NERACA

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh wilayah Indonesia makin luas dengan subpenyalur. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Komunikasi (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Senin (28/5), mengatakan bahwa keberadaan subpenyalur merupakan pengganti keterbatasan lembaga penyalur.

"Sebagai pengganti penyalur, keberadaan subpenyalur ini sangat bermanfaat guna membantu masyarakat di daerah terpencil mendapatkan BBM," kata Agung. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pembangunan lembaga subpenyalur BBM di sejumlah titik tertentu yang didukung melalui lahirnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Kebijakan ini diambil Pemerintah setelah memahami kondisi geografis yang rumit di sejumlah wilayah sehingga diperlukan perpanjangan tangan penyaluran BBM, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir minyak dan gas bumi (BPH Migas), jumlah total lembaga penyalur di Indonesia sebanyak 7.080 penyalur. Kondisi ini tak sebanding dengan luas wilayah darat Indonesia yang terbentang sepanjang 1,9 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk sebanyaj 261 juta jiwa. Jika dihitung rasionya, satu lembaga penyalur harus mengover sepanjang 271,55 km2 atau 36.900 jiwa.

Bila mengaca pada negara maju, seperti Amerika Serikat. Dengan luas wilayah darat sepanjang 9.000.000 km2 dan 321 juta jiwa, Negara Paman Sam tersebut memiliki rasio lebih baik ketimbang Indonesia. Satu lembaga penyalur hanya mengover 80.91 km2 dari jumlah total penyalur se-Amerika Serikat sebanyak 121.446 penyalur BBM.

Berdasar kondisi tersebut, Pemerintah pun menelurkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 yang mengatur keberadaan subpenyalur. Proses perizinan makin dipermudah. Tidak perlu izin usaha niaga, cukup melapor ke Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, perwakilan kelompok konsumen sudah bisa mendirikan subpenyalur setlah ditunjuk BPH Migas.

Kini, sudah ada 11 lembaga subpenyalur beroperasi, yaitu di Buru (Maluku), Sula, dan Halmahera Utara (Maluku Utara), empat di Asmat (Papua), dua di Selayar (Sulawesi Selatan), dan dua di Kubu Raya (Kalimantan Barat). Enam (dua Halmahera Selatan, satu Halmahera Tengah, dua Merauke, dan satu Gorontalo Utara) lagi siap beroperasi dan 13 lainnya (satu Halut, tiga Asmat, tiga Sangihe, dan enam Gorontalo Utara) dalam tahap pembangunan.

Sementara itu, BPH Migas tengah berkoordinasi dengan 247 pemerintah daerah terkait dengan kesiapan subpenyalur. "Sudah ada 247 Pemda yang mengajukan kepada BPH Migas untuk membangun subpPenyalur," kata Kepala BPH Migas Fansurullah Asa beberapa waktu lalu.

Pembangunan subpenyalur memberikan manfaat tersendiri bagi kemudahan akses energi. Selain membutuhkan investasi lebih kecil jika dibandingkan membangun penyalur BBM yang menelan hingga Rp5 miliar s.d. Rp8 miliar, program ini juga dapat mempercepat dan memperluas program keterjangkauan BBM. Tidak kalah penting, mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi pembangunan lembaga penyalur.