Kepastian Sektor Ekonomi

Oleh: Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Di tahun naga air ini menurut ahli fengshui akan mendatangkan kesuksesan, tetapi banyak pula akan ketidak pastian, baik itu rezeki, kesuburan ataupun bencana. Persoalan ketidakpastian ini yang tidak banyak diharapkan bagi pelaku ekonomi. Karena dalam dunia bisnis yang dibutuhkan adalah kepastian akan regulasi, biaya produksi dan juga kepastian hukum.

Mungkin pengalaman inilah yang sulit diprediksi bagi pelaku pasar tentang arah industri pasar modal dan termasuk rencana beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disiapkan untuk penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO). Kala itu, Kementerian BUMN sempat sesumbar bila PT Semen Baturaja adalah BUMN yang disiapkan untuk segera listing di pasar modal. Namun toh, hingga tiga tahun berturut-turut, sejak dizaman Meneg BUMN Sofyan Djalil hingga Dahlan Iskan rencana tersebut belum terwujud.

Selain itu, ketidak pastian juga tejadi terhadap rencana IPO PT Pegadaian. Yang awalnya sudah disiapkan untuk IPO tahun ini, kemudian dibatalkan lantaran khawatiran akan jatuhnya perusahaan pembiayaan tersebut terhadap aksi para spekulatif yang mencari untung semata.

Bejalar dari pengalaman pahit IPO Krakatau Steel dan Garuda Indonesia yang menjadi bulan-bulanan para spekulan hingga pencucian uang, maka langka yang dilakukan pemerintah dinilai wajar. Namun adanya perubahan rencana di tengah jalan sangat disayangkan bagi para pelaku pasar yang sudah menaksir saham perusahaan pembiayaan plat merah tersebut.

Investasi di pasar modal sangat memperhatikan jelas adanya kepastian dari berbagai aspek dan termasuk timing atau waktu yang tepat. Semakin banyak pemerintah menunda-nunda pelaksanaan IPO BUMN, maka semakin sulit bisa mendapatkan keuntungan besar lantaran moment yang baiknya sudah terlewatkan.

Selain itu, ketidakpastian yang dilakukan pemerintah juga persoalan holding BUMN. Saat itu, pemerintah memiliki konsep untuk melakukan holding beberapa BUMN karya, perkebunan dan perbankan dengan alasan efisiensi dan bekerja maksimal. Namun gagasan tersebut tidak terdengar kabarnya dan di zaman Dahlan Iskan, rencana holding kembali dihidupkan dengan memprioritaskan tiga holding BUMN, yaitu kehutanan, farmasi dan perkebunan dengan menjanjikan ditahun ini selesai.

Apa yang disampaikan itu memiliki konsep yang bagus, namun yang ditunggu pelaku ekonomi dan pasar adalah aksi nyata dilapangan dan bukan memberikan janji-janji palsu serta ketidakpastian. Alhasil, bila hal ini terus terjadi yang ada pelaku pasar dan investor akan lari dari Indonesia.

Mungkin pelaku pasar dan ekonomi harus bisa memaklumi bila aksi holding dan BUMN IPO tidak semudah swasta, karena banyak pertimbangan aspek politik dan risiko untung dan rugi bagi negara yang imbasnya kondisi ini akan memicu perlambatan ekonomi, terlebih bila menyangkut industri perbankan.

Ada baiknya ketidakpastian pada sektor ekonomi harus disudahi agar bisa menggerakkan roda ekonomi, khususnya rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) ataupun pembatasan BBM, dan jangan mengulangi hal buruk pada ketidakpastian penegakan hukum negara ini yang banyak merugikan orang lain.

BERITA TERKAIT

Menperin Nilai Indonesia Siap ke Arah Industri Berbasis Digital - Sektor Riil

NERACA Jakarta – Pelaku industri nasional perlu memanfaatkan perkembangan bisnis dan teknologi dari era ekonomi digital saat ini, seperti yang…

Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital - AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…