kopi, Rotan, Karet, Aren, Coklat, Lada, Kemiri, Kayu Manis, Empon-empon, Biji Pala, Porang, Tengkawang, Purun.