NERACA

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terakhir, Pemprov DKI mendapatkan opini WTP pada 2012, sejak Basuki Tjahaja atau Ahok jadi Gubernur (2014), Pemprov DKI tak pernah mendapatkan kembali status tersebut.

Atas capaian tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merasa bersyukur. “Rasanya seperti betul-betul berkah ramadan, ramadan tahun ini terasa membawa berkah bagi Pemprov DKI Jakarta," kata Anies usai rapat paripurna pembacaan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK di Gedung DPRD Jakarta, Senin (28/5). WTP ini memang menjadi salah satu target yang ingin dicapai Anies dan Sandiaga Uno sejak pertama kali memimpin Jakarta.

Anies menyatakan ada banyak hal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta guna mencapai target opini WTP. Salah satunya, Sandi selaku Wagub yang setiap minggunya memimpin langsung rapat monitoring. Selain itu, Sandi juga rutin melakukan pertemuan dengan BPK. “Satu hal yang kami jadikan hikmah dari capaian WTP ini begitu ada kemauan maka ada jalan. Begitu ada kemauan, ada kerja keras, maka bisa dicapai,” tutur Anies.

Predikat WTP tersebut, kata Anies harus dijadikan sebagai awal baru bagi Pemprov DKI dalam melakukan pengelolaan tata keuangan yang lebih baik. Anies berharap ke depannya jajaran Pemprov DKI terus bisa memperbaiki laporan keuangan, sehingga apa yang masih menjadi catatan dari BPK bisa diselesaikan. “Kemarin saja dalam waktu beberapa bulan bisa, Insya Allah ke depan akan lebih baik lagi,” ucap Anies.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta Tahun 2017. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Anggota V BPK Isma Yatun di dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta, Senin (28/5). Kendati mendapatkan opini WTP, Isma mengingatkan masih ada sejumlah permasalahan dalam laporan keuangan DKI Jakarta.

Permasalahan tersebut terkait dengan temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan atas SPI antara lain pemanfaatan sistem informasi aset fasos fasum dan penagihan kewajiban fasos fasum belum optimal, serta penatausahaan belanja dan kas atas dana BOS dan bantuan operasional pendidikan belum memadai. Kemudian temuan atas kepatuhan antara lain keterlembatan penyelesaian pembangunan rumah susun, gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan gedung puskesmas.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bukti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang saling terintegrasi. “Opini WTP yang berhasil diraih itu merupakan salah satu bukti terintegrasinya kinerja Pemprov DKI, yakni antara pimpinan dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati.

Menurut dia, integrasi tersebut dapat dilihat dari mekanisme kerja seluruh SKPD yang terstruktur dengan baik dan terus diawasi sekaligus dievaluasi secara ketat oleh pimpinan. Dia mengungkapkan mekanisme kerja tersebut meliputi perencanaan program kerja, penganggaran pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, keuangan dan lain-lain. "Jadi, kuncinya yaitu dengan membangun sistem yang saling terintegrasi. Selain itu, untuk mempertahankannya, maka seluruh SKPD harus berkomitmen penuh untuk menjaga serta meningkatkan kinerjanya masing-masing," ungkap Tuty.