NERACA

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, utang Indonesia terus alami tren menurun dari tahun ke tahun. "Sesuai dengan yang diatur dalam UU Keuangan. Setiap tahun kami tidak boleh utang lebih dari tiga persen dari total kue ekonomi kita," ujarnya di Kampus IAIN, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (26/5)

Menurut Sri Mulyani, untuk kue ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto (PDB) di Indonesia saat ini sebesar Rp 14.000 triliun. Ia mengatakan, jika pada tahun sebelumnya, utang Indonesia berada pada angka 2,99%, tahun lalu turun menjadi 2,55%. Tahun ini kembali turun menjadi 2,19%. "Pemerintah menargetkan pada tahun depan, utang kita bisa turun 2% dari angka saat ini," ujarnya seperti dikutip Antara.

Berdasarkan UU Keuangan, Menkeu menuturkan, batas maksimum utang total tidak boleh lebih besar dari 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam negeri. Oleh karena itu, jika melihat PDB Indonesia sekitar Rp 14.000 triliun, batas maksimum utang bisa mencapai Rp 8.400 triliun. "Padahal sekarang utang kita sekitar Rp 4.000 triliun," ujarnya.

Terkait hal itu, dia menyayangkan pernyataan mengenai utang negara yang seakan-akan memojokkan pemerintah. "Utang ini bukan seenaknya Menteri Keuangan, semua sudah diatur dalam Undang-Undang," tutur dia.

Selama ini, menurut dia, utang masa lalu Indonesia juga telah dibayarkan tetapi ada pengajuan utang baru. Ia mengatakan, utang baru itu dampak dari neraca perdagangan dalam negeri yang alami defisit. "Untuk diketahui, penerimaan negara yang di antara berasal dari pajak dan hibah sebesar Rp 1.890 triliun, sedangkan untuk kebuthan belanja negara sekitar Rp 2.200 triliun. Pada prinsipnya kita mengalami defisit sekitar Rp 325 triliun," ujar Sri Mulyani.

Dia mengatakan, tingginya kebutuhan belanja negara tidak lepas dari banyaknya subsidi dari pemerintah yang masih dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi infrastruktur untuk kemudahan hidup masyarakat termasuk untuk perkembangan industri di dalam negeri.

Selain itu, Sri Mulyani mengakui pemerintah bersama Bank Indonesia akan mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS.  "Pemerintah bersama-sama Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga mata uang rupiah kita," ujarnya. 

Dia menuturkan, sejumlah strategis sudah dilakukan oleh BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, salah satu dengan menaikkan suku bunga. "Langkah ini diharapkan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sedangkan dari pemerintah akan menjaga disiplin APBN,” ujarnya. Sri Mulyani menilai, seluruh pihak harus meminimalkan gejolak agar seluruh ekonomi berjalan dengan risiko makin kecil.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih berfluktuasi di kisaran Rp 14.100. Nilai tukar rupiah ini telah melebihi target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar Rp 13.400 per US$.

Menurut Sri Mulyani, faktor utama penyebab melemahnya nilai tukar rupiah adalah kebijakan ekonomi pemerintah Amerika Serikat dan The Fed terkait perbaikan data ketenagakerjaan dan inflasi di AS.

Menurut data Kemenkeu, utang pemerintah RI memang makin bertambah. Totalnya kini mencapai Rp 4.180,61 triliun hingga April 2018, meningkat Rp 44,22 triliun dibanding posisi Maret sebesar Rp 4.136,39 triliun.

Utang pemerintah Indonesia per April 2018 mencapai Rp 4.180,61 triliun, terdiri dari pinjaman Rp 773,47 triliun dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3.407,14 triliun. Pinjaman senilai Rp 773,47 triliun itu terdiri dari pinjaman luar negeri yang tercatat Rp 773,91 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 5,78 triliun.

Adapun pinjaman luar negeri Rp 773,91 triliun bersumber dari pinjaman bilateral yang senilai Rp 331,24 triliun, multilateral Rp 397,82 triliun, pinjaman komersial Rp 43,66 triliun, dan suppliers Rp 1,19 triliun.

Sementara dari penerbitan surat utang atau SBN yang senilai Rp 3.407,14 triliun hingga akhir April ini, berasal dari SBN berdenominasi rupiah senilai Rp 2.427,76 triliun dan denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp 979,38 triliun.

Dengan demikian, total utang pemerintah pusat sebesar Rp 4.180,61 triliun hingga April 2018 itu setara dengan rasio utang 29,88% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun nilai PDB Indonesia hingga April 2018 diperkirakan mencapai Rp 13.991,93 triliun. mohar